Sensus Ekonomi 2026 Segera Digelar, Kepala BPS: Data Berkualitas Jadi Kunci Kebijakan Tepat Sasaran
RAKYAT ACEH| BANDA ACEH – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh menegaskan bahwa data yang akurat dan berkualitas menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan publik agar tepat sasaran. Penegasan itu disampaikan Kepala BPS Provinsi Aceh, Agus Andria, saat membuka Workshop Statistik Pertanian bersama insan pers dan para pemangku kepentingan di Aceh, Selasa (10/2/2026).
Workshop tersebut dilaksanakan secara hybrid dan terbuka untuk umum, sebagai bagian dari upaya BPS memperkuat pemahaman serta pemanfaatan data statistik di berbagai sektor.
Dalam sambutannya, Agus Andria menyampaikan apresiasi kepada insan pers Aceh yang selama ini dinilai konsisten menghadirkan pemberitaan berbasis data secara profesional dan beretika. Menurutnya, media memiliki peran strategis dalam menjembatani data statistik agar dapat dipahami masyarakat luas.
“Pers tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membantu meningkatkan literasi data. Dengan begitu, kebijakan yang diambil pemerintah bisa benar-benar berpijak pada fakta,” ujar Agus.
Pada kesempatan yang sama, BPS Provinsi Aceh juga menyosialisasikan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang dijadwalkan berlangsung mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Sensus ini merupakan kegiatan pendataan ekonomi terbesar yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali.
SE2026 bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh tentang kondisi perekonomian nasional hingga tingkat wilayah terkecil. Selain itu, sensus ini juga akan mengidentifikasi berbagai persoalan dunia usaha, tingkat daya saing, serta perkembangan fenomena ekonomi baru, seperti ekonomi digital dan ekonomi lingkungan. Kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap perekonomian nasional juga menjadi salah satu fokus utama pendataan.
Untuk mendukung pelaksanaan sensus, BPS memperkenalkan maskot “Bung Itung” sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat. Diharapkan, kehadiran maskot tersebut dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik dalam Sensus Ekonomi 2026.
Agus menjelaskan, pelaksanaan SE2026 dibagi dalam dua tahapan. Tahap pertama berlangsung pada 1–31 Mei 2026, dengan fokus pada pendataan awal dan pengisian kuesioner secara mandiri melalui sistem daring, terutama bagi perusahaan dan usaha berskala besar.
Sementara itu, tahap kedua akan dilaksanakan pada 1 Juni hingga 31 Juli 2026 melalui pendataan lapangan secara langsung atau door to door oleh petugas sensus BPS.
Data hasil SE2026 nantinya diharapkan dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, akademisi, hingga masyarakat luas, sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan ekonomi yang lebih akurat.
Dalam kegiatan tersebut, menghadirkan sejumlah narasumber yang memaparkan data dan metodologi statistik pertanian. Mereka antara lain Hendra Gunawan, S.ST., M.Si., Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Aceh; Safrizal, S.P., M.PA., Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh; serta Dr. T. Saiful Bahri, S.P., M.P., akademisi Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala (USK).
Hendra Gunawan menjelaskan bahwa penghitungan luas panen dan produksi padi saat ini dilakukan secara terintegrasi melalui Survei Kerangka Sampel Area (KSA) berbasis spasial yang dikombinasikan dengan Survei Ubinan. Di Provinsi Aceh, sebutnya, pengamatan dilakukan pada lebih dari 10.000 subsegmen, dengan pemantauan fase tumbuh padi setiap akhir bulan oleh petugas lapangan.
Ia menyebutkan, secara umum, puncak panen padi di Aceh terjadi pada Maret–April dan September–Oktober. Pada tahun 2025, puncak panen tercatat pada Maret dan September.
“Sementara itu, pada periode Januari–Maret 2026 diperkirakan terjadi penurunan luas panen akibat bencana pada November sebelumnya. Meski demikian, Aceh tetap berada di peringkat 10 nasional sebagai daerah dengan produksi padi terbesar, sehingga masih berperan sebagai salah satu lumbung pangan nasional,” jelasnya.
Dalam pemaparannya, Saiful Bahri, mengungkapkan bahwa kontribusi produksi beras Aceh mencapai 3,12 persen dari total produksi nasional. Capaian tersebut menempatkan Aceh pada peringkat ke-8 nasional pada tahun 2024.
Menurut Saiful, produktivitas padi Aceh relatif konsisten berada di atas rata-rata nasional. Namun demikian, sektor ini masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama belum meratanya pemanfaatan teknologi pertanian serta keterbatasan infrastruktur pendukung, seperti jaringan irigasi.
Selain padi, Saiful juga menyoroti peran komoditas jagung dan perkebunan dalam menopang sektor pertanian Aceh. Aceh bahkan dikenal sebagai salah satu lumbung kopi arabika dunia dengan tingkat produksi yang relatif stabil selama periode 2020–2024. Meski begitu, ia juga menekankan bahwa perubahan iklim menjadi tantangan nyata bagi pertanian Aceh.
“Risiko gagal panen hingga terganggunya rantai pasok dinilai semakin meningkat apabila tidak diantisipasi dengan kebijakan dan teknologi adaptif, ” jelasnya.
Sementara itu, Safrizal, memaparkan perkembangan tanaman padi di Aceh serta target produksi pada tahun 2026. Pemerintah Aceh, kata dia, mendorong peningkatan produksi melalui berbagai langkah, mulai dari optimasi lahan, pompanisasi, hingga transformasi pertanian dari sistem tradisional menuju pertanian modern.
Untuk tahun 2026, sebutnya, Pemerintah Aceh menargetkan luas tanam padi mencapai 352.676 hektare, dengan luas panen 335.042 hektare.
“Produktivitas ditargetkan sebesar 5,5 ton per hektare, sehingga total produksi diproyeksikan mencapai 1,83 juta ton gabah kering giling (GKG) atau setara dengan 1,15 juta ton beras, ” jelasnya.
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar