Keuchik di Bireuen Desak Huntara, Bupati Klaim Warga Tak Membutuhkan

Rakyat Aceh | Bireuen – Harapan korban banjir bandang di Kabupaten Bireuen untuk mendapatkan hunian sementara (huntara) kian mendesak. Lebih dari sebulan pascabencana, ratusan warga masih bertahan di tenda darurat, meunasah, dan masjid dengan kondisi serba terbatas. Situasi ini semakin mengkhawatirkan menjelang datangnya bulan suci Ramadan.

Baca Juga

6 hari  lalu

Perkuat Kejaksaan Sebagai Aktor Sentral

25 redaksi

Korban banjir di sejumlah kecamatan mengaku sudah tidak sanggup berlama-lama hidup di pengungsian. Mereka berharap pemerintah segera menyediakan huntara sebagai solusi cepat dan manusiawi, sembari menunggu pembangunan hunian tetap (huntap).

“Tidak mungkin kami terus hidup di pengungsian seperti ini. Anak-anak, orang tua, semuanya bercampur dalam satu tenda. Kami hanya ingin tempat tinggal sementara yang layak,” ujar salah satu warga di Bireuen yang terdampak banjir.

Baca Juga

22 jam  lalu

Wali Kota Lhokseumawe Copot Tiga Pejabat Eselon II, Ini Penyebabnya

13 redaksi

Ia mengatakan, rumahnya rusak berat akibat terjangan banjir bandang dan tak lagi bisa dihuni. Sejak bencana itu, ia dan keluarganya hanya bergantung pada bantuan darurat. Kondisi tersebut sangat berat, terutama menjelang Ramadan yang seharusnya dijalani dengan tenang di rumah sendiri.

Namun, harapan warga berbanding terbalik dengan sikap Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Bupati Bireuen, H Mukhlis ST, menegaskan pihaknya tidak berencana mengusulkan pembangunan hunian sementara bagi korban banjir.

“Kami sudah turun langsung ke gampong terdampak bersama Kepala BNPB. Dari hasil pembicaraan, disepakati bahwa yang dibutuhkan bukan hunian sementara, melainkan hunian tetap,” kata Mukhlis saat konferensi pers di Pendopo Bupati, Rabu, 31 Desember 2025 kemarin.

Menurut Mukhlis, pembangunan hunian tetap dinilai lebih efektif dan berjangka panjang dibandingkan huntara yang sifatnya sementara. “Pemerintah ingin langsung membangun rumah permanen agar masyarakat bisa kembali hidup normal tanpa harus melalui dua tahap pembangunan,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menuai reaksi dari masyarakat desa terdampak. Keuchik Desa Kapa, Kecamatan Peusangan, Evendi, menegaskan bahwa warganya sangat membutuhkan huntara dan merasa tidak pernah menolak pembangunan tersebut.

“Kami butuh sedikitnya 20 sampai 30 unit huntara. Warga sudah terlalu lama hidup di tenda dan meunasah. Ramadan sudah dekat, tapi pemerintah seolah menutup mata,” ujar Evendi, Senin (5/1)

Ia menjelaskan, pihak desa bahkan telah menyiapkan lahan untuk pembangunan huntara sebagai solusi sementara sambil menunggu proses pembangunan hunian tetap. Namun hingga kini, belum ada kejelasan dari pemerintah daerah.

Evendi menambahkan, hampir seluruh rumah warga Desa Kapa terdampak lumpur akibat banjir bandang. Sebagian rusak berat dan tidak bisa dihuni sama sekali, bahkan ada yang sudah hancur total. Kondisi ini membuat tekanan psikologis warga semakin berat, terutama menghadapi bulan suci Ramadan.

“Kami berharap, pemerintah daerah dapat meninjau kembali kebijakan tersebut dan mengedepankan aspek kemanusiaan. Kami khawatir, proses pembangunan hunian tetap membutuhkan waktu lama, sementara kondisi pengungsian sudah tidak layak untuk ditinggali,” sebut Evendi. (akh)