HRD menggelar jumpa pers dengan wartawan liputan Kabupaten Bireuen di kediamannya, Meuligoe Residence, Cot Gapu Bireuen, Minggu (19/10).
AKHYAR RIZKI RAKYAT ACEHRAKYATACEH | BIREUEN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi V, H Ruslan M Daud (HRD), mengaku berkomitmen membantu pembangunan segala sektor di Kabupaten Bireuen.

“Saya siap membantu aspirasi masyarakat Kabupaten Bireuen di segala sektor, khususnya pembangunan infrastruktur,” ujar HRD saat jumpa pers di kediamannya, Meuligoe Residence, Cot Gapu Bireuen, Minggu (19/10).
Ia mengaku, akan menangani Daerah Aliran Sungai (DAS) Peusangan khususnya kawasan jembatan Blang Mane yang abrasi membahayakan jembatan, dengan anggaran seluruhnya 21 Miliar. Tahun 2025, pekerjaan jalan tersebut segera ditangani.
Selain itu, HRD juga mengaku akan mengusulkan ruas jalan Keude Gandapura tembus ke Cot Krut Makmur yang panjangnya sekitar 8 Km, dan akan dibahas untuk ditangani dengan APBN tahun depan.
Untuk menampung aspirasi masyarakat di bidang infrastruktur, HRD menegaskan siap membawa pulang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari pusat untuk Bireuen.
Namun, dirinya menyebutkan bahwa APBN tidak dapat diplot untuk suatu pembangunan tanpa adanya dokumen lengkap terkait perencanaan teknis, sehingga membutuhkan perencanaan Detail Engineering Design (DED).
“Karenanya, kami meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen melalui dinas terkait, untuk segera menyusun DED untuk proyek-proyek yang diusulkan. Dokumen perencanaan tersebut, merupakan kunci pembuka agar dana APBN bisa ditarik ke daerah,” tegas HRD.
Ruslan menyatakan kesiapannya untuk membantu memperjuangkan usulan tersebut demi kepentingan masyarakat Bireuen. Namun, saat ini, anggaran belum sepenuhnya bisa dialokasikan dari APBN lantaran terkendala belum adanya DED yang harusnya dibuat oleh Pemerintah Daerah. Tanpa DED, usulan tersebut hanya akan menjadi wacana yang sulit diwujudkan.
“Pernyataan ini sekaligus menjadi penekanan bagi Pemkab Bireuen untuk segera mengambil langkah proaktif dalam penyusunan DED sebagai syarat administrasi utama untuk mengakses pendanaan dari pemerintah pusat,” tegasnya.
Ia mengajak seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, untuk sama-sama memikirkan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan meningkatkan ekonomi masyarakat. (akh)
Tidak ada komentar