Indonesia di Pentas Segitiga Timur: Antara Godaan Aliansi dan Nafas Panjang Kemandirian
Prof. dr. Apridar, S.E., M. Si.Oleh: Prof. Dr. Apridar, S.E., M. Si.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis USK serta alumni PPRA-54 Lemhannas RI
Di saat dunia menyaksikan Riyad dan Islamabad menandatangani Strategic Mutual Defense Agreement di bayang-bayang rudal Israel yang jatuh di Doha, kita seakan melihat babak baru sandiwara geopolitik. Tiga negara, Pakistan, Saudi, dan China telah menemukan resep rahasia mereka. Di atas panggung yang sama, Indonesia bukan sekadar penonton. Kita adalah pemain dengan porsi piring yang lebih besar, demokrasi terbesar ketiga di dunia, dan satu-satunya negara ASEAN di G20. Namun, pertanyaannya: di mana posisi Indonesia dalam tarian geopolitik ini? Apakah kita akan membentuk simpul aliansi baru, atau justru memilih jalan yang lebih sunyi namun strategis?
Teks panjang tentang triangulasi Pakistan-Saudi-China mengajarkan kita satu hal: di era fragmentasi global, tidak ada lagi pesta makan malam yang gratis. Setiap tamu datang dengan misi, dan setiap jabat tangan memiliki harga tersembunyi. Indonesia, dengan sumber daya alam melimpah dan posisi silang strategis, adalah daging panggang yang lezat di atas meja, persis seperti kekhawatiran Mao. Namun, alih-alih menjadi santapan, Indonesia justru menunjukkan geliat yang berbeda. Kita tidak sedang membangun aliansi militer tertutup seperti SMDA. Sebaliknya, Indonesia menari dengan irama omnidirectional foreign policy: bersahabat dengan semua, namun tak sepenuhnya masuk ke perangkap satu kubu.
Pertama, lanskap geopolitik 2026 memaksa kita untuk membaca peta dengan kacamata baru. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, baru-baru ini mengingatkan bahwa geopolitik tidak lagi hanya tentang diplomat di meja perundingan. Ia kini mengalir langsung melalui rantai pasok, sistem energi, dan jaringan infrastruktur. Ketika Saudi khawatir serangan Israel bisa menembus Doha, mereka mencari payung nuklir Pakistan. Ketika China ingin ekspansi pengaruh, mereka membangun Karakoram Highway. Lalu Indonesia? Kita membangun bendungan, jalan tol, dan ibu kota baru. Ini bukan sekadar proyek fisik. Ini adalah upaya menjadikan infrastruktur sebagai tameng kedaulatan. Dalam geopolitik masa depan, negara yang tidak memiliki konektivitas yang kokoh akan menjadi objek, bukan subjek.
Kedua, diplomasi Indonesia kini bergeser dari sekadar “mencari kawan” menjadi “mengelola risiko”. Pernyataan Wakil Kepala KBRI Beijing, Parulian Silalahi, sangat jujur: hubungan ekonomi dengan China tidak boleh berjalan autopilot . Ini pengakuan berani bahwa ketergantungan berlebihan pada satu mitra bisa menjadi senjata ekonomi (weaponization of economic policies). Dalam teks tentang Pakistan-Saudi, kita melihat China bertindak sebagai invisible thread yang merekatkan aliansi. Namun, bagi Indonesia, China adalah mitra dagang terbesar dengan nilai investasi 5,4 miliar dolar AS dan perdagangan yang menembus 137 miliar dolar AS. Angka sebesar itu bukan tanpa konsekuensi. Di sinilah letak kecerdikan Indonesia: kita tidak memutus benang, tetapi merajut simpul-simpul baru.
Bergabungnya Indonesia ke BRICS pada Januari 2025 adalah langkah berani. Namun, yang lebih penting daripada sekadar keanggotaan adalah strategi de-risking untuk mengurangi ketergantungan dengan mendiversifikasi mitra. Diplomasi ekonomi ala Menteri Luar Negeri Sugiono yang membentuk Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi adalah upaya sistematis agar diplomasi menjadi strategic enabler, bukan sekadar pelengkap . Indonesia belajar dari kasus Pakistan: saat Saudi mengurangi bantuan, Islamabad harus merayu Beijing. Ketergantungan adalah jerat.
Ketiga, kekuatan Indonesia justru terletak pada apa yang tidak dimiliki Pakistan dan Saudi. Kita tidak memiliki bom atom, tetapi kita memiliki pasar yang besar, demokrasi yang stabil, dan posisi sebagai poros maritim. Pakistan menjual keamanan dan teknologi drone, Saudi membayar dengan petrodollar. Lalu Indonesia? Kita sedang membangun arsitektur perdagangan yang mencengkeram dua samudra. Menteri Perdagangan Budi Santoso baru saja membuka peta besar perjanjian dagang 2026. Ada Indonesia-EU CEPA yang ditargetkan implementasinya tahun depan, Indonesia-GCC FTA, hingga penguatan ASEAN-China FTA 3.0 . Ini bukan sekadar angka di atas kertas. Ini adalah upaya membangun simbiosis mutualisme tanpa harus menandatangani pakta pertahanan.
