K2IR Aceh Desak Presiden Prabowo Gratiskan Listrik dan Wifi bagi Korban Banjir dan Longsor di Tiga Provinsi
Kondisi rumah warga di Gampong Kuta Lintang Bawah, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang, pasca banjir bandang. FOR RAKYAT ACEH.RAKYAT ACEH | BANDA ACEH – Komunitas Komunikasi dan Informasi Rakyat (K2IR) Aceh mendesak Presiden Prabowo Subianto menggratiskan biaya listrik dan layanan wifi bagi jutaan warga yang terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Desakan tersebut disampaikan Divisi Humas K2IRA, Yuswal, saat dikonfirmasi Rakyat Aceh, pada Minggu, 7 Desember 2025.
Yuswal menjelaskan bahwa kebijakan pembebasan biaya ini perlu diberikan dalam dua kategori. Pertama, bagi warga yang rumahnya hancur atau hilang tersapu banjir bandang pada Kamis, 26 November 2025. Kedua, bagi warga yang rumahnya terendam banjir selama beberapa hari pada akhir November 2025. Mereka dinilai layak memperoleh pembebasan biaya listrik dan wifi untuk bulan Desember 2025.
“Saat masyarakat di tiga provinsi menjadi korban banjir, negara harus hadir. Pembebasan tagihan listrik dan wifi seharusnya menjadi bagian dari upaya meringankan beban warga yang tertimpa musibah,” ujar Yuswal.
Ia menilai banjir dan longsor besar yang melanda wilayah tersebut bukan hanya dipicu curah hujan ekstrem berhari-hari, tetapi juga akibat kerusakan parah pada hutan di berbagai daerah. Menurutnya, hasil pemantauan udara menunjukkan banyak kawasan hutan telah gundul sehingga tidak mampu lagi menahan intensitas air hujan.
Yuswal meminta aparat penegak hukum menindak para pelaku perambahan hutan yang dianggap turut menyebabkan bencana.
Selain itu, K2IRA juga menyoroti lambannya respons pemerintah dalam menghadapi potensi bencana. Padahal, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebelumnya telah mengeluarkan peringatan tentang cuaca ekstrem dan potensi angin siklon.
“Seharusnya negara hadir lebih awal melalui langkah antisipasi. Warga bisa lebih cepat dievakuasi, titik pengungsian disiapkan, dan dapur umum dibentuk sejak awal. Namun ini tidak terjadi. Penanganan baru bergerak setelah status bencana daerah ditetapkan,” kata Yuswal.
Ia juga menilai pengelolaan pintu air waduk dan bendungan di tiga provinsi pasti sudah memberikan laporan tentang potensi banjir dengan melihat daya tampung air over kapasitas.
“Mungkin petugas pintu air waduk sudah menginformasikan kenaikan volume air yang mencapai batas kritis, namun peringatan tersebut seperti tidak mendapatkan tindak lanjut memadai,”katanya.(arm/ra)
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar