Akhlak Merupakan Fondasi Utama Pembangunan Ekonomi Bangsa
Prof. Dr. Apridar, S.E., M. Si.Oleh: Prof. Dr. Apridar, S.E., M. Si.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis USK serta Ketua Dewan Pakar ICMI Orwil Aceh
apridar@usk.ac.id
Pembangunan ekonomi sebuah daerah tidak berdiri di atas angka pertumbuhan semata. Kemajuan fisik, infrastruktur, dan angka statistik tidak otomatis menciptakan kesejahteraan yang merata. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh meningkat dari 75,36 pada tahun 2024 menjadi 76,23 pada tahun 2025. Capaian ini menempatkan Aceh pada peringkat ke-11 secara nasional. Namun, angka ini menyimpan tantangan struktural yang nyata. Disparitas pembangunan antarkabupaten dan kota di Aceh masih tinggi. Kemajuan materi tanpa keterikatan pada integritas moral gagal mewujudkan keadilan sosial.
Teori modal sosial (social capital) menegaskan bahwa kepercayaan publik (trust), norma, dan jaringan kerja adalah penggerak utama efisiensi ekonomi. Di Aceh, akhlak menjadi norma dasar yang membentuk modal sosial tersebut. Tanpa akhlak, transaksi ekonomi menjadi berbiaya tinggi. Efisiensi anggaran menurun secara drastis, dan investasi publik terhambat.
Data penegakan hukum menunjukkan bahwa kapasitas teknis dan kecerdasan tanpa akhlak justru merusak struktur ekonomi. Sepanjang tahun 2023, sebanyak 52 orang di Aceh ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi. Pelakunya mencakup kepala daerah, pejabat eselon, hingga staf teknis.
Pada tahun 2024, kejahatan anggaran meluas hingga ke tingkat pemerintahan desa. Sektor Dana Desa menjadi titik rawan utama penyalahgunaan wewenang. Seorang kepala desa di Kabupaten Aceh Besar menerima vonis penjara 2 tahun 4 bulan. Ia terbukti mengorupsi dana desa sebesar Rp762 juta. Pada skala provinsi, mantan Kepala BPSDM Aceh menghadapi dakwaan penyalahgunaan dana beasiswa. Tindakan tersebut merugikan keuangan negara hingga Rp14,32 miliar.
Data korupsi ini membuktikan satu fakta empiris. Kegagalan pembangunan di Aceh bukan disebabkan oleh kekurangan sumber daya manusia yang terdidik. Korupsi terjadi karena krisis integritas dan degradasi moral. Ketika anggaran publik untuk penanggulangan kemiskinan dan pendidikan dialihkan untuk kepentingan pribadi, efisiensi ekonomi hancur. Ketimpangan pendapatan meningkat, dan kepercayaan investor serta masyarakat runtuh. Korupsi meningkatkan biaya transaksi (transaction cost) dalam perekonomian secara signifikan. Investor enggan masuk jika kepastian hukum dan tata kelola pemerintahan yang bersih tidak terjamin.
Oleh karena itu, akhlak bukan sekadar konsep spiritual yang abstrak. Akhlak adalah variabel ekonomi yang konkret dan terukur. Pemimpin yang memiliki akhlak menjalankan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan efisien. Penjabat Bupati Iswanto menegaskan bahwa kepemimpinan yang amanah, adil, dan berdedikasi menjadi teladan nyata bagi publik. Gubernur Aceh Achmad Marzuki menyampaikan pesan serupa kepada para alumni IPDN agar tidak menjual harga diri demi jabatan. Pemimpin berakhlak membangun kepercayaan publik. Kepercayaan inilah yang menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi daerah.
Untuk mencetak pemimpin dan pelaku ekonomi yang berakhlak, Aceh membutuhkan strategi sistematis melalui penguatan lembaga pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Keluarga menjadi benteng pertama pembentukan karakter. Pendidikan karakter dalam keluarga menanamkan kejujuran dan rasa tanggung jawab sejak usia dini.
Pada jalur pendidikan formal dan keagamaan, integrasi antara sekolah umum dan lembaga dayah menjadi langkah strategis. Kabupaten Aceh Besar menjalankan program “Beut Kitab Bak Sikula”. Program ini menghadirkan guru dayah untuk mengajar di sekolah umum dan menjangkau sekitar 29.000 siswa SD serta SMP. Langkah ini menggabungkan sains modern dengan kedalaman tradisi keilmuan dayah.
Wakil Gubernur Fadhlullah menegaskan bahwa dayah berfungsi sebagai benteng utama pembentukan generasi beriman dan berakhlak. Pesantren terpadu mengajarkan adab, kedisiplinan, kepemimpinan, dan semangat pengabdian. Penelitian mengenai pesantren modern membuktikan bahwa pendidikan karakter yang terstruktur berhasil membangun modal sosial serta menekan angka kenakalan remaja. Generasi muda yang memiliki disiplin dan integritas tinggi akan menjadi tenaga kerja yang produktif, jujur, dan berdaya saing tinggi dalam perekonomian lokal maupun nasional.
Penguatan karakter juga menyasar tingkat perguruan tinggi, masjid, dan organisasi masyarakat. Perguruan tinggi mencetak tenaga profesional yang siap masuk ke pasar kerja. Tanpa etika profesi yang kuat, lulusan perguruan tinggi rentan terjebak dalam praktik kecurangan bisnis dan korupsi sistemik yang merugikan pasar.
Tantangan pembentukan akhlak semakin berat pada era digital saat ini. Ketua Komisi C MPU Kota Banda Aceh menyoroti maraknya penyebaran informasi tanpa verifikasi dan budaya saling menghujat di media sosial. Banyak masyarakat menerima dan membagikan informasi palsu tanpa proses tabayun atau verifikasi terlebih dahulu.
Politisi Gerindra Aceh dan Sekretaris Daerah Aceh turut menyoroti penurunan kualitas komunikasi di ruang digital. Ruang publik digital Aceh diwarnai oleh penggunaan bahasa kasar, penghinaan verbal, ujaran kebencian, hingga konten tidak pantas. Kondisi ini mengguncang sendi-sendi sosial, merusak keteraturan publik, dan menciptakan polarisasi di tengah masyarakat.
Di tengah dinamika politik lokal, seperti Pilkada Aceh 2024, polarisasi digital berpotensi merusak persaudaraan. Pasangan Mualem-Dek Fadh memperoleh 53,3 persen suara, sedangkan pasangan Bustami-Fadhil memperoleh 46,7 persen suara. Perbedaan pilihan politik merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, konflik verbal dan penyebaran hoaks – seperti isu palsu mengenai penerapan Daerah Operasi Militer (DOM) atau narasi Aceh keluar dari Indonesia dapat merusak stabilitas ekonomi dan sosial. Polda Aceh berulang kali mengimbau masyarakat untuk menghentikan penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian.
Stabilitas sosial merupakan syarat mutlak bagi pertumbuhan ekonomi. Ketika media sosial penuh dengan narasi kebencian dan fitnah, iklim investasi terganggu. Kewirausahaan membutuhkan ruang yang aman, damai, dan kondusif. Penggunaan media sosial yang etis dan santun menjadi bagian dari akhlak publik yang mendukung pertumbuhan ekonomi modern.
Masa depan ekonomi Aceh sangat bergantung pada kualitas generasi mudanya. Pemerintah meluncurkan program AMANAH (Aneuk Muda Aceh Unggul Hebat). Program ini menggabungkan pelatihan kepemimpinan berkarakter dengan penguatan ekosistem kewirausahaan. Tokoh pemuda Aceh menegaskan bahwa pemuda bukan sekadar penonton masa depan, melainkan kekuatan ekonomi Aceh hari ini. Pemuda harus adaptif, kreatif, dan inovatif tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam dan kearifan lokal.
Kesimpulannya, akhlak adalah fondasi utama pembangunan ekonomi bangsa, khususnya di Aceh. Kemajuan ekonomi tanpa akhlak hanya menghasilkan ketimpangan, penyalahgunaan kekuasaan, dan penyaluran anggaran yang tidak tepat sasaran. Sebaliknya, pembentukan akhlak yang kuat melalui keluarga, dayah, sekolah, dan tata kelola pemerintahan yang jujur menciptakan modal sosial yang kokoh. Dengan modal sosial ini, Aceh dapat menekan biaya korupsi, meningkatkan kepercayaan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar