RAKYAT ACEH I MEULABOH – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Forum Kerukunan Anak Bangsa (FORKAB-DPP) Aceh, Muhammad Nasir Lado, membekukan pengurus DPW FORKAB Kabupaten Aceh Barat, karena dinilai tidak amanah.
Hal ini di sampaikan M. Nasir Lado saat bersilaturahmi bersama perwakilan awak away (orang lama), terdiri dari Dewan Perwakilan Anak Cabang (DPAC) FORKAB kecamatan yang ada di Aceh Barat, Meulaboh Sabtu (31/5/2025).
Sikap tegas ini di ambil M. Nasir Lado, dengan penuh pertimbangan yang matang, berdasarkan hasil musyawarah DPP bersama dewan penasehat dan pengurus di tingkat DPP.
“Masalahnya terlalu banyak masuk laporan, secara lisan maupun tulisan, dari pengurus dan nasehat dari kalangan orang lama tentang FORKAB Aceh Barat,” jelasnya.
M. Nasir Lado menjelaskan, selama ini pengurus FORKAB Aceh Barat, seakan akan mengabaikan dan tidak menghargai keberadaan DPP dan kepengurusan yang ada di tingkat pusat.
Salah satu sesepuh berdiri nya FORKAB, Tarmizi alias Ngohdi yang juga menjabat Ketua Kecamatan Bubon, menilai selama ini pengurus FORKAB Aceh Barat dalam menjalankan roda organisasi tidak pernah melibatkan pengurus kecamatan dalam mengambil keputusan.
“Musyawarah dan mufakat tidak pernah di lakukan, padahal itu salah satu amanah dari AD/ART organisasi FORKAB,” bebernya.
Ditambahkan Ketua FORKAB Kecamatan Sungai Mas, Nazaruddin, hampir tiga tahun kepengurusan DPW FORKAB Aceh Barat, belum pernah digelar rapat laporan kerja atau rapat laporan pertanggungjawaban, baik kepada pengurus kecamatan maupun ke DPP.
Seharusnya, tambah Nazaruddin, rapat laporan kerja harus digelar paling tidak setahun sekali. Ia menilai wajar jika DPP mengambil sikap tegas membekukan pengurus Forkab Aceh Barat demi menyehatkan kembali organisasi.
“Kami memohon pihak DPP FORKAB Aceh, yakni bang Lado agar segera memanggil pengurus DPW Aceh Barat untuk segera memberikan laporan pertanggung jawaban,” perjelas Nazaruddin.
Hal senada ditambah Samsul Bahri mantan Ketua FORKAB Aceh Barat, ia mendukung kebijakan DPP dalam hal membekukan kepengurusan DPW Aceh Barat.
“Biarlah untuk sementara kepengurusan FORKAB Aceh Barat di ambil alih DPP, demi terhindar kekisruhan dan polemik yang berkepanjangan,” sarannya.
Samsul Bahri berharap permasalahan ini dapat segera terselesaikan dengan baik, sesuai dengan kebijakan DPP dan AD/ART yang berlaku.
Turut hadir pada acara tersebut, Maman, Adi, Jamaludin atau yang akrab di sapa Jamai Kaway dan puluhan mantan eks kombatan binaan dan perwakilan pengurus kecamatan yang ada.(den)
