Pemerintah Aceh Ajukan Izin Impor Daging, Amankan Pasokan Pascabencana

RAKYAT ACEH | BANDA ACEH  – Pemerintah Aceh mengambil langkah strategis dengan mengajukan permintaan izin impor daging kepada Pemerintah Pusat guna menjamin ketersediaan dan stabilitas pasokan daging di Aceh.

Langkah ini ditempuh menyusul terganggunya pasokan daging lokal akibat bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, khususnya daerah sentra peternakan.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menyampaikan fokus utama pertemuan yang dilakukan Pemerintah Aceh dengan berbagai pihak adalah upaya pemenuhan kebutuhan daging masyarakat Aceh, terutama dalam kondisi pascabencana yang berdampak langsung pada produksi dan distribusi daging lokal.

Baca Juga

2 bulan  lalu

30 Meter Lebih Badan Jalan Kabupaten Runtuh ke Sungai

175 redaksi

Menurut MTA, Gubernur Aceh telah secara tegas meminta Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PEMA) untuk segera menindaklanjuti kebutuhan tersebut dengan kementerian dan lembaga (K/L) terkait, khususnya yang berwenang dalam pemberian kuota dan izin impor daging.

“Gubernur telah meminta PEMA untuk melakukan koordinasi dan percepatan dengan kementerian terkait mengenai izin impor daging,” ujar MTA dalam keterangannya, Rabu (21/1).
Ia menjelaskan, akibat bencana banjir dan longsor, pasokan daging lokal dipastikan mengalami gangguan yang cukup signifikan. Kondisi ini mendorong Pemerintah Aceh untuk menyiapkan langkah antisipatif agar kebutuhan daging masyarakat tetap terpenuhi, sekaligus menjaga stabilitas harga di pasaran

.
Dalam rangka pemenuhan kebutuhan daging tahun 2026, khususnya menghadapi tradisi Meugang yang menjadi momen penting bagi masyarakat Aceh, PEMA akan menggunakan mekanisme kerja sama bisnis ke bisnis (B to B). Skema ini akan dilakukan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun perusahaan swasta yang saat ini telah memegang kuota impor daging.
MTA menyebutkan, kebutuhan daging Aceh pada tahun 2026 diperkirakan mencapai sekitar 9.618 ton. Dari jumlah tersebut, kebutuhan daging pada momen khusus Meugang setiap tahunnya rata-rata berkisar antara 1.000 hingga 1.500 ton, sementara selebihnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan harian masyarakat serta kebutuhan dunia usaha sepanjang tahun berjalan.
Pemerintah Aceh menegaskan bahwa berbagai langkah dan kebijakan pemulihan terus dilakukan secara berkelanjutan di bawah supervisi ekstra dari Pemerintah Pusat. Upaya tersebut mencakup pemulihan pascabencana, penguatan sektor pangan, serta perlindungan terhadap kebutuhan dasar masyarakat.

Baca Juga

2 bulan  lalu

30 Meter Lebih Badan Jalan Kabupaten Runtuh ke Sungai

175 redaksi

Dalam berbagai kesempatan, Gubernur Aceh juga selalu menyampaikan harapannya agar seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan tetap bersatu dan bergotong royong bersama Pemerintah Aceh dalam menghadapi dan bangkit dari dampak bencana.
“Gubernur berharap dukungan semua pihak agar Aceh dapat bangkit dari bencana ini dan menjadi lebih baik ke depan,” tutup Muhammad MTA. (Fir)