Sajikan Data Keliru Terkait Banjir, Ketua JASA Desak Bupati Mukhlis Pecat Kepala BPBD Bireuen
Ketua JASA Bireuen, Tgk Mauliadi.RAKYATACEH | BIREUEN – Ketua Jaringan Aneuk Syuhada Aceh (JASA) Bireuen, Tgk Mauliadi, mendesak Bupati Mukhlis untuk memecat Kepala Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bireuen karena dinilai tidak becus bekerja di tengah kondisi banjir yang melanda sekarang ini.
Desakan tersebut disampaikan Tgk Mauliadi bukan tanpa alasan, mengingat Kepala BPBD Bireuen salah besar setelah menyajikan informasi keliru terkait bencana banjir.
Pada 4 Desember 2025 kemarin, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen melalui BPBD, mengeluarkan update data keliru terkait kejadian bencana banjir yang melanda 17 kecamatan di wilayah tersebut. Alih-alih mempercepat penyaluran bantuan dan memenuhi kebutuhan warga, data yang dirilis justru dinilai tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
Salah satu kecamatan yang datanya dianggap keliru adalah Gandapura. Menurut informasi yang diterima, pihak BPBD tidak pernah turun langsung ke lokasi sejak banjir terjadi, namun dalam laporan resmi Pemkab Bireuen per 4 Desember 2025 disebutkan bahwa tidak ada lagi warga yang mengungsi dan seluruh masyarakat telah kembali ke rumah masing-masing.
Faktanya, hingga Sabtu, 6 Desember 2025, sejumlah warga di Kecamatan Gandapura masih bertahan di lokasi pengungsian karena rumah mereka belum dapat dihuni akibat dampak banjir. Gampong yang masih terdampak dan dihuni pengungsi antara lain Blang Guron, Cubo, Teupin Siron, Blang Rheu, Ie Rhob, Samuti Aman, Samuti Rayeuk, Mon Jambee, Cot Puuk, Cot Tufah, dan sejumlah gampong lainnya.
“Di tengah kondisi seperti ini, Kepala BPBD bisa-bisanya menyajikan data yang salah. Kerja asal-asalan, kami minta Bupati untuk segera mencopotnya,” desak Tgk Mauliadi saat diwawancarai Rakyat Aceh, Minggu (7/12).
Ketua JASA Bireuen menilai bahwa kelalaian dalam penyajian data bukanlah kesalahan ringan yang bisa ditoleransi. Ia menekankan bahwa sebuah instansi penanggulangan bencana dituntut memiliki keakuratan informasi karena setiap data yang dirilis berdampak langsung pada respon pemerintah dan keselamatan warga.
Menurutnya, kesalahan tersebut menunjukkan lemahnya manajemen dan kurangnya koordinasi internal di tubuh BPBD Bireuen.
“Kami mempertanyakan komitmen Kepala BPBD Bireuen terhadap tugas kemanusiaan. Dalam situasi bencana seperti ini, pejabat publik seharusnya berada di garda terdepan untuk memastikan kebutuhan dasar, termasuk menyajikan informasi yang akurat karena berdampak kepada kepentingan masyarakat ke depan,” sebut Ketua JASA Bireuen.
Namun, menurutnya, yang terlihat justru sebaliknya, penyampaian data tanpa melakukan verifikasi lapangan, yang berpotensi menyesatkan pemerintah daerah dan memperlambat penyaluran bantuan.
Lebih jauh, Tgk Mauliadi menyoroti bahwa kesalahan ini bukanlah kejadian pertama yang dilakukan BPBD Bireuen. Lembaganya menerima laporan dari masyarakat mengenai respons yang dianggap lamban dan minim koordinasi di lapangan saat terjadinya bencana oleh instansi tersebut.
Hal ini membuat Ketua JASA Bireuen mempertanyakan apakah BPBD benar-benar menjalankan fungsi sebagaimana yang diamanahkan undang-undang saat bekerja.
Ia menegaskan, publik berhak mendapatkan pelayanan yang profesional, terutama dalam kondisi darurat seperti bencana banjir saat ini. Ketidaktertiban informasi, menurutnya, adalah bentuk ketidakseriusan dalam mengelola situasi darurat. Jika hal semacam ini dibiarkan, ia khawatir akan ada lebih banyak korban yang tidak mendapat bantuan tepat waktu.
“Oleh karena itu, kami mendesak Bupati Mukhlis untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kepala BPBD, termasuk mempertimbangkan pergantian pimpinan apabila terbukti ada kelalaian serius. Bila perlu pecat, dan secepatnya tetapkan pelaksana tugas (Plt), karena dianggap mendesak, mengingat bencana banjir yang melanda Kabupaten Bireuen saat ini sangat parah,” tegas Tgk Mauliadi.
Baginya, jabatan publik adalah amanah yang harus dijalankan dengan dedikasi penuh, bukan sekadar rutinitas administratif. Evaluasi tegas dianggap perlu, demi memastikan lembaga penanggulangan bencana benar-benar bisa diandalkan oleh masyarakat Bireuen.
Sementara itu, Bupati Mukhlis, saat dikonfirmasi media ini merespon dengan baik permintaan Ketua JASA. Ia sangat terbuka terhadap kritikan saat ini di tubuh Pemerintah Daerah (Pemda). “Jroh adoe (baik),” balas Mukhlis melalui pesan WhatsApp. (akh)
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar