Batuk Darah, Korban Pemukulan Oknum TNI Masih Dirawat di RS dr Fauziah Bireuen

Rakyat Aceh | Bireuen – Seorang warga Kabupaten Bireuen bernama Jumra alias Cek Prieh, warga Desa Teupin Siron, Kecamatan Gandapura, hingga kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Fauziah Bireuen. Ia diduga menjadi korban penganiayaan oleh oknum aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Baca Juga

5 hari  lalu

Bupati Bireuen Klaim Tak Perlu, HRD Siap Bantu Perjuangkan Huntara untuk Warga

85 redaksi

Peristiwa tersebut terjadi di Jembatan Krueng Mane, yang merupakan jalur penghubung antara Kabupaten Bireuen dan Aceh Utara pada Kamis malam, 25 Desember 2025 lalu.

Menurut pengakuan korban, kejadian itu berlangsung saat dirinya bersama rombongan hendak berangkat menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Kabupaten Aceh Tamiang.

Baca Juga

5 hari  lalu

Keuchik di Bireuen Desak Huntara, Bupati Klaim Warga Tak Membutuhkan

91 redaksi

Korban menyebutkan bahwa dalam rombongan tersebut turut membawa bendera Bulan Bintang. Ia mengaku mengalami pemukulan secara bersama-sama oleh sejumlah oknum aparat, tidak hanya menggunakan tangan kosong, tetapi juga diduga menggunakan senjata.

“Ini bukan lagi sekadar pemukulan, tapi sudah merupakan penganiayaan,” ujar Jumra saat ditemui Rakyat Aceh, Kamis (30/12) sekira pukul 16.00 Wib di rumah sakit dr Fauziah Bireuen.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kondisi kesehatan yang cukup serius. Hingga hari kelima perawatan, Jumra masih mengalami batuk darah dan belum pulih sepenuhnya. Ia masih berada di bawah pengawasan tim medis RSUD dr Fauziah Bireuen.

Pihak keluarga dan korban menyayangkan sikap oknum aparat yang diduga terlibat, karena hingga saat ini belum ada yang datang menjenguk atau menunjukkan tanggung jawab moral terhadap kondisi korban.

Sementara itu, Ketua Jaringan Aneuk Syuhada Aceh (JASA) Kabupaten Bireuen, Tgk Mauliadi, mendesak agar kasus dugaan pemukulan tersebut diusut secara tuntas dan transparan.

“Tidak ada pembenaran bagi aparat untuk melakukan kekerasan terhadap warga sipil, apapun alasannya. Apalagi jika sampai menggunakan senjata. Ini perbuatan yang patut dikecam dan harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegas Tgk Mauliadi.

Ia juga meminta agar institusi terkait segera mengambil langkah tegas guna menjaga kepercayaan publik serta memastikan supremasi hukum berjalan dengan adil.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak TNI terkait peristiwa tersebut. (akh)