Keuchik Mengeluh, Hampir Rp 2,8 Miliar ADG di Bireuen Dipotong

RAKYATACEH | BIREUEN – Sistem penganggaran Alokasi Dana Gampong (ADG) merupakan bentuk perencanaan keuangan sebagai hak penuh gampong dalam mengelolanya, untuk pembangunan dan sosial kemasyarakatan desa secara otonom.

Sebagai tolak ukur kemajuan gampong, ADG merupakan dana yang sangat dibutuhkan saat ini. Semakin banyak yang dialokasikan, maka semakin berkembangnya gampong dalam hal pembangunan.

Namun cukup disayangkan, bukan ditambah, malahan ADG dipotong di Kabupaten Bireuen. Sejumlah 609 desa terkena imbas memotongan anggaran hampir Rp 2,8 miliar, dengan rincian per gampong dipotong lebih kurang Rp 4,5 juta.

Informasi dihimpun Rakyat Aceh, Senin (28/7) para keuchik di Bireuen mengeluh dengan kondisi tersebut. Bukan ditambah, malah dikurangi. Padahal, ADG sangat dibutuhkan saat ini di setiap gampong.

Tgk Mauliadi, selaku Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kecamatan Gandapura, cukup menyayangkan pemotongan ADG yang dialami seluruh gampong di Bireuen.

“Kami sangat butuh ADG untuk memajukan gampong. Seharusnya, perlu penambahan anggaran, bukan malah dikurangi. Hampir Rp 5 juta dipangkas di gampong, dan angka tersebut sangatlah berdampak,” keluh Tgk Mauliadi seraya mengaku tidak mengetahui kenapa ADG dipotong.

Ia berharap, semoga Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen memperjuangkan kembali agar ADG dapat ditambah, demi kemaslahatan masyarakat di gampong.

Sementara itu, Kabid Pemerintahan, Kemukiman dan Gampong pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMG-PKB) Kabupaten Bireuen, Juniadi SE, saat dihubungi media ini mengaku, pemotongan ADG hampir Rp 2,8 miliar disebabkan berkurangnya Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat.

“Pemotongan dilakukan karena berkurang DAU dari Pemerintah Pusat,” sebut Juliadi seraya meminta media ini agar menghubungi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Bireuen untuk informasi lebih lanjut.

READ  Gaji Aparatur Gampong Dipotong, Pemkab Bireuen Bungkam

Hingga berita ini tayang, Kepala BPKD Bireuen, Mawardi SSTP MSi, tidak merespon saat dihubungi media ini. Pesan WhatsApp yang sudah dikirim, juga tidak dibalas. (akh)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *