
RAKYAT ACEH | LHOKSUKON– Untuk mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur dan penanganan persoalan daerah di Kabupaten Aceh Utara, Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB, H. Ruslan Daud (HRD), menggandeng mitra kerja dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dalam kunjungan kerjanya, Senin hari ini (6/10/2025).

Rangkaian agenda dimulai dari Kantor Bupati Aceh Utara di Landing, Lhoksukon. HRD dan rombongan disambut langsung oleh Bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil (Ayahwa), dan jajaran dinas terkait untuk melakukan diskusi singkat mengenai percepatan pembangunan di wilayah tersebut.
“Insya Allah, kunjungan kerja ini menjadi momentum penting untuk mendorong percepatan pembangunan di Aceh Utara, khususnya dalam pemenuhan infrastruktur dasar dan penguatan kawasan transmigrasi,” ungkap Muhammad Adam, M.Ed., Tenaga Ahli DPR RI kepada Rakyat Aceh, Ahad (5/10).
Setelah pertemuan di kantor bupati, rombongan meninjau lokasi rencana pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Kecamatan Langkahan. Di wilayah ini, HRD ingin memastikan proyek SPAM yang ada mendapat perhatian dalam skema pembiayaan nasional.
Kunjungan dilanjutkan dengan peninjauan ruas jalan Inpres Jalan Daerah (IJD) yang menghubungkan Panton Labu – Langkahan, serta lokasi rencana pembangunan duplikasi Jembatan Panton Labu yang menjadi penghubung strategis antara Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Timur.
“Ini akses vital untuk masyarakat dan ekonomi lintas kabupaten, sehingga harus segera ditangani,” terang Adam.
Rombongan kemudian bergerak ke Gampong Lhok Puuk, Kecamatan Seunuddon, yang terdampak abrasi pantai hingga menyebabkan sebagian warga mengungsi. HRD menekankan pentingnya penanganan terpadu dari Ditjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR agar bencana serupa tidak kembali terulang.
Usai menunaikan salat zuhur dan makan siang di MJ Kupi, Kecamatan Baktya, kunjungan dilanjutkan ke Unit 5 Kawasan Transmigrasi Babussalam untuk melihat langsung kebutuhan lintas sektor di daerah transmigrasi, termasuk irigasi, jalan, air bersih, dan sanitasi.
Kegiatan ditutup dengan peninjauan lokasi Bendung Daerah Irigasi (DI) Krueng Pase, proyek strategis yang diharapkan mampu mendukung ketahanan pangan dan pertanian masyarakat di wilayah tersebut.
“HRD ingin memastikan seluruh aspirasi masyarakat Aceh Utara terkait infrastruktur, air bersih, abrasi, dan pertanian diakomodasi dan mendapat perhatian serius dari Pemerintah Pusat,” pungkas Muhammad Adam.
Dalam kunjungan itu, dipastikan H. Ruslan Daud akan turut didampingi oleh Bupati Aceh Utara, para kepala dinas, anggota DPRK, serta pejabat dari dua kementerian terkait.(adi/ra)
Tidak ada komentar