Setelah Viral, Pejabat Pusat Akhirnya Turun ke Aceh Utara Pantau Dampak Banjir Besar

RAKYAT ACEH | ACEH UTARA – Setelah pernyataan Bupati Aceh Utara Ismail A. Jalil yang viral pada 3 Desember 2025 terkait belum adanya pejabat pusat setingkat menteri yang turun langsung meninjau kondisi banjir, Pemerintah pusat akhirnya merespons cepat.

Baca Juga

1 bulan  lalu

K2IR Aceh Desak Presiden Prabowo Gratiskan Listrik dan Wifi bagi Korban Banjir dan Longsor di Tiga Provinsi

12 redaksi

Sejumlah pejabat tinggi dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI hingga Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) turun langsung ke Aceh Utara untuk memantau penanganan bencana.

Dalam konferensi persnya pada 3 Desember 2025, Bupati Ismail mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengirimkan laporan resmi kepada Presiden Prabowo terkait situasi banjir yang melanda berbagai kecamatan.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Koramil Sawang dan IKASMANSA Lhokseumawe Salurkan Bantuan Logistik ke Desa Terisolir Korban Banjir Aceh Utara

22 redaksi

“Mungkin pemerintah pusat belum mengetahui sepenuhnya kondisi di sini, karena itu kami sudah mengirimkan surat langsung kepada Presiden Prabowo,” ujarnya saat itu.

Dirjen PKP Turun ke Lokasi

Pada Rabu, 10 Desember 2025, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP RI, Dr. Imran, tiba di Aceh Utara. Putra daerah asal Lhokseumawe itu langsung meninjau sejumlah lokasi yang direncanakan sebagai area pembangunan hunian sementara bagi korban banjir.

Dalam kunjungan dua hari berturut-turut, rombongan Dirjen PKP memetakan titik-titik prioritas untuk relokasi sementara warga yang terdampak parah, sekaligus memastikan kesiapan lahan dan infrastruktur pendukung.

Menko Polkam Pimpin Peninjauan Lapangan

Kunjungan pejabat pusat berlanjut pada Jumat pagi, 12 Desember 2025, ketika Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, tiba di Bandara Malikussaleh.

Rombongan disambut oleh Bupati Aceh Utara Ismail A. Jalil, Wali Kota Lhokseumawe Sayuti, Kapolres Lhokseumawe AKBP Dr. Ahzan, Dandim 0103 Aceh Utara Letkol Arh Jamal Dani Arifin, serta unsur Forkopimda.

Turut mendampingi Menko Polkam antara lain, Letjen TNI Suharyanto, Kepala BNPB, Letjen TNI Mochammad Hasan, Sesmenko Polkam, Mayjen TNI Dr. Heri Wiranto, Deputi I Polkam beserta staf khusus dan jajaran pendukung kementerian.

Tinjau Desa Bungkah dan Dialog dengan Pengungsi

Dari bandara, rombongan melanjutkan perjalanan ke Desa Bungkah, Kecamatan Muara Batu, salah satu wilayah yang terdampak banjir paling parah. Menteri berdialog langsung dengan warga yang mengungsi dan Camat Muara Batu Muhammad Amin mendengarkan keluhan serta kebutuhan mendesak, terutama terkait hunian, akses jalan, logistik, dan alat berat untuk pembersihan lumpur.

Menko Polkam juga meninjau beberapa rumah yang rusak berat, termasuk jalan dan area yang masih tergenang.

Bupati Aceh Utara Sampaikan Kondisi Lapangan

Bupati Ismail menyampaikan apresiasi atas kedatangan pejabat pusat yang meninjau langsung kondisi masyarakat.

Namun ia menegaskan bahwa kerusakan tidak hanya terjadi di Muara Batu.

“Masih ada beberapa kecamatan lain yang kondisinya sangat parah. Ada rumah yang hilang, rusak berat, rusak ringan, hingga infrastruktur yang hancur. Banyak jalan dan permukiman tertimbun lumpur dan sulit dibersihkan tanpa alat berat,” ujarnya.

Kecamatan yang terdampak parah antara lain Tanah Jambo Aye, Seunuddon, Baktiya, Baktiya Barat, Lapang, Sawang, Muara Batu, Nisam, Nisam Antara, dan Langkahan.

Banjir besar yang melanda Kabupaten Aceh Utara hingga 12 Desember 2025 pukul 17.00 WIB menimbulkan dampak kemanusiaan yang sangat luas.

Berdasarkan data terbaru dari BPBD Aceh Utara, sebanyak 418.109 jiwa atau 124.395 kepala keluarga (KK) tercatat terdampak langsung akibat rumah mereka terendam banjir.

Selain itu, 18.147 KK atau 69.561 jiwa terpaksa mengungsi ke 142 titik pengungsian yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten.

Bencana ini juga menyebabkan 159 orang meninggal dunia, 6 orang hilang, serta 111 orang mengalami luka-luka. Kelompok rentan yang terdampak terdiri dari 1.080 ibu hamil, 7.127 balita, 4.559 lansia, dan 300 penyandang disabilitas.

Kerusakan rumah penduduk tercatat sangat signifikan.

Sebanyak 27.157 unit rumah terendam, dengan 16.793 rumah rusak berat, 6.134 rusak sedang, dan 15.126 rusak ringan. Banjir juga merendam lahan pertanian, termasuk 14.509 hektare sawah dan 10.674 hektare tambak, sehingga mengancam ketahanan pangan dan perekonomian warga.

Fasilitas umum seperti jalan, jembatan, sekolah, dan pusat kesehatan ikut terdampak. Kerusakan mencakup 432 ruas jalan, 51 jembatan, serta puluhan sekolah dari tingkat TK hingga SMA/SMK. Sejumlah fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan posyandu juga dilaporkan terendam dan rusak. (arm/ra)