Menariknya, di tengah rivalitas Pakistan-India yang melahirkan aliansi militer, Indonesia justru meneken Perjanjian Jakarta 2026 dengan Australia, traktat keamanan yang komprehensif namun tetap terbuka. Ini sinyal bahwa Indonesia menolak dikotomi “kawan-lawan”. Kita bisa bekerja sama dengan Australia dalam pertahanan, dengan China dalam infrastruktur, dan dengan Amerika dalam investasi teknologi. Ini bukan sikap plin-plan. Ini adalah smart power ala Indonesia: memanfaatkan kelemahan struktural sebagai kekuatan tawar.
Keempat, momentum kepemimpinan Indonesia di D-8 adalah panggung untuk membuktikan bahwa kerja sama Selatan-Selatan tidak harus berwajah konfrontatif. Sebagai ketua Developing-8, Indonesia mengusung lima prioritas: integrasi ekonomi, industri halal, ekonomi biru dan hijau, konektivitas digital, dan reformasi kelembagaan. Di sinilah letak persinggungan dengan segitiga Pakistan-Saudi-China. Pakistan dan Indonesia sama-sama anggota D-8. Iran juga ada di sana. Turki dan Malaysia juga. Ini adalah soft coalition yang jauh lebih adaptif daripada pakta militer kaku. Indonesia tidak perlu memilih antara Riyad atau Teheran. Cukup dengan memajukan ekonomi syariah dan industri halal, kita sudah menjadi poros alami tanpa harus mengerahkan kapal perang.
Tapi kita harus jujur. Tantangan Indonesia jauh lebih berat daripada sekadar retorika diplomasi. Target pertumbuhan 6% pada 2026 seperti diidamkan Presiden Prabowo bukan perkara mudah. Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, mengingatkan bahwa proyeksi kita masih di kisaran 5,1-5,2% . Stagnasi kelas menengah, pelemahan Rupiah di level Rp 16.700 per dolar AS, dan tekanan likuiditas global masih membayangi . Dalam konteks ini, infrastruktur dan hilirisasi menjadi napas hidup. Pakistan punya bom, Saudi punya uang, China punya teknologi. Indonesia punya nikel, tembaga, dan bauksit. Tapi sumber daya alam hanya bernilai jika diolah menjadi produk jadi. Jika tidak, kita hanya akan menjadi penjual bahan mentah di pasar global yang dikuasai oleh kekuatan besar.
Di sinilah pentingnya strategi middleman ala Pakistan dalam segitiga Saudi-China. Pakistan menjadi broker pertahanan dan diplomatik. Indonesia bisa menjadi broker komoditas hijau dan ekonomi digital. Ketika Menteri Investasi Malaysia, Tengku Zafrul, menyebut potensi kerja sama ASEAN-China untuk ekspansi ke pasar Afrika dan Eropa, di sanalah letak peluang Indonesia . Kita bukan sekadar negara transit. Dengan populasi muda, sumber daya alam, dan stabilitas politik, Indonesia menjadi gerbang masuknya investasi global ke Asia Tenggara.
Lalu, apa langkah selanjutnya dalam tarian geopolitik Indonesia?
Pertama, percepatan hilirisasi tidak boleh berhenti di nikel. Pemerintah harus memastikan hilirisasi tembaga, bauksit, bahkan minyak sawit berjalan dengan insentif yang kompetitif. Kedua, penguatan Danantara sebagai sovereign wealth fund harus benar-benar menjadi pengungkit investasi produktif, bukan sekadar konsolidasi BUMN. Ketiga, diplomasi ekonomi harus lebih agresif. Ratifikasi CEPA Indonesia-EU harus tuntas tahun ini. Akses ke OECD juga harus menjadi batu loncatan reformasi struktural. Keempat, dan ini yang paling subtil, Indonesia harus membangun “benang tak kasatmata” ala China. Bukan untuk membentuk aliansi militer, tetapi untuk membangun supply chain resilience. Kolaborasi industri pertahanan dengan Pakistan dan Turki, seperti potensi pengadaan JF-17 Thunder atau drone, bisa menjadi langkah awal diversifikasi alutsista tanpa harus masuk ke perangkap utang .
Pada akhirnya, masa depan ekonomi Indonesia dalam pusaran geopolitik tidak ditentukan oleh seberapa banyak rudal yang kita miliki, tetapi oleh seberapa kokoh fondasi ekonomi kita dibangun. Dunia mungkin akan terus menari mengikuti irama ketegangan Washington-Beijing, atau Riyadh-Islamabad. Namun, Indonesia, seperti kata pepatah Jawa, harus mikul dhuwur mendhem jero, menjunjung tinggi martabat bangsa, namun tetap membumi.
Kita tidak perlu menjadi bagian dari segitiga timur yang eksklusif. Cukuplah menjadi poros maritim yang terbuka, tempat semua kapal sandar tanpa takut kandas. Di mana ada kemandirian pangan dan energi, di situ ada kedaulatan. Di mana ada kepercayaan dan konsistensi kebijakan, di situ ada masa depan ekonomi Indonesia yang tidak tergoyahkan.
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar