Menunggu Gebrakan Prof Mirza Tabrani untuk Aceh Bermartabat
Prof. Dr. Apridar, S.E., M. Si.Oleh: Prof. Dr. Apridar, S.E., M. Si.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis USK dan Ketua Dewan Pakar ICMI Orwil Aceh
Email: apridar@usk.ac.id
Darussalam, Banda Aceh, baru saja menjadi saksi perhelatan demokrasi akademik tertinggi di Universitas Syiah Kuala. Pada Senin, 2 Februari 2026, Majelis Wali Amanat (MWA) menetapkan Prof Dr Mirza Tabrani SE MBA DBA sebagai Rektor USK untuk periode 2026–2030. Dalam rapat pleno tertutup, guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu meraih 13 suara, mengungguli dua pesaingnya, Prof Agussabti (5 suara) dan Prof Marwan (1 suara). Proses yang digadang-gadang bersih, jujur, dan adil oleh Ketua MWA, Prof Rusli, ini akhirnya menemukan titik akhir, menandai babak baru kepemimpinan di kampus kebanggaan Masyarakat Aceh.
Kemenangan Prof Mirza bukan sekadar angka. Ia adalah simbol harapan. Harapan akan hadirnya “gebrakan” di tengah tantangan finansial yang mengimpit seluruh sivitas akademika, bahkan masyarakat Aceh secara lebih luas. Latar belakangnya sebagai pakar bisnis dan manajemen menimbulkan ekspektasi tinggi: bisakah ia mengaplikasikan ilmunya untuk menggerakkan roda ekonomi kampus, bukan hanya untuk administrasi, tapi untuk kesejahteraan nyata dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa?
Harapan itu muncul dari kondisi yang tidak mudah. Seperti diungkapkan dalam proses pemilihan, ada bayang-bayang “solusi” konvensional yang kerap dianggap jalan pintas: menaikkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui kenaikan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). Dalam konteks Aceh pascakonflik dan berulang kali dihantam musibah alam, ide semacam ini ibarat memotong paha untuk menutup luka di jari. Tingkat kemiskinan yang meningkat dan daya beli masyarakat yang terpuruk menjadikan mahasiswa dan orang tua mereka sebagai pihak yang paling rentan. Kebijakan menaikkan SPP bukan hanya akan memberatkan, tetapi berpotensi memangkas akses pendidikan bagi anak-anak Aceh yang justru ingin bangkit melalui pendidikan.
Di sinilah ujian pertama bagi kapasitas bisnis Prof Mirza. Keahlian manajemen sesungguhnya bukan diukur dari kemampuan memeras sumber pendapatan yang paling mudah (mahasiswa), tetapi dari kreativitas membuka lumbung-lumbung ekonomi baru yang berkelanjutan dan berdampak multiplier. Masyarakat menunggu “gebrakan” yang justru berangkat dari paradigma berbeda: bahwa kesejahteraan sivitas akademika harus didorong dengan memperkuat ekosistem pengetahuan dan aset yang dimiliki USK, bukan dengan membebani konsumen internalnya.
Pertama, ekonomi pengetahuan berbasis penelitian. USK bukan menara gading. Ia memiliki ribuan dosen dan peneliti dengan jutaan produk intelektual, mulai dari teknologi tepat guna, inovasi pertanian dan kelautan, model pemberdayaan masyarakat, hingga riset kebencanaan. Selama ini, banyak hasil penelitian mengendap di laporan dan jurnal. Tantangannya adalah bagaimana kepemimpinan baru mentransformasikan “knowledge” menjadi “economic value”. Bisnis berbasis lisensi, konsorsium riset dengan industri (nasional dan internasional), serta perusahaan pemula berbasis teknologi (startup) yang didukung kampus bisa menjadi mesin pendapatan baru. Dana yang mengalir dari sini dapat dialokasikan untuk insentif peneliti, beasiswa, dan fasilitas pendukung, menciptakan siklus yang sehat antara inovasi dan kesejahteraan.
