Darurat Bencana Kembali Diperpanjang
Foto Ilustrasi : Seorang warga berdiri diantara puing-puing rumah yang telah rusak diterjang banjir bandang di kecamatan Linge, Aceh Tengah. (FIRHAN FARABI/RAKYAT ACEH)RAKYAT ACEH | BANDA ACEH – Gubernur Aceh Muzakir Manaf, akrab disapa Mualem, kembali menetapkan perpanjangan keempat status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh selama tujuh hari, terhitung mulai 23 hingga 29 Januari 2026.
Dalam keputusannya, Mualem menyampaikan perpanjangan status tanggap darurat dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan pemerintah pusat serta Surat Rekomendasi Menteri Dalam Negeri tertanggal 21 Januari 2026 tentang perpanjangan status tanggap darurat bencana di Provinsi Aceh.
Perpanjangan ini juga mempertimbangkan kondisi penanggulangan bencana di lapangan serta sebaran korban terdampak yang masih membutuhkan penanganan darurat. Berdasarkan laporan lapangan, penanganan bencana belum sepenuhnya tuntas, sebagaimana disampaikan oleh Bupati Aceh Tamiang, Bupati Aceh Utara, dan Bupati Pidie Jaya.
“Saya menetapkan Perpanjangan Keempat Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh selama tujuh hari, terhitung mulai 23 hingga 29 Januari 2026,” ujar Mualem tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh yang digelar secara virtual di ruang rapat Posko Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor Aceh, Kantor Gubernur Aceh, Kamis (22/1) malam.
Mualem menjelaskan, perpanjangan status tanggap darurat bertujuan untuk memastikan pembersihan lingkungan, distribusi bantuan logistik, layanan kesehatan, serta perbaikan akses masyarakat dapat dilakukan secara lebih cepat, merata, dan terkoordinasi, termasuk menjangkau gampong-gampong terdampak yang sulit diakses.
Ia juga mengajak seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), pemerintah kabupaten/kota, TNI/Polri, relawan, dunia usaha, dan masyarakat untuk terus bekerja bersama mempercepat pemulihan Aceh agar sekolah, permukiman, fasilitas publik, serta perekonomian warga dapat segera pulih dan aktivitas masyarakat kembali normal.
Dalam arahannya, Gubernur Mualem memberikan perhatian khusus kepada masyarakat di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Ia menyebut wilayah tersebut sangat membutuhkan pembangunan sedikitnya delapan jembatan darurat.
“Di Sawang, masyarakat sangat membutuhkan delapan jembatan darurat. Saat ini, warga terpaksa menyeberangi sungai secara manual. Jika debit air rendah masih bisa dilalui, namun jika arus deras, akses transportasi warga benar-benar terputus,” tambah Mualem.
Sejalan dengan penetapan tersebut, Gubernur Aceh menginstruksikan seluruh SKPA dan pemangku kepentingan terkait untuk segera menjalankan langkah-langkah strategis di lapangan.
Fokus utama diarahkan pada koordinasi intensif dengan Satgas Pemulihan Bencana kementerian, penuntasan pembersihan permukiman, fasilitas ibadah, sekolah, serta lahan pertanian warga yang terdampak.
Selain itu, Gubernur juga menekankan percepatan distribusi logistik ke wilayah terisolir dan prioritas pencarian korban yang masih hilang, serta menargetkan penyelesaian dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) paling lambat 2 Februari 2026.
“Saya instruksikan kepada seluruh SKPA dan pemangku kepentingan untuk bergerak cepat. Pastikan logistik sampai ke gampong-gampong yang masih terisolir dan tuntaskan pembersihan fasilitas publik maupun lahan warga. Kita juga harus mengejar penyelesaian dokumen R3P sebelum awal Februari,” tutup Mualem. (fir/min)
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar