HRD Ajak Seluruh Bupati di Aceh Jemput Program ke Pusat

RAKYATACEH | BIREUEN – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H Ruslan M Daud (HRD), mengajak para kepala daerah, khususnya Bupati di Aceh, untuk proaktif menjemput berbagai program pembangunan di pusat dan provinsi.

“Bupati di Aceh jangan terlena dengan kegiatan seremonial. Mari sama-sama kita jemput program di pusat demi kesejahteraan masyarakat,” ujar HRD di momen kegiatan Pendidikan Kader Penggerak Bangsa (PKPB) yang digelar di Meuligoe Residen Cot Gapu, Bireuen, Minggu (2/11).

Baca Juga

2 bulan  lalu

Fikra Adila, Mahasiswa Universitas Almuslim Raih Juara I di MTQ Aceh ke-37

16 redaksi

Menurut HRD, di tengah kondisi fiskal daerah yang semakin terbatas dan ketergantungan tinggi pada dana transfer pusat, kepala daerah dituntut untuk lebih progresif dalam menjemput program-program strategis dari APBN dan APBA Provinsi Aceh.

“Agenda secemonial di kabupaten memang baik, tetapi jangan sampai menjadi fokus utama. Kepala daerah harus mampu berpikir lebih luas dan bergerak cepat untuk membawa program pembangunan skala besar dari pusat maupun provinsi,” aebut HRD.

HRD menyebutkan, keterbatasan fiskal daerah bukan alasan untuk diam, melainkan tantangan untuk meningkatkan inovasi dan jejaring kerja lintas kementerian serta pemerintah provinsi.

Baca Juga

2 bulan  lalu

Erika Syifaq, Siswi SMKN 1 Jeunieb Dinobatkan sebagai Duta Pelajar Anti Narkoba Nasional 2025

19 redaksi

HRD menambahkan, peluang dana infrastruktur, sosial, dan ekonomi dari kementerian teknis masih terbuka lebar bagi daerah yang proaktif dan memiliki perencanaan yang jelas.

“Banyak program APBN yang bisa masuk kalau kepala daerah mau menyiapkan proposal, DED (Detail Engineering Design), dan komunikasi aktif dengan pemerintah pusat. Jangan hanya menunggu, tapi harus menjemput,” tegasnya.

Menurut HRD, pembangunan daerah yang berkelanjutan tidak dapat hanya mengandalkan APBK, diperlukan langkah strategis dengan memperkuat kolaborasi antar level pemerintahan.

“Keterbatasan fiskal daerah itu nyata, sehingga Bupati dan jajarannya wajib mencari alternatif pembiayaan, baik melalui skema dana alokasi khusus, pinjaman daerah, maupun kemitraan dengan pihak swasta yang sehat dan transparan,” tambah Bupati Bireuen Periode 2012-2017 itu. (akh)