67 Huntara BNPB Diserahkan di Lhokseumawe, 1.275 Rumah Lolos Verifikasi
Tenaga Ahli BNPB, Herman Hidayat menyerahkan 67 unit hunian sementara (huntara) bantuan BNPB kepada Walikota Lhokseumawe, Sayuti Abubakar, didampingi Wakil Walikota Lhokseumawe Husaini, Kapolres Lhokseumawe Dr Ahzan dan Plt Kepala BPBD Lhokseumawe, Said Bachtiar, di Gampong Blang Naleung Mameh, Kecamatan Muara Satu, Senin (16/2). FOR RAKYAT ACEH.RAKYAT ACEH | LHOKSEUMAWE– Pemerintah Kota Lhokseumawe mulai memasuki fase percepatan pemulihan pasca banjir dengan menyerahkan 67 unit hunian sementara (huntara) bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kepada warga terdampak. Penyerahan dipusatkan di Gampong Blang Naleung Mameh, Kecamatan Muara Satu, Senin (16/2), sebagai bagian dari strategi transisi dari masa tanggap darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi.
Langkah ini menyusul hasil review bersama BNPB dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Pusat yang menyatakan 1.275 unit rumah warga lolos verifikasi dari total 1.296 unit yang diusulkan Pemerintah Kota Lhokseumawe. Rinciannya, 74 rumah mengalami rusak berat, 1.178 rusak sedang, dan 23 rusak ringan angka yang menjadi dasar penyaluran bantuan lanjutan.
Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Sayuti Abubakar, didampingi Wakil Walikota Husaini, menegaskan bahwa kehadiran huntara bukan sekadar bantuan fisik, melainkan wujud kepastian negara bagi warga terdampak.
“Ini bukan hanya soal bangunan, tetapi memastikan masyarakat memiliki tempat tinggal yang aman dan layak, terutama menjelang Ramadan. Kami mengapresiasi dukungan penuh dari BNPB sebagai representasi pemerintah pusat,” ujarnya.
Sebanyak 55 unit huntara ditempatkan di Gampong Blang Naleung Mameh, 10 unit di Gampong Jambo Timu, serta masing-masing satu unit di Gampong Ulee Jalan dan Gampong Uteunkot.
Selain tempat tinggal sementara, penerima manfaat juga memperoleh paket kebutuhan dasar seperti sembako, selimut, matras, dan kipas angin guna menunjang kenyamanan keluarga.
Bagi warga yang memilih tidak menempati huntara, Pemko Lhokseumawe menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp600 ribu per kepala keluarga per bulan selama tiga bulan untuk membantu biaya sewa tempat tinggal hingga hunian tetap dibangun.
Pemkot juga memastikan proses pendataan tahap kedua segera dilakukan untuk menjangkau warga yang belum terakomodasi. “Kami minta seluruh jajaran dari tingkat gampong hingga kecamatan mempercepat verifikasi lanjutan agar bantuan tepat sasaran dan akuntabel,” tegas Sayuti.
Sebagai bagian dari rencana jangka menengah, pemerintah daerah telah menyiapkan lahan pembangunan hunian tetap (huntap) di Gampong Padang Sakti dan Gampong Meunasah Manyang. Proyek ini ditargetkan menjadi solusi permanen agar warga terdampak dapat kembali memiliki rumah yang aman dan berkelanjutan.
Tenaga Ahli BNPB, Herman Hidayat, menekankan komitmen pemerintah pusat untuk memastikan tidak ada lagi korban bencana yang tinggal di tenda darurat menjelang bulan suci.
Ia juga mengingatkan agar fasilitas huntara dijaga dan dimanfaatkan secara optimal sebelum pembangunan huntap rampung.
Penyerahan bantuan ditutup dengan peninjauan langsung sejumlah unit huntara guna memastikan kualitas bangunan, fasilitas, dan sarana pendukung sesuai standar kelayakan huni.
Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, Plt Kepala BPBD Lhokseumawe yang juga Kepala Dinas PUPR Said Bachtiar, dan
jajaran Pemerintah Kota Lhokseumawe serta Muspika, menandai sinergi lintas sektor dalam mempercepat pemulihan kehidupan warga pascabencana. (arm/ra)
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar