Polda Aceh Didesak Usut Tuntas Mafia Tanah Dayah Darul Ulum Abu Tanoh Mirah

RAKYATACEH | BIREUEN– Kasus dugaan penyerobotan tanah milik Dayah Darul Ulum Abu Tanoh Mirah, Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen, kembali menuai sorotan publik. Kali ini, desakan keras datang dari Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PC IPNU) Bireuen, Khairul Amri.

Ia meminta Polda Aceh untuk segera mengusut tuntas dugaan keterlibatan oknum pejabat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh dalam kasus tersebut.

Baca Juga

3 bulan  lalu

Berlangsung Meriah, Bupati Bireuen Resmi Buka Perayaan HUT Bireuen ke-26

9 redaksi

Menurut Khairul, tanah dayah merupakan aset umat yang harus dilindungi dari praktik mafia tanah yang merusak nilai keadilan dan kepercayaan masyarakat. Ia menilai, apabila benar ada oknum BPN yang terlibat, maka hal ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah jabatan dan hukum negara.

“Kami mendesak Polda Aceh untuk segera memanggil dan memeriksa seluruh pihak yang terlibat, terutama oknum yang disebut-sebut dari BPN. Tanah dayah bukan milik pribadi, tetapi milik umat. Siapa pun yang berani bermain di atas tanah dayah, berarti menodai nilai keagamaan dan hukum,” ujar Khairul Amri kepada Rakyat Aceh, Senin (6/10).

Menurut informasi yang beredar, lahan milik Dayah Darul Ulum Abu Tanoh Mirah diduga diserobot dan dialihkan status kepemilikannya tanpa sepengetahuan pihak dayah. Sejumlah dokumen pertanahan disebut mengalami kejanggalan, dan hal inilah yang memicu dugaan keterlibatan oknum tertentu di instansi terkait.

Baca Juga

3 bulan  lalu

Permudah Akses Masyarakat, Pemkab Bireuen Akan Bangun Gedung Mall Pelayanan Publik

8 redaksi

IPNU Bireuen bersama santri dan masyarakat setempat, akan terus mengawal proses hukum agar persoalan ini tidak berhenti di tengah jalan. Ia juga mengingatkan aparat penegak hukum supaya bersikap tegas dan transparan dalam menangani kasus yang menyangkut kepentingan lembaga pendidikan Islam tersebut.

“Kami tidak ingin mafia tanah merasa aman di Aceh. Jika tanah dayah saja bisa dirampas, bagaimana nasib tanah rakyat biasa? Ini bukan sekadar persoalan hukum, tapi juga persoalan moral dan tanggung jawab sosial,” tegasnya.

IPNU Bireuen berencana menggalang dukungan dari organisasi pelajar dan santri lainnya di seluruh Aceh untuk mengawal kasus ini hingga tuntas. Mereka juga menyerukan agar pemerintah daerah ikut mengambil langkah tegas demi menjaga marwah lembaga keagamaan di Bireuen. (akh)