Peran Bank Sentral dalam Menciptakan Pertumbuhan Ekonomi Aceh
Prof. Dr. Apridar, S.E., M. Si.Oleh: Prof. Dr. Apridar, S.E., M. Si.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis USK serta Ketua Dewan Pakar ICMI Orwil Aceh
apridar@usk.ac.id
Pendahuluan
Bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh pada November 2025 meninggalkan luka mendalam tidak hanya pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada fundamental ekonomi daerah. Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan bahwa perekonomian Aceh pada triwulan IV 2025 mengalami kontraksi akibat bencana tersebut, dengan tingkat inflasi melonjak hingga 6,71 persen secara tahunan (year on year) pada akhir 2025. Memasuki awal 2026, tekanan inflasi masih terasa dengan angka mencapai 6,69 persen pada Januari 2026.
Di tengah tantangan berat ini, peran bank sentral menjadi sangat krusial. Tidak sekadar sebagai otoritas moneter yang menjaga stabilitas nilai rupiah, Bank Indonesia (BI) melalui Kantor Perwakilan Aceh telah menjelma menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan. Tulisan ini mengupas bagaimana peran bank sentral di Aceh tidak hanya bersifat pro-stability, tetapi juga pro-growth, serta relevansinya dengan agenda pemulihan ekonomi pascabencana.
Menjaga Stabilitas sebagai Prasyarat Pertumbuhan
Peran pertama dan paling fundamental bank sentral adalah menjaga stabilitas. Dalam konteks Aceh, stabilitas harga menjadi pekerjaan rumah yang tidak mudah. Inflasi Aceh pada Januari 2026 mencapai 6,69 persen secara tahunan, meningkat tajam 3,55 persen dibandingkan Desember 2025. Lonjakan ini utamanya dipicu oleh bencana banjir dan longsor yang mengganggu jalur distribusi serta produksi komoditas strategis, terutama sektor pangan.
Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 menegaskan bahwa kebijakan BI tahun 2026 akan bersifat pro-stability untuk menjaga inflasi dan nilai tukar, serta pro-growth untuk mendorong kredit dan digitalisasi. Dua pendekatan ini berjalan beriringan. Stabilitas yang terjaga menciptakan kepastian bagi dunia usaha, sementara kebijakan yang mendorong pertumbuhan mempercepat pemulihan ekonomi.
Di tingkat lokal, BI Aceh tidak sekadar mengandalkan instrumen moneter konvensional. Upaya pengendalian inflasi dilakukan melalui pendekatan budaya, dengan mengkampanyekan gerakan “belanja bijak” kepada masyarakat. Kepala KPwBI Aceh, Agus Chusaini, mengajak masyarakat yang menerima tunjangan hari raya (THR) untuk tidak berbelanja berlebihan, membeli sesuai kebutuhan, mengutamakan pangan lokal, serta menggunakan pembayaran non-tunai melalui QRIS. Kampanye ini bukan sekadar imbauan, melainkan strategi kolektif untuk menahan lonjakan permintaan yang dapat memicu kenaikan harga lebih lanjut.
Mendorong Inklusi Keuangan dan Digitalisasi UMKM
Peran kedua bank sentral terletak pada upaya mendorong inklusi keuangan, terutama bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian Aceh. Data BI menunjukkan bahwa UMKM berkontribusi sebesar 57,14 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap hampir 97 persen tenaga kerja. Di Aceh, kontribusi serupa menjadikan UMKM sebagai sektor yang tidak boleh diabaikan dalam agenda pemulihan ekonomi.
BI Aceh telah menyusun berbagai program prioritas yang difokuskan pada tiga pilar utama: korporatisasi, peningkatan kapasitas, dan akses pembiayaan. Langkah konkret diwujudkan melalui pelatihan digitalisasi bagi pelaku UMKM dan pengenalan fasilitas pembayaran digital QRIS. Hingga akhir 2024, lebih dari 652.000 pengguna di Aceh telah memanfaatkan QRIS, dengan jumlah merchant mencapai 171.616, di mana mayoritas adalah usaha mikro sebanyak 126.707 merchant.
Digitalisasi pembayaran ini memiliki efek berganda. Selain meningkatkan efisiensi transaksi, QRIS juga memperluas jangkauan pasar bagi UMKM Aceh ke ranah nasional bahkan internasional. Di tengah keterbatasan akses pembiayaan yang selama ini menjadi keluhan utama pelaku UMKM, digitalisasi membuka peluang baru untuk menjangkau konsumen yang lebih luas tanpa terbatas jarak geografis.
Memperkuat Akses Pembiayaan bagi Sektor Produktif
Peran ketiga bank sentral terlihat dalam upaya mendorong perbankan untuk lebih memudahkan akses kredit bagi sektor produktif. BI Aceh secara konsisten menyuarakan harapan agar perbankan di Tanah Rencong mempermudah persyaratan Kredit Usaha Rakyat (KUR), terutama terkait agunan. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Aceh, realisasi penyaluran KUR di Aceh hingga Juli 2025 mencapai Rp1,84 triliun kepada 20.654 debitur, dari total kuota tahunan Rp5,8 triliun.
Agus Chusaini menekankan bahwa masih banyak pelaku UMKM yang mengeluhkan soal agunan sebagai kendala utama. Padahal, untuk pinjaman di bawah Rp100 juta, sebenarnya tidak disyaratkan agunan. Kesenjangan informasi ini menjadi tantangan tersendiri yang perlu dijembatani. “Jadi, dari sisi bank syaratnya dimudahkan, dan pelaku usaha juga harus meminta, karena dana itu untuk pengembangan ekonomi produktif,” ujarnya.
Dalam konteks pemulihan pascabencana, peran BI semakin krusial. Pemerintah bersama BI turut membentuk Klinik UMKM Bangkit yang menyediakan layanan satu atap untuk memulihkan pembiayaan, pasar, dan produksi UMKM di Aceh. Klinik ini akan dibuka di lima titik di Aceh: Banda Aceh, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Tamiang, dan Aceh Utara, serta mulai beroperasi pada awal 2026. Skema ini menjadi contoh konkret kolaborasi lintas lembaga dalam mempercepat pemulihan ekonomi daerah.
Memastikan Kelancaran Sistem Pembayaran dan Distribusi Uang
Peran keempat bank sentral adalah memastikan kelancaran sistem pembayaran, terutama pada momen-momen kritis seperti Ramadan dan Idulfitri. Menghadapi lonjakan kebutuhan uang tunai selama Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah, BI Aceh menyiapkan Uang Layak Edar (ULE) sebesar Rp4 triliun. Langkah ini merupakan bagian dari program nasional Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idulfitri (SERAMBI) 2026.
Namun, yang lebih penting dari sekadar menyediakan uang tunai adalah strategi distribusi yang tepat sasaran. BI Aceh mengoptimalkan penggunaan aplikasi PINTAR (Penukaran dan Tarik Uang Rupiah) untuk memungkinkan masyarakat memesan jadwal dan lokasi penukaran secara tertib dan terencana. Digitalisasi layanan kas ini mengurangi antrean panjang dan meningkatkan efisiensi distribusi.
Meski menyiapkan uang tunai dalam jumlah besar, BI Aceh juga mendorong masyarakat untuk memanfaatkan transaksi digital. Kebijakan ini tidak hanya mendukung efisiensi, tetapi juga inklusi keuangan jangka panjang. Sinergi dengan perbankan dan Asosiasi Perusahaan Jasa Pengelolaan Uang Rupiah (PJPUR) menjadi kunci agar distribusi uang berjalan efektif, tepat waktu, dan sesuai kebutuhan masyarakat Aceh.
Sinergi untuk Pemulihan dan Pertumbuhan Berkelanjutan
Pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan I 2025 sempat mencapai 4,59 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya, sebelum akhirnya terdampak bencana pada akhir tahun. Prospek ke depan menunjukkan optimisme. BI memprakirakan perekonomian Aceh pada 2026 akan tumbuh membaik pada kisaran 3,09-3,69 persen (yoy), didorong oleh proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana serta pulihnya jalur distribusi.
Optimisme ini tidak muncul dalam ruang hampa. Presiden Prabowo Subianto dalam PTBI 2025 memberikan arahan tegas mengenai pentingnya eksekusi cepat, termasuk pembentukan Satgas Khusus untuk memperbaiki sekitar 300 ribu jembatan rusak yang menghambat akses masyarakat. Instruksi ini menjadi momentum untuk mempercepat pemulihan infrastruktur dasar yang menjadi prasyarat pertumbuhan ekonomi.
Di tingkat lokal, sinergi antara BI dan pemerintah kota terus diperkuat. Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, dalam pertemuan dengan BI Aceh membahas kolaborasi untuk pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, serta revitalisasi ruang publik. Komitmen ini menunjukkan bahwa peran bank sentral tidak berhenti pada kebijakan moneter, tetapi meluas hingga pembangunan ekonomi daerah secara langsung.
Penutup
Bank Indonesia telah membuktikan bahwa perannya sebagai bank sentral tidak terbatas pada menjaga stabilitas nilai rupiah. Di Aceh, BI menjelma menjadi mitra pembangunan yang aktif menjaga inflasi agar tidak menggerogoti daya beli masyarakat, mendorong digitalisasi UMKM agar lebih kompetitif, memastikan akses pembiayaan bagi sektor produktif, dan menjamin kelancaran sistem pembayaran di momen-momen kritis.
Tantangan ke depan masih berat. Pemulihan pascabencana membutuhkan kerja keras dan sinergi semua pihak. Namun, dengan fondasi stabilitas yang terus dijaga, dengan digitalisasi yang semakin masif, dan dengan kolaborasi lintas lembaga yang terus diperkuat, optimisme menuju pertumbuhan ekonomi Aceh yang lebih tinggi dan berdaya tahan bukan sekadar wacana. Seperti tema PTBI 2025, sinergi adalah kunci menuju Aceh yang Tangguh dan Mandiri.
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar