Pemerintah Tak Kunjung Hadir, Warga Bireuen Terpaksa Jadi “Beko” Bersihkan Lumpur

Rakyat Aceh | Bireuen – Sudah lebih dari satu bulan pascabanjir bandang melanda Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, namun penanganan pascabencana dinilai berjalan sangat lamban. Di tengah absennya alat berat dan minimnya bantuan pemerintah, warga terpaksa mengambil alih peran negara, menjadi “beko” untuk membersihkan lumpur dari rumah mereka sendiri.

Ratusan desa di sedikitnya 17 kecamatan terdampak banjir bandang di Bireuen, hingga kini lumpurnya masih menumpuk di dalam rumah, pekarangan warga, hingga fasilitas umum. Kondisi ini membuat banyak rumah belum layak huni dan sebagian warga masih bertahan di pengungsian.

Baca Juga

6 hari  lalu

China Kecam Keras AS atas Penggunaan Kekerasan terhadap Venezuela dan Presiden Maduro

161 redaksi

Pantauan Rakyat Aceh di sejumlah desa terdampak di Bireuen, Minggu (28/12), memperlihatkan warga membersihkan lumpur dengan cangkul, sekop, dan alat seadanya. Aktivitas berat itu dilakukan secara mandiri, tanpa dukungan alat berat dari pemerintah.

Salah seorang warga Peusangan, Mulyana, mengaku tidak punya pilihan selain membersihkan rumahnya sendiri karena tidak mampu menyewa alat berat.

“Kami tidak punya uang untuk bayar alat berat. Biayanya sekitar Rp600 ribu sampai Rp750 ribu per jam. Mana sanggup kami, uang tak ada, pekerjaan juga tak ada saat ini. Jadi terpaksa mencangkul sendiri,” ujar Mulyana.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Kejari Geledah Dinas PUPR Langsa

29 redaksi

Ia menuturkan, lumpur di dalam rumah dan pekarangannya sudah dibersihkan selama satu bulan, namun tak kunjung tuntas. “Sudah sebulan kami buang-buang lumpur, tapi belum selesai juga. Capek, tapi mau bagaimana lagi,” katanya dengan nada sedih.

Sementara itu, Basyir, warga di Kecamatan Kutablang berharap, pemerintah daerah hingga provinsi segera turun tangan secara nyata, bukan sekadar pendataan atau janji. Mereka menuntut pengerahan alat berat, bantuan logistik berkelanjutan, serta langkah pemulihan yang jelas dan terukur.

“Kami ini korban bencana, bukan alat berat. Tapi sekarang rasanya kami dipaksa jadi beko,” ungkap Basyir, seorang warga lainnya di Kutablang Bireuen.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar terkait kehadiran dan tanggung jawab pemerintah dalam penanganan pascabencana. Hingga kini, warga mengaku kepada media ini, belum merasakan penanganan serius, terutama dalam bentuk pengerahan alat berat untuk membersihkan lumpur skala besar.

Ironisnya, para kepala desa di wilayah terdampak juga mengaku sudah kewalahan. Dengan keterbatasan anggaran desa dan tanpa dukungan maksimal dari pemerintah daerah, mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan penanganan pascabencana secara menyeluruh. (akh)