Bupati Bireuen Tolak Program Prioritas Presiden Prabowo
Momen Bupati Mukhlis di pendopo bupati setempat, Rabu (31/12) saat mengatakan kepada awak media bahwa pihaknya tidak mengusulkan huntara untuk korban banjir.
AKHYAR RIZKI RAKYAT ACEHRakyat Aceh | Bireuen – Kebijakan Bupati Bireuen, H Mukhlis ST, yang menolak pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi korban banjir bandang menuai sorotan. Pasalnya, Huntara merupakan salah satu program prioritas nasional Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam penanganan cepat korban bencana.
Penolakan tersebut disampaikan Bupati Mukhlis saat konferensi pers di Pendopo Bupati Bireuen pada Rabu, 31 Desember 2025 lalu. Dalam kesempatan itu, Mukhlis menegaskan Pemkab Bireuen tidak mengusulkan pembangunan Huntara dan memilih langsung membangun Hunian Tetap (Huntap) bagi korban banjir.
Menurut Mukhlis, keputusan tersebut diambil setelah pihaknya turun langsung ke lokasi bencana bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Ia menilai, kebutuhan mendesak masyarakat bukan hunian sementara, melainkan hunian permanen.
Sikap Pemkab Bireuen tersebut dinilai bertolak belakang dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Dalam rapat koordinasi penanganan bencana yang digelar di Banda Aceh beberapa hari lalu, fokus utama Pemerintah Pusat bersama Satgas Bencana adalah penyediaan Hunian Sementara (Huntara) sebagai solusi cepat bagi korban banjir. Namun kebijakan tersebut justru ditolak oleh Bupati Bireuen.
Padahal, dalam rapat koordinasi tersebut dibahas empat prioritas utama pemulihan pascabencana, yakni normalisasi sungai, pemulihan akses infrastruktur, pembersihan rumah warga, serta penyediaan hunian sementara (Huntara) untuk menggantikan tempat pengungsian yang dinilai tidak layak dalam jangka panjang.
Penolakan Pemkab Bireuen terhadap Huntara memicu kritik keras dari DPRK Bireuen. Wakil Ketua DPRK Bireuen, Surya Dharma SH, menilai kebijakan tersebut mengabaikan kondisi riil korban yang hingga kini masih bertahan di pengungsian.
“Huntara adalah solusi cepat yang sudah menjadi prioritas pemerintah pusat. Korban saat ini membutuhkan Huntara sambil menunggu kepastian Huntap. Jangan ditolak,” tegas Surya Dharma kepada Rakyat Aceh, Senin (19/1).
Menurut Surya, Huntara dan Huntap bukanlah pilihan yang saling meniadakan. Huntara dibutuhkan sebagai hunian sementara yang layak, sedangkan Huntap merupakan solusi jangka panjang.
“Jangan menggiring opini seolah-olah jika Huntara dibangun maka Huntap tidak akan terwujud. Itu logika keliru. Dana Huntara tidak ada kaitannya dengan Huntap,” ujarnya seraya menyebutkan bahwa seharusnya Bupati Bireuen tidak menolak program prioritas Presiden Prabowo.
Ia juga mempertanyakan kesiapan Pemkab Bireuen membangun 3.692 unit Huntap dalam waktu singkat. Dari rencana tersebut, BPBD Bireuen baru mengantongi sekitar 900 surat tanah siap bangun, sementara lebih dari 2.700 unit lainnya belum memiliki kepastian lokasi.
“Ramadan sudah di depan mata. Apakah Huntap bisa selesai sebelum itu? Jika tidak, bagaimana nasib warga yang masih di pengungsian?,” katanya.
Menurut Pimpinan DPRK Bireuen tersebut, korban bencana membutuhkan kepastian, bukan sekadar janji. Kebijakan yang tidak selaras dengan program prioritas nasional justru berisiko memperpanjang penderitaan rakyat. (akh)
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar