HRD Desak Menteri PU Bangun Huntara untuk Pengungsi Korban Banjir Aceh Utara
TINJAU LOKASI- Anggota Komisi V DPR RI H. Ruslan M. Daud (HRD) berbincang dengan Menteri PUPR Dody Hanggodo saat meninjau lokasi bencana di Kecamatan Langkahan, Aceh Utara, Kamis (1/1). FOR RAKYAT ACEH.RAKYAT ACEH | ACEH UTARA – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), H. Ruslan M. Daud (HRD), mendesak pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) untuk segera membangun hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana di sejumlah Kecamatan di Kabupaten Aceh Utara.
Desakan ini disampaikan menyusul kondisi masyarakat yang hingga lebih dari satu bulan pascabencana masih hidup dalam keterbatasan dan belum mendapatkan tempat tinggal yang layak. HRD menegaskan, penanganan bencana tidak boleh berhenti pada fase tanggap darurat, tetapi harus berlanjut pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Komitmen tersebut ditunjukkan HRD saat meninjau langsung lokasi bencana bersama Menteri PUPR RI, Dody Hanggodo, serta Bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil (Ayahwa), pada Kamis (1/1) di Kecamatan Langkahan.
Kunjungan lapangan itu bertujuan memastikan langkah pemulihan pascabencana berjalan konkret dan terukur.
Dalam kesempatan tersebut, HRD menegaskan bahwa pembangunan huntara merupakan kebutuhan mendesak. Menurutnya, jika masyarakat harus menunggu pembangunan hunian permanen, prosesnya akan memakan waktu lama, sementara warga membutuhkan tempat tinggal yang manusiawi untuk melanjutkan kehidupan sehari-hari.
“Hunian sementara ini sangat penting agar masyarakat dapat beribadah dengan tenang, memperoleh akses air bersih melalui sumur bor, memiliki sanitasi yang layak, serta tempat istirahat yang aman dan nyaman,” ujar HRD.
Ia menambahkan, huntara tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung, tetapi juga memiliki peran strategis dalam pemulihan sosial dan psikologis warga pascabencana. Dengan fasilitas dasar yang memadai, masyarakat diharapkan dapat kembali beraktivitas secara lebih normal sambil menunggu pembangunan rumah permanen.
HRD juga mendorong Pemerintah Kabupaten Aceh Utara agar segera menyiapkan data warga terdampak secara akurat serta memastikan ketersediaan lahan untuk pembangunan huntara. Menurutnya, kesiapan kedua hal tersebut menjadi faktor kunci percepatan realisasi program.
“Sinergi pemerintah pusat dan daerah harus diperkuat. Yang paling utama saat ini adalah memastikan masyarakat bisa hidup layak terlebih dahulu,” tegasnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan komitmennya untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait kesiapan lahan dan pendataan calon penghuni.
“Menindaklanjuti apa yang disampaikan Pak Ruslan, InsyaAllah saya akan segera mengarahkan BUMN yang ditunjuk untuk memulai pembangunan huntara yang layak secepat mungkin. Yang terpenting, lahan tersedia dan kebutuhan terdata secara akurat,” ujar Dody.
Langkah ini diharapkan menjadi titik awal percepatan pemulihan kehidupan masyarakat Langkahan secara berkelanjutan pascabencana. (arm/ra)
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar