Koordinator Lembaga Sipil Aceh (KOLSA), Tgk. Sulaiman Daud, MH akrab disapa Tgk Lhok Weng, menyebut tekanan publik agar Gubernur Aceh Muzakir Manaf mencopot M. Nasir terus bergulir di ruang publik dan media, dengan narasi yang beragam.FOR RAKYAT ACEHRAKYAT ACEH | BANDA ACEH – Desas-desus pencopotan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, kian menguat pada Desember 2025 dan awal 2026 ini. Isu tersebut dinilai tidak semata-mata berkaitan dengan evaluasi kinerja, tetapi diduga kuat sarat kepentingan politik.

Koordinator Lembaga Sipil Aceh (KOLSA), Tgk. Sulaiman Daud, MH akrab disapa Tgk Lhok Weng, menyebut tekanan publik agar Gubernur Aceh Muzakir Manaf mencopot M. Nasir terus bergulir di ruang publik dan media, dengan narasi yang beragam.
“Menilai kinerja itu sah-sah saja. Tapi semua penilaian dan keputusan tetap berada di tangan Mualem selaku Gubernur Aceh. Beliau yang paling tahu bagaimana kinerja bawahannya,” ujar Tgk. Sulaiman, kepada Rakyat Aceh, Rabu (28/1).
Desakan pencopotan Sekda Aceh mencuat seiring sorotan terhadap kinerja Pemerintah Aceh dalam penanganan bencana sepanjang 2025. Salah satu yang disorot adalah tidak optimalnya penyerapan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp80,9 miliar untuk penanganan tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana banjir besar di 18 kabupaten/kota di Aceh.
Sejumlah pihak menilai lemahnya realisasi anggaran tersebut mencerminkan buruknya koordinasi birokrasi, sehingga berujung pada tuntutan agar Sekda Aceh bertanggung jawab atas kinerja pemerintahan secara administratif.
Namun demikian, Tgk. Sulaiman menduga isu pencopotan tersebut tidak sepenuhnya berdiri di atas evaluasi kinerja semata. Ia menilai ada indikasi kepentingan politik, termasuk kemungkinan munculnya pihak-pihak tertentu yang berkepentingan untuk menduduki posisi Sekda Aceh.
“Bisa jadi ada unsur politik. Ada kemungkinan pihak lain yang ingin menjadi Sekda, sehingga wacana pencopotan ini terus digulirkan,” katanya.
Menurutnya, alih-alih berpolemik, Sekda Aceh M. Nasir seharusnya didorong untuk fokus pada agenda strategis pemerintahan tahun 2026. Ia menyebut setidaknya ada tiga sektor prioritas yang perlu menjadi perhatian serius.
Di bidang pendidikan, Sekda Aceh diminta mendorong perbaikan kualitas kepala sekolah guna menurunkan angka anak tidak sekolah serta memastikan keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Di sektor pangan dan ekonomi, ia mendorong agar minimal 70 persen bahan baku MBG bersumber dari produk lokal Aceh demi memperkuat perputaran ekonomi daerah.
Sementara dalam penanganan bencana, Sekda Aceh diharapkan memimpin percepatan identifikasi dan legalisasi lahan untuk hunian tetap (huntap) dan hunian sementara (huntara) bagi korban banjir dan longsor di berbagai kabupaten/kota.
Untuk itu, Tgk Lhok Weng berharap semuan rakyat Aceh jangan cemas dengan isu tersebut. “Mari kita doakan agar Aceh lebih baik dan Mualem mampu bekerja untuk terus hadir di tengah masyarakat pasca bencana banjir dan longsor,”terangnya.
Sebelumnya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, secara resmi melantik dan mengambil sumpah M. Nasir sebagai Sekretaris Daerah Aceh di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Jumat (15/8/2025).
Dalam sambutannya, Mualem menyampaikan keyakinannya terhadap kapasitas dan integritas M. Nasir.
“Saya yakin dan percaya saudara mampu mengemban amanah ini dengan baik. Saya sudah mengenal beliau sejak lama, sejak sama-sama di KONI. Alhamdulillah, dengan kerja keras bersama, kita berhasil meningkatkan prestasi Aceh di PON,” ujar Mualem saat itu.
Gubernur juga menegaskan bahwa pengalaman panjang M. Nasir di dunia birokrasi menjadi modal penting untuk menggerakkan roda pemerintahan Aceh secara efektif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. (adi/ra)
Tidak ada komentar