NU Lhokseumawe Dukung Muzakarah Ulama Aceh Minta Presiden Tetapkan Bencana Nasional
Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Lhokseumawe, Dr. Tgk. M. Rizwan Haji Ali.RAKYAT ACEH | LHOKSEUMAWE – Nahdlatul Ulama (NU) Kota Lhokseumawe menyatakan dukungan penuh terhadap hasil Muzakarah Ulama Aceh yang merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat agar menetapkan bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai bencana nasional. Dukungan ini didasari oleh luasnya dampak kerusakan serta besarnya penderitaan masyarakat, khususnya di wilayah Aceh.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Lhokseumawe, Dr. Tgk. M. Rizwan Haji Ali, dalam keterangannya kepada Rakyat Aceh, pada Senin, (15/12) sebagai respons atas Muzakarah Ulama Aceh yang digelar di Banda Aceh dua hari sebelumnya.
Menurut Tgk. Rizwan, seruan para ulama merupakan bentuk tausiyah moral dan konstitusional kepada Pemerintah Pusat agar mengedepankan prinsip kemaslahatan umum (al-mashlahah al-‘ammah) di atas kepentingan sempit.
“Dalam perspektif fikih, tugas pemerintah adalah mengatur dan melindungi warganya dengan memastikan terwujudnya kemaslahatan publik. Seruan ulama ini sejalan dengan mandat tersebut,” ujar Tgk. Rizwan.
Ia menegaskan bahwa penetapan status bencana nasional sangat krusial untuk membuka akses yang lebih luas terhadap bantuan darurat, pemulihan infrastruktur, serta perlindungan sosial bagi para korban. Terlebih, sejumlah wilayah dilaporkan masih terisolasi, seperti Aceh Tamiang, Bener Meriah, dan Aceh Tengah.
Tgk. Rizwan menilai hasil Muzakarah Ulama Aceh merupakan ijtihad kolektif yang lahir dari keprihatinan mendalam terhadap kondisi masyarakat yang telah memasuki fase darurat kemanusiaan.
“Bencana ini telah menyebabkan hilangnya nyawa, harta benda, serta sumber penghidupan masyarakat. Dampaknya berlanjut pada kemiskinan ekstrem yang memerlukan intervensi negara secara menyeluruh,” jelasnya.
Lebih lanjut, NU Lhokseumawe menilai bahwa penerimaan bantuan internasional tidak akan merendahkan martabat bangsa. Dalam praktik global, bantuan kemanusiaan lintas negara merupakan hal yang lazim, selama berada di bawah persetujuan dan pengawasan pemerintah yang sah.
“Indonesia sendiri aktif memberikan bantuan kemanusiaan ke berbagai negara. Oleh karena itu, dukungan internasional bagi Aceh justru mencerminkan solidaritas global, tanpa mengurangi kedaulatan negara,” tambahnya.
Tgk. Rizwan juga menyoroti kompleksitas dan panjangnya proses pemulihan pascabencana di Aceh yang membutuhkan dukungan lintas sektor, termasuk dari lembaga-lembaga internasional yang masuk melalui mekanisme resmi pemerintah.
Dengan adanya hasil Muzakarah Ulama Aceh, ia menilai bahwa dasar penetapan bencana nasional kini semakin kuat, baik secara konstitusional maupun keagamaan.
“Presiden Prabowo diyakini akan memperoleh dukungan luas dari publik dan para ulama dalam mengambil kebijakan strategis untuk menetapkan status bencana nasional,” ujarnya.
Sebagai penutup, NU Lhokseumawe secara tegas menyatakan dukungannya terhadap hasil Muzakarah Ulama Aceh sebagai bagian dari implementasi kaidah fikih:
“Tasharruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manuthun bi al-mashlahah” kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus berpijak pada kemaslahatan masyarakat. (arm/ra)
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar