Sudaryono Lantik T.A. Khalid Pimpin HKTI Aceh, Pupuk hingga Irigasi Jadi Ujian

RAKYAT ACEH | ACEH BESAR – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Aceh memasuki babak baru kepengurusan. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI, Sudaryono, melantik T.A. Khalid sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) HKTI Aceh periode 2026–2031 di Gampong Lamtui, Kecamatan Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar, Selasa (13/10/2026).

Pelantikan itu menempatka

Baca Juga

3 hari  lalu

Milad ke-116 Blang Poroh: Prestasi Tak Berhenti di Piala, Hadiah Dialirkan untuk Pemuda

14 redaksi

Sudaryono Lantik T.A. Khalid Pimpin HKTI Aceh, Pupuk hingga Irigasi Jadi Ujian

n HKTI Aceh pada momentum penting untuk memperkuat peran organisasi dalam memperjuangkan kepentingan petani. Namun, tantangan yang menanti tidak ringan. Persoalan distribusi pupuk, keterbatasan akses air, risiko gagal panen, hingga kepastian harga hasil pertanian masih menjadi isu yang membutuhkan perhatian serius dan langkah konkret.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Putra Aceh Utara Khaidir Jadi Anggota BPK RI, Kini Menunggu Pelantikan Presiden 

42 redaksi

T.A. Khalid, yang juga merupakan anggota Komisi IV DPR RI, akan memimpin organisasi tersebut bersama Cut Huzaimah sebagai sekretaris dan T. Ali Devi sebagai bendahara. Agussalim Chawari dipercaya sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan.

Dalam arahannya, Sudaryono meminta pengurus yang baru dilantik tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi segera bekerja agar keberadaan HKTI dapat dirasakan langsung oleh petani.

“Saya berharap kepada pengurus yang sudah dilantik untuk segera bekerja untuk masyarakat, sehingga kontribusinya bisa dirasakan langsung oleh para petani,” kata Sudaryono.

Sebut 20.000 Pompa Air, Irigasi Jadi Perhatian

Sudaryono menegaskan Aceh memiliki posisi strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Karena itu, keberlanjutan produksi pertanian harus dijaga, terutama ketika petani menghadapi ancaman kekeringan akibat perubahan pola cuaca.

Ia menyebut pemerintah telah menyalurkan lebih dari 20.000 pompa air ke seluruh Aceh sejak dirinya menjabat Wakil Menteri Pertanian.

Menurut Sudaryono, ketersediaan air merupakan salah satu faktor penting agar petani tetap dapat berproduksi pada musim kemarau. Upaya yang dapat ditempuh antara lain memperbaiki jaringan irigasi, mengebor sumber air tanah, serta memanfaatkan pompa untuk mengalirkan air dari sungai maupun danau.

Meski demikian, efektivitas bantuan tersebut perlu ditopang pengelolaan yang baik, pemeliharaan sarana, dan ketepatan sasaran. Bagi petani, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah pompa yang disalurkan, tetapi juga dari kemampuannya menjaga lahan tetap produktif ketika pasokan air terbatas.

Terkait kekhawatiran terhadap cadangan pangan nasional akibat fenomena El Niño dan gagal panen di sejumlah daerah, Sudaryono menyatakan kondisi pangan Indonesia masih cukup meyakinkan.

Ia memperkirakan produksi nasional masih berpotensi surplus karena wilayah yang mengalami panen dinilai lebih banyak dibandingkan daerah yang menghadapi gagal panen.

“Jadi, kalau prediksi kita masih tetap surplus cukup besar karena kan kita panen besar kemarin di musim penghujan di awal tahun,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menjadi gambaran optimisme pemerintah. Namun, kondisi ketahanan pangan tetap perlu dicermati melalui data produksi, luas panen, cadangan beras, distribusi antardaerah, dan perkembangan harga di tingkat konsumen maupun petani.

T.A. Khalid Dorong HKTI Hadir hingga Kabupaten dan Desa

Sementara itu, T.A. Khalid menegaskan HKTI Aceh harus mengambil peran dalam mendukung kedaulatan pangan yang menjadi salah satu arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia mengajak jajaran pengurus HKTI di 23 kabupaten/kota di Aceh memperkuat koordinasi dan membangun kerja bersama agar organisasi mampu memperjuangkan kebutuhan petani secara lebih terarah.

“Terkhusus kepada teman-teman para pengurus DPC 23 kabupaten/kota, pada forum yang berbahagia ini, saya memohon kepada teman-teman sekalian bahwa kekuatan bukanlah cuma pada kepintaran, kekuatan bukanlah cuma pada kekuasaan, tetapi kekuatan adalah dalam kebersamaan,” ujar T.A. Khalid.

Menurutnya, soliditas organisasi menjadi modal untuk memperluas jangkauan pelayanan dan memperjuangkan aspirasi petani. HKTI juga diharapkan mampu membangun komunikasi yang efektif antara petani, pemerintah, dan para pemangku kepentingan sektor pertanian.

Dalam sambutannya, T.A. Khalid turut menyoroti persoalan subsidi pupuk yang dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan petani. Ia mengaitkan kebijakan peningkatan harga gabah dan pemberian subsidi pupuk pada pemerintahan Presiden Prabowo dengan upaya memperkuat kesejahteraan petani.

Bagi HKTI, tantangan berikutnya adalah memastikan aspirasi petani tidak berhenti pada forum organisasi. Persoalan ketersediaan pupuk sesuai kebutuhan, ketepatan distribusi, keterjangkauan biaya produksi, akses pembiayaan, serta kepastian pemasaran hasil panen perlu menjadi bagian dari agenda perjuangan yang terukur.

“Maka ini ikhtiar kita bersama, HKTI di seluruh kabupaten/kota yang nantinya mungkin akan terbentuk sampai ke desa, bagaimana kita hadir memperjuangkan keinginan Pak Prabowo menjadi jembatan menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah,” pungkasnya.

Sejumlah Tokoh Masuk Struktur HKTI Aceh

Kepengurusan DPD HKTI Aceh periode 2026–2031 turut melibatkan sejumlah pejabat dan tokoh daerah dalam struktur dewan organisasi.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem dipercaya sebagai Ketua Dewan Pembina HKTI Aceh. Ia didampingi Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Teuku Rahmatsyah sebagai wakil ketua, Kepala BNNP Aceh Brigjen Pol. Dedy Tabrani sebagai sekretaris, serta Brigjen TNI Andrie Pitriko Mulia dan Zulkarnaini sebagai anggota.

Dewan Penasihat diketuai Prof. Mirza Tabrani, dengan Dr. Nizarli sebagai wakil ketua dan Anwar Ahmad sebagai sekretaris.

Adapun Dewan Pengarah dipimpin Prof. Marwan, didampingi Prof. Taufiq Saidi sebagai wakil ketua dan Dr. Edwar M. Nur sebagai sekretaris. Thabrani tercatat sebagai anggota.

Dewan Pertimbangan diketuai Prof. Rustam Efendi, dengan Dr. Husnan sebagai wakil ketua, Dr. Rizwan Haji Ali sebagai sekretaris, dan Akbar Hikmi sebagai anggota.

Sementara itu, Dewan Kehormatan dipimpin T. Asmoni Alwi sebagai ketua, Iskandar Zulkarnanen sebagai wakil ketua, serta Zulmahdi Hasan sebagai sekretaris. Ir. Alfian dan Syahrul Kamal turut menjadi anggota.

Dewan Pakar HKTI Aceh diketuai Prof. Agussabti, didampingi Prof. Mukhlis Yunus sebagai wakil ketua dan T. M. Nurlif sebagai sekretaris. Ir. Masrul dan Irwan Yasin tercatat sebagai anggota.

Besarnya komposisi tokoh dalam kepengurusan tersebut menjadi modal kelembagaan bagi HKTI Aceh. Namun, ukuran keberhasilan organisasi pada akhirnya terletak pada hasil kerja yang dapat dirasakan petani: akses sarana produksi yang lebih baik, penguatan produktivitas, kepastian pemasaran, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat tani.

Lima tahun ke depan akan menjadi periode penting untuk membuktikan sejauh mana HKTI Aceh mampu menerjemahkan komitmen organisasi menjadi program yang terukur dan berdampak nyata bagi sektor pertanian Aceh.(arm/ra)