Dana Perbaikan Rumah Korban Bencana Cair Pekan Ini

RAKYAT ACEH | BANDA ACEH– Pemerintah memastikan penyaluran dana stimulan bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatra akan mulai dilakukan dalam dua hari ke depan.
Dana tersebut ditujukan bagi korban dengan kategori rumah rusak ringan dan rusak sedang, sebagai upaya percepatan pemulihan pascabencana sekaligus untuk menekan jumlah pengungsi.
Kepala Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Tito Karnavian, mengatakan bahwa penanganan pengungsi menjadi fokus utama pemerintah saat ini. Hal itu disampaikannya dalam rapat koordinasi bersama pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Selasa (10/2).
Menurut Tito, percepatan perbaikan rumah warga yang mengalami kerusakan ringan dan sedang menjadi kunci agar masyarakat dapat segera kembali ke tempat tinggal masing-masing dan tidak lagi bergantung pada lokasi pengungsian.

“Yang paling utama adalah pengungsi yang rumahnya rusak ringan dan sedang. Mereka akan dibayarkan dana stimulan, masing-masing Rp15 juta untuk rumah rusak ringan dan Rp30 juta untuk rumah rusak sedang,” kata Tito.

Baca Juga

2 hari  lalu

Aceh Butuh Rp153,3 Triliun untuk Pemulihan Pascabencana

8 redaksi

Ia menjelaskan, anggaran penyaluran dana tersebut merupakan arahan langsung Presiden. Keputusan diambil pada awal pekan ini dan langsung ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan dengan mentransfer anggaran ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Total anggaran yang dialokasikan untuk kebutuhan tersebut mencapai Rp4,7 triliun.

Lebih lanjut, Tito menyampaikan bahwa penyaluran dana akan dimulai secara serentak pada Kamis mendatang di tiga provinsi, yakni Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Dana tersebut akan disalurkan kepada sekitar 25.000 kepala keluarga yang datanya telah diverifikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

“Saya sudah berdiskusi dengan Kepala BNPB. Mulai lusa (kamis), yang sudah diverifikasi oleh BPS akan langsung diberikan dananya. Dengan demikian, sebagian besar pengungsi sudah memiliki uang pegangan untuk memperbaiki rumah mereka,” ujarnya.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Kunjungan Wisman Meningkat di Tengah Penanganan Pascabencana

13 redaksi

Selain bantuan perbaikan rumah, pemerintah juga menyiapkan skema bantuan bagi korban bencana yang tidak memilih tinggal di hunian sementara atau huntara. Masyarakat yang memilih tinggal di rumah keluarga atau menyewa rumah akan mendapatkan bantuan biaya sebesar Rp1,8 juta untuk setiap tiga bulan.
“Bantuan sewa rumah tersebut juga akan direalisasikan oleh BNPB karena anggarannya sudah tersedia,” jelas Tito.

Ia berharap, dengan percepatan penyaluran dana stimulan ini, jumlah pengungsi dapat berkurang secara signifikan dan kondisi masyarakat berangsur pulih. Pemerintah menargetkan pengurangan pengungsian secara bertahap hingga sebelum bulan puasa.

Sebelumnya, Tito juga memastikan bahwa dana kompensasi kerusakan rumah bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatra telah masuk ke BNPB pada pekan ini. Dengan demikian, penyaluran dana kepada masyarakat terdampak dipastikan dapat segera direalisasikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyoroti kondisi pengungsian yang masih berlangsung hingga saat ini. Ia mengatakan, bencana telah terjadi lebih dari dua bulan dan pemerintah terus melakukan berbagai upaya penanganan.

Saat ini, tercatat sebanyak 17 ribu kepala keluarga atau sekitar 69 ribu jiwa masih berada di pengungsian. Namun, jumlah tersebut terus mengalami penurunan karena sebagian warga memilih kembali ke rumah masing-masing atau menempati hunian sementara.

“Kami harap dana bantuan dari Kemensos dipercepat, di antaranya jadup bagi yang tinggal di huntara, dana perabotan, dan dana pemulihan ekonomi. Harapan kami bisa secepat mungkin, kalau bisa sebelum meugang puasa,” kata Fadhlullah.

Selain penanganan perumahan dan pengungsian, Fadhlullah juga menekankan pentingnya percepatan pemulihan sektor lain yang terdampak bencana, khususnya sawah dan kebun warga, agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan normal. (fir/min)