Isu Dugaan Penjarahan Bantuan Banjir Aceh Utara oleh TNI, Ini Penjelasan Pemprov Aceh
Wakil Gubernur Aceh, Fadhullah.RAKYAT ACEH | BANDA ACEH – Pemerintah Aceh memberikan klarifikasi resmi terkait pemberitaan dugaan penjarahan dan pengamanan bantuan korban banjir Aceh Utara oleh TNI yang sempat menjadi perhatian publik. Klarifikasi ini disampaikan dalam rapat koordinasi melalui zoom meeting antara pemerintah kabupaten/kota terdampak banjir dengan Wakil Gubernur Aceh, Fadhullah, pada Ahad sore (14/12).
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Gubernur Aceh menanyakan langsung kronologi informasi yang beredar kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Pertanyaan tersebut disampaikan kepada Bupati Aceh Utara Ismail A. Jalil yang diwakili oleh Asisten III Setdakab Aceh Utara, Dayan Albar.
Wakil Gubernur mengungkapkan bahwa ia menerima informasi dari pemberitaan media terkait bantuan logistik yang dikabarkan berasal dari Pelabuhan Umum Krueng Geukueh Aceh Utara. Dalam pemberitaan tersebut disebutkan bahwa bantuan yang hendak dibawa ke Pendopo Bupati Aceh Utara diduga mengalami penjarahan sehingga akhirnya diamankan oleh TNI dan dibawa ke Posko Korem 011/Lilawangsa.
Menanggapi hal tersebut, Dayan Albar menegaskan bahwa tidak terjadi penjarahan sebagaimana yang diberitakan. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut merupakan miskomunikasi dalam proses distribusi bantuan.
“Bantuan tersebut berasal dari KDM, Gubernur Jawa Barat, melalui penghubung BPBD Jawa Barat, dan secara resmi dialamatkan ke Posko BPBD Aceh Utara yang berada di Pendopo Bupati. Mungkin terjadi miskomunikasi di lapangan, namun Alhamdulillah semuanya telah diselesaikan dan bantuan telah tiba di Posko Kabupaten Aceh Utara,” jelas Dayan.
Wakil Gubernur Aceh menegaskan pentingnya klarifikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berpotensi memicu spekulasi publik. Ia mengingatkan agar tidak terjadi saling pernyataan di media yang dapat memperkeruh situasi, terutama karena isu tersebut dapat menjadi perhatian pihak luar dan menimbulkan persepsi negatif terhadap penanganan bantuan kemanusiaan.
“Kalau sudah jelas, mari kita luruskan. Jangan sampai muncul narasi berulang yang justru menimbulkan polemik di tengah masyarakat,” ujar Fadhullah.
Dayan Albar menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tidak pernah mengeluarkan pernyataan terkait dugaan penjarahan tersebut dan tetap fokus pada upaya penanganan pengungsi serta masyarakat terdampak banjir.
“Kami fokus pada penanganan korban banjir dan pelayanan kepada masyarakat. Soal pemberitaan itu, kemungkinan muncul dari pihak lain dan bukan dari kami,” tutupnya.
Dengan klarifikasi ini, Pemerintah Aceh menegaskan bahwa distribusi bantuan kemanusiaan berjalan aman dan sesuai prosedur, serta mengimbau semua pihak untuk menjaga ketenangan dan mendukung upaya pemulihan pascabencana di Aceh Utara.(adi/ra)
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar