Ceulangiek Tegaskan Kabupaten Bireuen Bukan Milik Pribadi Bupati
Ceulangiek menegaskan bahwa Kabupaten Bireuen bukan milik pribadi bupati kepada para peserta rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana hidrometeorologi di Balai Desa Kantor Camat Peusangan, Minggu (8/2) kemarin.
AKHYAR RIZKI RAKYAT ACEHRakyat Aceh | Bireuen – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Rusyidi Mukhtar yang akrab disapa Ceulangiek, menegaskan bahwa Kabupaten Bireuen bukan milik pribadi bupati, melainkan milik seluruh masyarakat. Karena itu, ia meminta semua pihak untuk saling bekerja sama dalam membangun daerah, terutama dalam upaya pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah.
“Mohon maaf, Kabupaten Bireuen bukan milik pribadi bupati, tetapi milik bersama. Kita harus bekerja sama dalam pembangunan, apalagi pascabencana dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi,” tegas Ceulangiek dalam rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana hidrometeorologi yang digelar di Balai Desa Kantor Camat Peusangan, Minggu (8/2) kemarin.
Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah. Turut hadir Tenaga Ahli Kepala BNPB, Brigjen TNI (Purn) Yan Namora, Bupati Bireuen, unsur Forkopimda, Pj Sekda, para asisten, kepala SKPK, camat, serta para keuchik dari wilayah terdampak.
Di hadapan peserta rapat, Ceulangiek mengungkapkan bahwa dirinya telah turun langsung ke sejumlah lokasi bencana untuk memastikan kondisi warga terdampak. Ia juga mengaku telah menyalurkan bantuan secara pribadi sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat.
“Hari ini, keuchik jangan takut kepada siapa pun, termasuk kepada bupati. Sampaikan keluhan dengan sebenar-benarnya. Jangan takut, ini untuk perbaikan dan kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa penanganan bencana dan pembangunan daerah merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan, mulai dari 7 anggota DPRA daerah pemilihan Bireuen, 40 anggota DPRK, 2 anggota DPR RI asal Bireuen, hingga 1 anggota DPD RI asal Bireuen.
Menurutnya, kolaborasi dan komunikasi yang baik antar legislatif dan eksekutif menjadi kunci percepatan pemulihan.
Selain itu, Ceulangiek juga menyoroti persoalan pendataan korban dan dampak bencana yang dinilainya belum valid. Hal tersebut ia ketahui setelah berdialog langsung dengan warga di lapangan. Ia meminta pemerintah kabupaten untuk melakukan pendataan ulang secara akurat agar bantuan dan program rehabilitasi tepat sasaran.
“Kami berharap kepada bupati, hari ini yang dibutuhkan adalah komunikasi, koordinasi, dan mufakat. Itu yang harus ditunjukkan oleh seorang pemimpin. DPR menyampaikan aspirasi atau kritik dari masyarakat, jangan dianggap sebagai lawan, tetapi sebagai bagian dari komunikasi untuk perbaikan,” tegasnya.
Ceulangiek menambahkan, momentum pascabencana ini seharusnya menjadi titik balik untuk memperkuat sinergi antarinstansi dan membangun kembali kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Transparansi dalam pengelolaan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi, menurutnya, juga menjadi faktor penting agar masyarakat merasa dilibatkan dan dihargai.
Ia berharap, dengan semangat kebersamaan dan keterbukaan, proses pemulihan di Kabupaten Bireuen dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran, sehingga masyarakat yang terdampak segera bangkit dan kembali menjalani aktivitas secara normal. (akh)
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar