Seteru DPRK – Walikota Subulussalam Memanas, Hak Angket Segera Digulirkan
RAKYAT ACEH | SUBULUSSALAM – Suhu politik antara lembaga legislatif dan eksekutif di Kota Subulussalam semakin memanas.
Pasalnya, tiga fraksi DPRK Subulussalam telah mengambil langkah gunakan hak politiknya, yakni hak interpelasi untuk mempertanyakan kinerja Walikota Subulussalam, M. Rasyid terkait meningkatnya angka defisit tahun anggaran 2025.
Selain masalah defisit, tiga dari empat fraksi yang memiliki 15 dari 20 anggota DPRK juga mempersoalkan dana bantuan presiden (banpres) untuk tanggap darurat bencana banjir yang dinilai tidak tepat sasaran.
Belum lagi persoalan lainnya seperti penunjukkan Pelaksana tugas Kepala Bappeda dan Plt Kepala BPKD yang dinilai cacat hukum.
Melalui kesepakatan tiga fraksi diantaranya, fraksi Hanura, fraksi Golkar dan fraksi Megegoh telah menggunakan hak interpelasi melalui rapat paripurna DPRK Subulussalam yang dilaksanakan pada Jumat, 13 Februari 2026, kemarin.
Rapat paripurna interpelasi DPRK tersebut baru selesai tengah malam setelah Walikota Subulussalam memberikan penjelasan terkait pertanyaan yang dibacakan DPRK sebelumnya.
Namun, penjelasan Walikota M. Rasyid tersebut ditolak mentah mentah oleh anggota DPRK karena dinilai tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
Dengan ditolaknya jawaban Walikota tersebut, anggota DPRK Subulussalam menyepakati menggulirkan hak angkat terhadap Walikota.
Penolakan atas jawaban Walikota M. Rasyid tersebut disampaikan Wakil Ketua fraksi Megegoh, Ardhiyanto Ujung saat pandangan akhir rapat paripurna DPRK.
Sebelumnya, 15 dari 20 anggota DPRK tergabung dari 3 fraksi menggulirkan hak interpelasi terhadap Walikota Subulussalam.
Hak interpelasi tersebut sesuai dengan Surat Keputusan DPRK Subulussalam Nomor : 188.45/3/2026 tentang Penetapan Usul Hak Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam dalam Rapat Paripurna DPRK Subulussalam yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2026. (lim/hra)
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar