Gugatan dari Pinggir Sungai Tamiang
Tomas Aceh Tamiang, Saiful Alam.RAKYAT ACEH | ACEH TAMIANG – Ekonomi warga Aceh Tamiang masih kembang kempis dihantam sisa banjir. Namun, alih-alih memberikan solusi konkret, pemerintah justru dinilai masih asyik dengan tumpukan berkas birokrasi dan janji-janji manis.
Kritik tajam ini datang dari Saiful Alam. Sebagai sosok yang pernah menjabat Ketua Panwaslu dan wartawan senior di sana, Saiful mencium adanya gelagat kegagalan fungsi pada Pemerintah Pusat, Daerah, hingga DPRK Aceh Tamiang.
Menurut Saiful, pemulihan ekonomi tak akan beranjak selama bantuan rehabilitasi rumah masih disandera administrasi yang rumit. Ia mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang agar berani menekan kementerian terkait untuk mengubah skema bantuan menjadi uang tunai.
“Warga butuh likuiditas untuk padat karya mandiri. Tanpa duit tunai, urat nadi ekonomi rakyat tetap lumpuh,” ujar Saiful Alam di Karang Baru, Rabu, (25/2/2026).
Soal risiko penyelewengan, Saiful menyodorkan solusi praktis: audit berbasis foto digital. Baginya, urusan kejujuran adalah ranah personal antara hamba dan Tuhannya, namun birokrasi tak boleh menjadi tameng untuk menunda hak korban bencana.
Wisata Bencana dan Pejabat “Selfie”
Nada bicara Saiful meninggi saat menyinggung kelakuan para pejabat pusat yang kerap menyambangi Aceh pascabencana. Ia mengecam fenomena “wisata bencana” oleh pejabat yang datang hanya untuk berswafoto dan mencari panggung popularitas tanpa membawa dampak nyata.
“Jangan hanya datang, menebar janji, lalu terbang kembali ke Jakarta tanpa ada perubahan,” cetusnya. Ia menekankan bahwa Aceh Tamiang mendesak agar perbaikan infrastruktur vital, seperti jembatan dan jalan utama, dimasukkan ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN), bukan sekadar menjadi objek kunjungan seremonial.
Kesehatan dan Legislatif tak “Bertaji”
Sektor kesehatan pun tak luput dari bidikan. Pemkab Aceh Tamiang dinilai jalan di tempat. Saiful menyarankan pemerintah daerah lebih progresif dengan menggandeng jaringan LSM internasional untuk membendung ancaman krisis kesehatan yang mengintai. Keterbatasan APBD, menurut dia, adalah alasan klasik yang tak boleh lagi dijadikan tameng untuk berdiam diri.
Di ujung kritiknya, Saiful melayangkan pukulan telak ke arah gedung parlemen. DPRK Aceh Tamiang dianggap kehilangan taji dan “mandul” dalam menjalankan fungsi pengawasan. Legislatif seolah amnesia dengan kewajibannya, membiarkan konstituen mereka berjibaku sendiri melawan birokrasi yang membelit.
Kini, bola panas berada di tangan penguasa. Akankah suara dari “akar rumput” ini dijawab dengan kerja nyata, atau kembali menguap bersama datangnya banjir kiriman berikutnya? Rakyat tidak butuh pose di depan kamera, mereka butuh bukti.
Terkait gugatan tokoh masyarakat ini, Juru Bicara (Jubir) Pemkab Aceh Tamiang Muhammad Farij yang coba dikonfirmasi belum berhasil dihubungi. Pertanyaan via WhatsApp yang dilayangkan Rakyat Aceh hingga berita ini dikirim belum dijawab. (ddh)
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar