“Banjir Terburuk dalam Dua Dekade” Menangis, Bupati Aceh Utara Surati ke Presiden

RAKYAT ACEH | ACEH UTARA – Bupati Aceh Utara, H. Ismail A. Jalil akrab disapa Ayah WA, secara terbuka menyatakan pihaknya tidak mampu lagi menangani kondisi darurat pasca banjir besar yang melanda wilayah tersebut sejak 26 November 2025. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan unsur Forkopimda Aceh Utara dan tim posko penanganan banjir di Pendopo Bupati, Lhokseumawe, Rabu (3/12).

Dengan suara bergetar menahan tangis, Bupati Ismail menggambarkan situasi di lapangan yang semakin buruk. Sembilan kecamatan tercatat mengalami kerusakan paling parah, sementara sejumlah gampong masih terisolasi karena akses darat tertutup genangan air tinggi, material kayu, lumpur tebal, serta pohon dan tiang listrik yang tumbang.

Baca Juga

1 bulan  lalu

PWI Lhokseumawe Salurkan Bantuan Untuk Wartawan dan Janda Terdampak Bencana

12 redaksi

“Bantuan logistik belum bisa menjangkau seluruh korban. Untuk beberapa wilayah terisolir, kami sangat membutuhkan dukungan helikopter,”terang Ayah Wa kepada awak media, yang didampingi Kapolres Lhokseumawe AKBP Dr Ahzan, perwakilan Polres Aceh Utara, Kodim 0103/Aceh Utara dan unsur terkait lainnya.

Surat Resmi ke Presiden Prabowo

Bupati Ismail menyampaikan bahwa pihaknya t kuumibielah mengirim surat juga kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tertanggal 2 Desember 2025. Surat dengan Nomor: 400/1832/2025 dan bersifat Penting itu berisi pernyataan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menangani darurat bencana.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Getek Penyeberangan Kuta Blang, Bireuen Tenggelam

33 redaksi

Dalam surat tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melaporkan:

Dampak kerusakan banjir meliputi seluruh wilayah Aceh Utara, terdiri atas 27 kecamatan dan 852 gampong jauh lebih luas dibandingkan dampak tsunami Aceh 2004 yang terfokus di wilayah pesisir.

Sebanyak 121 warga meninggal dunia dan 118 orang masih hilang hingga hari kedelapan pasca banjir. Selain itu, infrastruktur publik rusak berat dan banyak permukiman warga hilang tersapu banjir.

Akses ke sejumlah gampong masih terputus, membuat penyaluran bantuan darurat terhambat.

Atas kondisi tersebut, Bupati menyatakan bahwa pemerintah daerah resmi menyatakan ketidakmampuan penanganan darurat bencana dan memohon bantuan langsung dari Presiden untuk penanganan darurat, termasuk mobilisasi personel, logistik, serta dukungan alat transportasi udara.

“Demikian Pernyataan Ketidakmampuan ini kami sampaikan, dan atas bantuan Bapak Presiden Republik Indonesia kami ucapkan terima kasih,” demikian isi penutup surat tersebut.(arm)