Jangan Biarkan Aceh Menjadi “Gaza Kedua”, Negara Harus Tetapkan Status Bencana Nasional
Ustadz Dr. Tgk. H. Ajidar Matsyah, Lc., MA menegaskan bahwa kondisi Aceh saat ini mencerminkan penderitaan kemanusiaan yang serius dan berlarut. FOR RAKYAT ACEH.RAKYAT ACEH | BANDA ACEH – Krisis kemanusiaan di Aceh kini memasuki fase yang sangat mengkhawatirkan. Ribuan warga kehilangan tempat tinggal, akses air bersih kian terbatas, pasokan listrik tidak stabil, fasilitas umum rusak parah, dan trauma sosial terus membayangi kehidupan masyarakat.
Ustadz Dr. Tgk. H. Ajidar Matsyah, Lc., MA menegaskan bahwa kondisi Aceh saat ini mencerminkan penderitaan kemanusiaan yang serius dan berlarut. Dalam banyak aspek, situasi tersebut mengingatkan dunia pada krisis kemanusiaan berkepanjangan di Gaza, Palestina.
“Ini bukan sekadar bencana alam biasa. Ini adalah krisis kemanusiaan yang nyata dan mendesak,” ujarnya.
Banjir besar yang melanda Aceh telah menghanyutkan ribuan rumah, memisahkan keluarga, dan melumpuhkan kehidupan sosial-ekonomi warga. Di sejumlah wilayah, masyarakat terpaksa bertahan di lokasi pengungsian dengan fasilitas yang sangat terbatas, sementara ancaman penyakit, krisis sanitasi, dan ketegangan sosial terus meningkat.
Keprihatinan publik kian mendalam menyusul belum ditetapkannya status bencana nasional oleh pemerintah pusat. Padahal, skala kerusakan dan dampak kemanusiaan yang terjadi dinilai telah melampaui kapasitas penanganan pemerintah daerah.
Lebih jauh, kebijakan pembatasan masuknya bantuan internasional dengan alasan negara mampu menangani bencana secara mandiri justru dinilai memperlambat proses pemulihan. Sikap tersebut berisiko memperpanjang penderitaan para korban dan menghambat upaya penyelamatan nyawa.
“Dalam situasi darurat kemanusiaan, prinsip kemanusiaan harus ditempatkan di atas segalanya. Keterbukaan terhadap solidaritas internasional bukanlah tanda kelemahan negara, melainkan wujud tanggung jawab moral dan konstitusional,” tegas Ajidar, dalam keterangannya kepada Rakyat Aceh, pada Ahad (14/12).
Bencana banjir besar yang melanda Aceh pada akhir November 2025 bahkan dinilai oleh banyak pihak sebagai salah satu tragedi terburuk sejak tsunami 2004. Jika tsunami dua dekade lalu datang secara tiba-tiba melalui gempa bumi dahsyat, maka kali ini Aceh menghadapi apa yang disebut sebagai “tsunami senyap” banjir masif yang meluluhlantakkan kehidupan, namun belum direspons dengan tingkat kegentingan yang sepadan.
Aceh, kata Ajidar, tidak boleh dibiarkan tenggelam dalam krisis kemanusiaan berkepanjangan. Wilayah ini tidak boleh menjadi simbol baru dari kelambanan, pembiaran, dan kegagalan negara dalam melindungi warganya.
Pemerintah didesak untuk segera menetapkan status bencana nasional, membuka akses seluas-luasnya bagi bantuan kemanusiaan, serta memastikan proses pemulihan dilakukan secara cepat, transparan, dan bermartabat.
“Ini bukan semata tentang Aceh. Ini adalah ujian nyata komitmen negara terhadap nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan perlindungan hak dasar warga negara,” pungkasnya. (arm/ra)
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar