Peduli Daerah, HRD Lobi Menteri PU Anggarkan APBN untuk Pembangunan Masjid Agung Sulthan Jeumpa Bireuen

RAKYATACEH | BIREUEN– Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) asal Kabupaten Bireuen, H Ruslan Daud (HRD), melobi dan meminta Menteri Pekerjaan Umum (PU) Republik Indonesia (RI) agar menganggarkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk lanjutan pembangunan Masjid Agung Sulthan Jeumpa Bireuen, Aceh.

Hal itu langsung disampaikan HRD kepada Menteri PU, Dody Hanggodo, bersamaan dengan menyerahkan proposal kepada Menteri disela-sela Rapat Kerja Komisi V DPR RI, di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/11) sore.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Ada Apa Bupati Tunjuk Jamaluddin Plt Sekda Aceh Utara ?

4 redaksi

Permohonan HRD kepada Menteri PU ini sebagai bentuk kepedulian dan dorongannya dalam upaya percepatan lanjutan pembangunan Masjid Agung Sulthan Jeumpa Bireuen.

Dalam forum resmi tersebut, HRD menegaskan bahwa pembangunan Masjid Agung Sulthan Jeumpa Bireuen bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi juga representasi identitas budaya dan pusat aktivitas sosial dan keagamaan masyarakat Kabupaten Bireuen.

Karena itu, menurutnya, dukungan pemerintah pusat menjadi faktor kunci agar pembangunan masjid tersebut dapat berlanjut secara terencana, berkualitas, dan tepat waktu.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Almuslim TV Gelar Workshop, Hadirkan Praktisi Media Televisi Nasional

6 redaksi

“Dokumen ini merupakan kelanjutan dari komitmen kita untuk menghadirkan rumah ibadah yang layak, modern, dan menjadi kebanggaan masyarakat Bireuen. Kami berharap Kementerian PU RI dapat mengakomodir usulan ini dalam program kerja tahun depan,” pinta HRD.

Anggota DPR RI dua periode ini berharap agar Provinsi Aceh, khususnya Kabupaten Bireuen, mendapatkan porsi perhatian yang adil mengingat kebutuhan pembangunan fasilitas publik di wilayah tersebut masih sangat tinggi.

Menteri PU, Dody Hanggodo, menerima dokumen tersebut dan menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan verifikasi teknis berikutnya.

Ia menegaskan bahwa setiap usulan daerah yang memiliki urgensi dan manfaat luas kepada masyarakat akan menjadi perhatian serius kementerian.

Rapat kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri PU ini, juga membahas evaluasi pelaksanaan program infrastruktur nasional serta sinkronisasi kebutuhan daerah dengan arah pembangunan pemerintah pusat. (akh)