Banjir Landa Aceh Tengah Akibat Hujan Deras

RAKYAT ACEH | TAKENGON  – Hujan dengan intensitas tinggi mengguyur Kabupaten Aceh Tengah sejak Minggu hingga Senin (5-6 April 2026) menyebabkan sejumlah sungai meluap dan memicu banjir bandang di beberapa wilayah. Selain itu, longsor terjadi di beberapa titik, mengganggu akses transportasi masyarakat.

Kondisi ini diperparah oleh pendangkalan hampir seluruh sungai, dampak dari bencana banjir pada 26 November 2025 lalu.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Tengah bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat telah berupaya memperbaiki akses jalan yang terputus akibat banjir dan longsor. Namun, banyaknya titik kerusakan yang harus ditangani secara bersamaan membuat kedua instansi kewalahan
Namun, banyaknya titik kerusakan yang harus ditangani dalam waktu bersamaan membuat kedua instansi tersebut kewalahan.

Baca Juga

1 hari  lalu

Material Batu Tutup Jalan Wih Porak, Petugas dan Warga Lakukan Evakuasi Darurat

9 redaksi

Ketua Posko Rakyat , Mahlizar Safdi, mengatakan bahwa informasi tersebut ia peroleh dari laporan yang terus diperbarui oleh Kepala Pelaksana BPBD dan Kepala Dinas PUPR Aceh Tengah melalui WhatsApp Group ARA.

“Saya mulai merasa prihatin terhadap kondisi Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang seolah seperti ditinggalkan oleh pemerintah provinsi. Padahal banyak ruas jalan yang rusak merupakan jalan dengan status jalan nasional dan juga jalan provinsi,” ujar Mahlizar Safdi.

Ia menambahkan, berdasarkan informasi yang diperolehnya, Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) belum dapat menurunkan alat berat karena tidak tersedianya anggaran taktis untuk menangani kejadian yang bersifat aksidentil seperti bencana yang terjadi dalam dua hari terakhir.

Baca Juga

4 jam  lalu

Pemulihan Ekonomi Warga Pembukaan Jalan Muyang Kute–Pepedang Jadi Prioritas

3 redaksi

Mahlizar juga menilai kondisi ini tidak terlepas dari keterburu-buruan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun provinsi, dalam menetapkan status dari darurat bencana menjadi masa peralihan menuju pemulihan. Padahal, menurutnya, masih banyak persoalan mendasar yang belum sepenuhnya diselesaikan.
“Sekarang banyak jembatan kembali terputus. Untuk memperbaikinya harus melalui proses birokrasi yang panjang dan memakan waktu, sementara masyarakat terus menjadi korban dari kebijakan yang tidak berpihak pada kondisi di lapangan,” ujarnya.

Hingga, 7 April 2026, masih banyak wilayah di Aceh Tengah yang aksesnya terputus. Bahkan, tiga desa di Kecamatan Bintang dilaporkan kembali terisolir sepenuhnya.
Sebagai Ketua Posko Rakyat sekaligus bagian dari masyarakat Aceh, Mahlizar Safdi berharap pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat tidak menutup mata terhadap kondisi yang sedang terjadi di wilayah tengah Aceh saat ini. (jur/mar)