Negara Seperti Ada dan Tiada: Refleksi Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh Tahap I

RAKYAT ACEH | BANDA ACEH-Refleksi penanganan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh Tahap I pada periode 26 November hingga 14 Desember 2025 menghadirkan potret kelam relasi negara dan rakyatnya. Selama 19 hari krisis, Aceh seolah mengalami situasi di mana negara terasa hadir dan sekaligus absen.

Hal ini disampaikan Juru Bicara Pemerintah Aceh, Teuku Kamaruzzaman, yang juga mantan Sekretaris BRR Aceh–Nias, dalam evaluasi menyeluruh terhadap penanganan bencana yang dipicu cuaca ekstrem tersebut.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Ketua KNPI Aceh Utara Minta Pusat Tambah Dana Transfer untuk Penanganan Banjir di Aceh

11 redaksi

Selama hampir dua pekan, jutaan rakyat Aceh hidup dalam kondisi yang menyerupai kemunduran peradaban. Listrik dan jaringan telekomunikasi lumpuh total di banyak wilayah, bukan hanya di daerah terdampak langsung, tetapi juga di kawasan yang relatif aman seperti Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Jaya, dan Pidie.
Perangkat kehidupan modern gawai, komputer, mesin cuci, televisi, AC, hingga lemari pendingin tidak lagi berfungsi.

Kelangkaan BBM dan elpiji memperparah situasi. Dampaknya meluas ke 5–6 juta penduduk Aceh, melumpuhkan industri rumah tangga, UMKM, serta menyebabkan lonjakan harga kebutuhan pokok akibat terhambatnya distribusi logistik.

Di lapangan, kapasitas penanganan bencana lembaga-lembaga pemerintah terlihat sangat terbatas. Tidak tampak kesiapan unit penyelamatan yang memiliki standar dan kualifikasi humanitarian workers. Sebagian personel bahkan dinilai lebih menyerupai aparatur administrasi ketimbang tim penyelamat bencana.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Menembus Malam, Menyapa Luka: Kapolres Lhokseumawe Dampingi Warga Lhok Pungki yang Hilang Disapu Banjir

19 redaksi

Di sejumlah wilayah terisolasi, korban bertahan hidup dengan apa pun yang tersedia. Beras dan makanan pokok nyaris tak ditemukan selama berhari-hari, memaksa warga menempuh puluhan kilometer bahkan berhari-hari perjalanan demi mendapatkan makanan bagi keluarga mereka.

Keterisolasian yang berkepanjangan tidak hanya memperburuk kondisi kemanusiaan, tetapi juga menghambat pencarian dan evakuasi korban yang sejatinya masih dapat diselamatkan. Tidak terlihat adanya dropping logistik skala besar melalui jalur udara, sebagaimana yang pernah dilakukan secara masif saat Bencana Tsunami 2004, ketika keselamatan nyawa menjadi satu-satunya pertimbangan utama.

Begitu pula pengerahan komponen cadangan negara untuk operasi pencarian dan penyelamatan darat, sungai, laut, maupun korban tertimbun lumpur yang nyaris tidak terlihat. Kondisi ini kontras jika dibandingkan antara penanganan Tsunami 2004 dan bencana Hidrometeorologi/Siklon Senyar 2025.

Ironisnya, jaringan telekomunikasi yang seharusnya mandiri dengan genset dan baterai cadangan justru ikut lumpuh, dengan alasan ketiadaan listrik dan BBM. Akibatnya, komunikasi dan informasi vital di hampir seluruh Aceh terputus, kecuali di titik-titik yang telah menggunakan Starlink.

PT PLN disebut hanya melakukan perbaikan jaringan dengan mekanisme normal pascabencana, yang secara teknis memerlukan waktu panjang. Meski mengklaim mengerahkan puluhan ribu teknisi dari seluruh Indonesia, tidak terlihat respons darurat berupa penyediaan generator listrik skala kota guna menjaga aktivitas vital dan komunikasi publik.

Sementara itu, Pertamina baru mulai menyalurkan BBM dan elpiji secara relatif lancar pada hari ke-10, setelah sebelumnya terkendala persoalan kuota.

Di tengah situasi tersebut, Badan Pangan Nasional dan Bulog menjadi satu-satunya institusi yang patut diapresiasi. Keduanya memiliki stok pangan mencukupi, siap diakses posko kebencanaan kapan saja, bahkan berkomitmen menambah ribuan ton beras sesuai permintaan Pemerintah Aceh.

Teuku Kamaruzzaman menegaskan, mengabaikan satu nyawa korban bencana sama artinya dengan mengabaikan 5–6 juta nyawa rakyat Aceh.
Aceh, katanya, seolah memang ditakdirkan selalu berada dalam pusaran perjuangan baik konflik antarmanusia maupun perjuangan menghadapi bencana alam secara mandiri.

“Jika Tsunami 2004 menghadirkan perdamaian setelah hampir 30 tahun konflik, maka bencana hidrometeorologi ini diyakini menyimpan rencana Ilahi yang lain.
Allah SWT adalah sebaik-baik perencana,” ujar eks Pejuang Aceh Merdeka ini dalam keterangannya kepada Rakyat Aceh, Ahad (14/12).

Aceh, menurutnya, harus berani berdiri di atas kaki sendiri, mengandalkan kekuatan dan solidaritas internal masyarakat.
“Kita Aceh meutaloe wareeh,” tegasnya.

Pernyataan Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang menyebut bahwa harapan sejati hanya boleh disandarkan kepada ketentuan dan pertolongan Allah SWT bukan semata pada manusia dinilai telah cukup menggambarkan realitas yang dihadapi Aceh dalam bingkai negara bangsa hari ini.(adi/ra)