Kedua, optimalisasi aset dan layanan. USK memiliki aset fisik dan sumber daya manusia yang sangat besar. Dari laboratorium, gedung, tanah, hingga keahlian spesifik dosen dan tenaga ahli. Sudah waktunya manajemen aset dilakukan dengan prinsip korporasi yang sehat. Layanan laboratorium terakreditasi untuk industri, penyewaan fasilitas olahraga dan pertemuan yang dikelola profesional, hingga konsultasi dari para ahli USK untuk pemerintah daerah dan swasta, dapat menjadi sumber pemasukan yang signifikan. Ini membutuhkan pola pikir entreprenerial dan keberanian membentuk unit bisnis yang gesit di bawah payung universitas.
Ketiga, membangun kemitraan strategis yang setara. Sebagai kampus terkemuka di pintu gerbang jalur perdagangan dunia, USK memiliki posisi strategis untuk menjalin kemitraan dengan negara-negara di kawasan Samudera Hindia, lembaga donor internasional, dan perusahaan multinasional. Kemitraan ini harus dirancang tidak hanya untuk riset, tetapi juga untuk program pengembangan kapasitas, magang berbayar untuk mahasiswa, dan proyek-proyek sosial yang mendanai aktivitas tridharma. Kepakaran Prof Mirza di bidang bisnis dan MBA-nya diharapkan dapat membuka pintu-pintu kemitraan kelas dunia.
Keempat, mendorong ekonomi kreatif sivitas akademika. Kampus adalah pasar yang potensial. Daripada membebani mahasiswa, mengapa tidak menciptakan ekonomi di sekitar mereka? Mengembangkan kewirausahaan mahasiswa dengan produk unggulan Aceh, memfasilitasi marketplace internal untuk produk dosen dan alumni, atau membangun sistem endowment dan wakaf yang dikelola secara profesional dari alumni yang sukses. Pendapatan dari aktivitas ini dapat disalurkan kembali untuk subsidi silang dan program kesejahteraan. Untuk menjalankan program. Mulia tersebut, diperlukan keberanian dalam berivestasi yang lebih signifikan, agar memperoleh penghasil yang sepadan.
Tantangan terbesar Prof Mirza mungkin bukan pada teknis bisnis, tetapi pada perubahan budaya organisasi. Menggeser paradigma dari birokrasi akademik yang kaku ke organisasi pembelajar yang agile dan berorientasi pada nilai tambah ekonomi, tanpa mengorbankan integritas akademik. Pernyataannya bersama Prof Rusli tentang proses pemilihan yang bersih dan ancaman diskualifikasi bagi pelanggar, memberi sinyal kuat akan pentingnya tata kelola yang baik (good governance). Prinsip ini harus menjadi fondasi bagi seluruh model bisnis yang akan dibangun.
Masyarakat Aceh, khususnya keluarga besar USK, menaruh harap besar. Mereka tidak butuh janji, tetapi aksi nyata. Mereka ingin menyaksikan bagaimana seorang profesor bisnis mengelola “perusahaan” bernama USK dengan aset terbesar berupa ilmu dan manusia, untuk kemakmuran bersama. Kesejahteraan sivitas bukan lagi mimpi di siang bolong jika pendapatan kampus didongkrak dari “nilai jual” keilmuannya, bukan dari kocek mahasiswa yang sudah berat.
Proses pelantikan yang dijadwalkan sebelum 8 Maret 2026 akan menjadi awal resmi. Setelah itu, semua mata akan tertuju pada langkah pertama sang rektor terpilih. Apakah ia akan memilih jalan konvensional yang sudah usang, atau benar-benar menghadirkan gebrakan dengan membangun USK sebagai knowledge enterprise yang mandiri, berdikari, dan menjadi mesin penggerak kesejahteraan bagi seluruh civitas dan masyarakat Aceh? Waktulah yang akan menjawab. Namun, satu hal yang pasti: harapan telah diletakkan di pundaknya, dan ia memiliki semua kapasitas teoretis untuk mewujudkannya. Kini, kita semua menunggu gebrakannya.
Aceh yang telah mendeklarasikan diri sebagai daerah yang menjadikan Syariat Islam sebagai pedoman hidup, dimana USK sebagai pusat keilmuan dan teknologi serta literasi merupakan modal yang besar dalam membangun peradaban yang lebih baik lagi kedepan. Semoga Aceh yang “baldatun Thoyibatun warobbun Ghofur” sebagai negeri yang baik dengan penuh keberkahan dapat kita gapai bersama, aamiin.
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar