x

Aceh Tenggara Tertinggal dalam Pembangunan Infrastruktur Akibat Sosial Kontrol Berlebihan

waktu baca 2 menit
Minggu, 12 Okt 2025 19:20 44 redaksi

RAKYAT ACEH | KUTACANE – Ketua Komisi IV DPR Aceh, Nurdiansyah Alasta, menyatakan bahwa ketertinggalan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Aceh Tenggara disebabkan sosial kontrol yang berlebihan.

“Faktor non- teknis seperti sosial kontrol berlebihan salah satu faktor gangguan, yang menjadikan pengusaha maupun pemangku kebijakan enggan untuk membawa proyek – proyek strategis ke daerah kita,” ujar Politikus Demokrat Nurdiansyah, dalam diskusi dengan pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kota Kutacane, Sabtu (11/10).

Cofee morning dan diskusi dengan tema “Penguatan Peran Bersama LSM dan Legislatif Sebagai Kontrol Sosial Dalam Mendukung Pembangunan di Aceh Tenggara”. Kegiatan di ikuti sejumlah pegiat LSM di daerah dilaksanakan di Atta Cofee Kota Kutacane.

Dalam kesempatan Nurdiansyah menjelaskan bahwa proyek-proyek strategis baik dari APBN maupun APBA sulit masuk ke Aceh Tenggara karena faktor non-teknis. Bahkan pengusaha lebih mudah membawa proyek ke daerah lain daripada ke Aceh Tenggara. Hal ini menunjukkan bahwa ada masalah serius dalam pembangunan infrastruktur di daerah tersebut yang perlu diatasi.

“Kita menyadari kritik dan mengawasi itu adalah hak. Namun bukan kritik yang terkesan dan mencari – cari kesalahan atau menyalahi satu sama lain. Ini sangat jauh berbeda. Imbasnya kepada keberlangsungan pembangunan daerah kita,” sebutnya.

Demikian untuk membangun Aceh Tenggara yang lebih maju kedepan. Perlu adanya persamaan persepsi, lintas sektoral baik media, LSM dan Pejabat didaerah.

“Mari sama sama menciptakan Aceh Tenggara yang lebih sejuk demi keberlangsungan pembangunan berkelanjutan di daerah. Boleh mengkritisi tapi jangan Menggangu,” tutup dian.

Dalam kesempatan Nurdiansyah juga mengajak teman – teman pegiat LSM didaerah ini untuk mendukung pembangunan lanjutan jalan muara Situlen Aceh Tenggara – Gelombang Subulussalam. Proyek ini digadang – gadang menelan anggaran Rp 100 Milyar dengan sistem kerja kontrak tahun jamak. (val/hra)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    LAINNYA
    x