Ribuan Mahasiswa Kepung DPRK Lhokseumawe, Tuntut Pembatalan Kenaikan Pajak dan Reformasi Nasional
Walikota Lhokseumawe Dr. Sayuti Abubakar,SH.,MH dan Ketua DPRK Lhokseumawe Faisal menerima dan mendengarkan aspirasi Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pasee didepan gedung DPRK Lhokseumawe, pada Senin (1/9). ARMIADI /RAKYAT ACEHRAKYAT ACEH | LHOKSEUMAWE – Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pasee mengepung Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe, Senin (1/9).
Dalam aksi damai yang berlangsung tertib, massa menyampaikan delapan tuntutan penting kepada pemerintah pusat dan daerah.
Aksi itu menyita perhatian Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Lhokseumawe yang langsung menjumpai mahasiswa. Seperti, Wali Kota Lhokseumawe Dr. Sayuti Abubakar, SH.,MH, Kapolres Lhokseumawe Dr. AKBP Ahzan, Ketua DPRK Faisal bersama pimpinan dan anggota dewan lainya, serta Dandim 0103/Aceh Utara, Letkol Arh Jamal Dani Arifin.
Para Muspida itu juga duduk bersama mahasiswa di jalan depan gedung DPRK Lhokseumawe untuk mendengarkan langsung aspirasi yang disampaikan.
Bahkan, dilokasi juga tampak hadir Danrem 011/Lilawangsa Kolonel Inf Ali Imran.
Koordinator aksi, Muhammad Faidullah Akbar, didampingi Muhammad Hilal Sinaga, dalam orasinya menyatakan bahwa kebijakan pemerintah, terutama soal kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan, Perkotaan dan Pedesaan (PPB-P2) sebesar 248 persen sangat membebani masyarakat kecil.
“Kami hadir bukan untuk membuat gaduh, melainkan menyuarakan suara rakyat yang hari ini sedang tercekik kebijakan tidak berpihak,” tegas Faidullah dalam orasinya.
Mereka juga menyampaikan delapan poin tuntutan, yang secara resmi dituangkan dalam surat pernyataan petisi dan diserahkan kepada Ketua DPRK dan Wali Kota Lhokseumawe untuk ditandatangani.
Surat tersebut juga dibubuhi stempel resmi sebagai bukti bahwa aspirasi telah diterima secara formal.
Delapan Tuntutan Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pasee:
Mendesak reformasi menyeluruh institusi Polri dan pencopotan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
Menolak pembentukan lima batalyon TNI tambahan yang dinilai berpotensi membungkam demokrasi.
Menghentikan kriminalisasi terhadap insan pers.
Menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Lhokseumawe.
Menolak kenaikan tunjangan anggota DPR RI.
Mengecam pemutaran film sejarah versi Kementerian yang dianggap menyimpang dari fakta sejarah Indonesia, terutama oleh Menteri Fadli Zon.
Mendesak Pemerintah Aceh segera menyalurkan bonus atlet yang hingga kini belum cair.
Sementara dalam aksi yang berlangsung sejak pukul 11.30 WIB hingga siang itu berjalan kondusif tanpa adanya anarkis, lempar melempar serta tidak pembakar ban mobil.
Aparat keamanan dan pejabat daerah tidak hanya mengawal jalannya aksi, tetapi juga terlibat aktif dalam dialog terbuka.
Wali Kota Sayuti Abubakar dalam pernyataannya memastikan bahwa kenaikan PBB P2 di Lhokseumawe tidak akan diberlakukan tahun ini, menyusul kesepakatan antara Pemerintah Kota dan DPRK.
“Kami bersama DPRK sepakat untuk membatalkan rencana kenaikan PPB-P2 pada tahun 2025,” ujar Sayuti di hadapan massa.
Ketua DPRK Faisal juga menegaskan bahwa pihaknya akan membawa seluruh tuntutan mahasiswa ke forum pembahasan resmi untuk ditindaklanjuti.
Aliansi menegaskan bahwa aksi hari ini adalah bagian dari komitmen mereka untuk terus mengawal kebijakan publik. Mereka juga menyatakan siap menggelar aksi lanjutan dalam skala lebih besar jika tuntutan tidak mendapat tanggapan konkret dari pihak berwenang.(adi/ra)
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar