Fungsi Forbes Aceh Makin Strategis di Bawah Kepemimpinan TA Khalid
Pengajar Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, Dr. M. Rizwan Haji Ali, di Lhokseumawe. FOR RAKYAT ACEH.RAKYAT ACEH | LHOKSEUMAWE – Forum Bersama DPD–DPR RI asal Aceh (Forbes Aceh) dinilai semakin menguat fungsinya sebagai jembatan utama penyampaian aspirasi rakyat Aceh di tingkat nasional. Penguatan ini tampak sejak forum tersebut dipimpin oleh anggota DPR RI dari Partai Gerindra, TA Khalid, yang aktif membawa isu-isu strategis Aceh ke Senayan.
Pandangan itu disampaikan oleh pengajar Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, Dr. M. Rizwan Haji Ali, di Lhokseumawe, Kamis (20/11). Menurutnya, pernyataan TA Khalid dalam forum Badan Legislasi DPR RI mengenai posisi MoU Helsinki sebagai fondasi perdamaian Aceh dalam kerangka NKRI menjadi “peringatan dini” bagi pemerintah pusat agar tidak mengabaikan komitmen historis tersebut.
“Secara politik, sikap TA Khalid relevan dengan kondisi Aceh hari ini, terutama ketika daerah ini sedang dalam proses ‘negosiasi’ dengan pemerintah pusat terkait perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA),” ujar Rizwan. Ia menekankan bahwa MoU Helsinki telah menjadi kunci terciptanya perdamaian Aceh sejak 2005 dan keberadaannya tidak boleh dikesampingkan.
Rizwan memperingatkan bahwa pengabaian MoU Helsinki dalam penyusunan kebijakan nasional berpotensi menimbulkan keraguan masyarakat terhadap masa depan perdamaian Aceh. “Jika komitmen itu terpinggirkan, tentu masyarakat Aceh akan tersentak,” tegasnya.
Ia menilai keberadaan Forbes Aceh sangat penting untuk memastikan suara rakyat Aceh terdengar jelas di pusat kekuasaan. Apalagi, tidak semua anggota Badan Legislasi DPR memahami kompleksitas sejarah konflik dan proses perdamaian Aceh. Karena itu, ia menilai semua pihak yang terlibat dalam pembahasan revisi UUPA harus memiliki pemahaman historis, filosofis, yuridis, dan politis yang memadai.
Rizwan juga menekankan perlunya dukungan penuh dari Pemerintah Aceh, DPR Aceh, dan masyarakat untuk memperkuat kinerja Forbes Aceh. “Forum ini merupakan wadah perjuangan konstitusional rakyat Aceh. Kita bisa melihat urgensinya ketika muncul kebijakan pemerintah yang tidak diterima masyarakat Aceh, seperti kasus empat pulau dan revisi UUPA saat ini,” ujarnya.
Dari perspektif representasi politik, Rizwan menilai Forbes Aceh adalah bentuk pelembagaan dan konsolidasi kekuatan politik Aceh di tingkat nasional. “Karena itu, fungsi Forbes harus terus diperkuat,” pungkasnya.(arm/ra)
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar