Korban bencana di Gampong Salah Sirong, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, sedang memasak untuk berbuka puasa di dalam tenda pengungsian, Selasa (3/3) sore.
AKHYAR RIZKI RAKYAT ACEHRakyat Aceh | Bireuen – Derita korban bencana di Gampong Salah Sirong, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, kian memprihatinkan. Sudah tiga bulan lamanya mereka tinggal di tenda darurat, namun Dana Tunggu Hunian (DTH) yang dijanjikan tak kunjung cair. Hunian Sementara (Huntara) pun tak pernah dibangun.

M Nasir Ahmad (46) bersama istrinya, Adiana (38), adalah sebagian dari korban yang hingga kini belum menerima hak mereka. Rumah yang mereka tempati sebelumnya telah rusak akibat bencana, tetapi bantuan yang diharapkan tak kunjung datang.
“Hingga sekarang kami belum menerima DTH. Sudah tiga bulan kami tinggal di tenda,” ujar M Nasir dengan nada kecewa kepada Rakyat Aceh, Selasa (3/3) sore.
Keluhan serupa juga disampaikan keluarga Husaini Hamid, Mursalin, Marzuki Ahmad, dan Husaini Puteh, serta sejumlah korban lainnya. Mereka mengaku belum menerima DTH, sementara di lapangan beredar kabar bahwa dana tersebut justru telah cair kepada pihak yang tidak kehilangan rumah.
Fakta ini memunculkan pertanyaan besar: di mana letak validasi dan pengawasan data penerima bantuan?
Diketahui, DTH sejatinya diberikan sebagai pengganti huntara, sembari menunggu pembangunan hunian tetap (Huntap). Namun realitas di Gampong Salah Sirong jauh dari harapan. Tanpa Huntara, tanpa DTH, para korban dipaksa bertahan di tenda yang tak layak huni.
Rosida, korban banjir di Salah Sirong Jaya, mengaku sudah tak sanggup lagi tinggal di pengungsian. “Tenda ini sangat panas. Kalau hujan, air masuk. Kalau panas, debu beterbangan. Kami sudah terlalu sengsara,” ungkapnya.
Secara terbuka dan serentak, para pengungsi menyatakan kekecewaan mereka terhadap pemerintah daerah. Mereka merasa diabaikan, bahkan dizalimi oleh para pemangku kebijakan.
“Kami korban bencana sudah dizalimi oleh orang-orang berpangkat. Tolong kami. Jangan jadikan kami seperti binatang,” ujar mereka sembari menahan tangis, dan berharap agar dibangun hunian sementara untuk mereka berteduh.
Diketahui, Bupati Bireuen, tidak pernah mengusulkan pembangunan huntara untuk korban bencana kepada pemerintah pusat hingga saat ini.
Kondisi ini berbeda dengan sejumlah kabupaten/kota lain di Aceh yang secara proaktif mengajukan pembangunan huntara demi memastikan warganya tidak berlarut-larut dalam penderitaan di tenda pengungsian.
Upaya konfirmasi Rakyat Aceh kepada Bupati Bireuen, H Mukhlis ST, terkait alasan tidak diusulkannya Huntara kepada pemerintah pusat, belum mendapat tanggapan hingga saat ini. Pesan WhatsApp yang dikirim hanya dibaca tanpa balasan. (akh)
Tidak ada komentar