Gampong Hilang, Infrastruktur Lumpuh: Senator Aceh Serukan Bantuan Internasional
Senator DPD RI asal Aceh, Azhari Cage, mendesak pemerintah pusat segera menetapkan bencana banjir yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai bencana nasional.ARMIADI/RAKYAT ACEHRAKYAT ACEH | LHOKSEUMAWE – Senator DPD RI asal Aceh, Azhari Cage, mendesak pemerintah pusat segera menetapkan bencana banjir yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai bencana nasional. Ia menilai skala kerusakan di tiga provinsi tersebut sangat besar dan membutuhkan penanganan jangka panjang yang tidak dapat ditangani secara normal.
Dalam kunjungan penyaluran bantuan dan pemantauan kondisi di sejumlah wilayah terdampak, Azhari menemukan tumpukan kayu dalam jumlah besar yang diduga berasal dari aktivitas ilegal logging. Salah satu lokasi terparah berada di Gampong Sekumur, Aceh Tamiang, yang sebelumnya dihuni ratusan keluarga. Desa tersebut dilaporkan hilang tersapu banjir bandang pada 27 November 2025, menyisakan puing dan kayu yang menimbun permukiman, termasuk bagian dari bangunan masjid.
“Ini situasi yang membutuhkan perhatian serius. Jangan sampai negara tidak hadir ketika rakyat menghadapi bencana dan krisis,” ujar Azhari.
Azhari memaparkan bahwa kerusakan infrastruktur di Aceh saja diperkirakan membutuhkan dana ratusan triliun rupiah untuk pemulihan, dengan waktu rehabilitasi yang dapat mencapai puluhan tahun. Estimasi tersebut belum mencakup kerusakan berat di Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Karena itu, pihaknya mendorong pemerintah agar membuka peluang bagi bantuan internasional apabila kapasitas nasional tidak mencukupi.
“Kalau memang tidak sanggup, mari kita terima bantuan luar negeri atau negara-negara sahabat untuk rehabilitasi dan rekonstruksi tiga provinsi di Sumatera,” tegas Azhari Cage yang juga eks Pejuang Aceh Merdeka ini, kepada awak media di Lhokseumawe, Jum’at (12/12).
Azhari juga menerima laporan dari masyarakat Aceh di Malaysia, Singapura, Thailand, dan berbagai negara lain yang telah menggalang bantuan. Namun, akses masuk bantuan dari luar negeri disebut terkendala karena belum adanya status bencana nasional.
“Ada kapal bantuan yang ingin masuk melalui Pelabuhan Krueng Geukueh, tetapi akses masih ditutup. Kita tidak ingin rakyat Aceh dan Sumatera kelaparan karena bantuan tidak bisa masuk. Jika negara sanggup, lakukan yang terbaik,” ujarnya.
Saat mengunjungi lokasi banjir di Bungkah, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara, Azhari mengaku melihat langsung rumah warga yang hancur dan tidak lagi layak dihuni. Ia menilai bantuan yang akan diberikan untuk membangun rumah senilai Rp60 juta per unit tidak sebanding dengan tingkat kerusakan yang terjadi.
Menurutnya, dampak banjir tidak hanya merusak rumah, tetapi juga jalan, jembatan, saluran irigasi, bendungan, waduk, serta sektor pertanian, perikanan, dan peternakan.
“Masyarakat Aceh yang sudah hidup dalam kondisi sulit akan semakin terpuruk jika negara tidak mengambil langkah tegas dalam penanganan pasca banjir,” katanya.
Terkait sejumlah bupati yang mengibarkan bendera putih sebagai tanda kewalahan, Azhari menilai hal tersebut wajar mengingat terbatasnya anggaran kabupaten/kota di tengah efisiensi anggaran nasional.
“Ini musibah luar biasa. Sawah tertimbun lumpur dan tidak mungkin dibersihkan tanpa alat berat bantuan pemerintah, serta banyak fasilitas umum masih terkubur. Jalan dan jembatan pun banyak yang putus,” ujarnya.
Azhari mengungkapkan bahwa selama 15 hari terakhir ia terus berkeliling ke berbagai kabupaten/kota di Aceh untuk memantau kondisi lapangan sekaligus menyalurkan bantuan masa panik kepada para penyintas.(arm/ra)
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar