14 Jabatan Strategis Masih Diisi Plt, Lhokseumawe Tunggu Restu BKN untuk Seleksi Pejabat
RAKYAT ACEH | LHOKSEUMAWE – Pemerintah Kota Lhokseumawe masih menunggu persetujuan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk membuka seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan pemerintah daerah tersebut. Proses ini menjadi tahapan penting untuk mengisi 14 jabatan strategis yang hingga kini belum memiliki pejabat definitif.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Lhokseumawe, A. Haris, S.Sos., M.Si., mengatakan pihaknya telah mengajukan permohonan izin kepada BKN. Pelaksanaan seleksi akan segera dimulai setelah persetujuan tersebut diterbitkan.
“ Kita sudah mengajukan izin ke BKN dan tinggal menunggu persetujuan untuk melakukan seleksi. Kalau izin sudah ada, maka akan langsung kita buka seleksi terbuka JPT Pratama untuk sejumlah jabatan,”kata A. Haris dikonfirmasi Rakyat Aceh, Selasa (13/10/26).
Menurutnya, setelah izin diterima, Pemko Lhokseumawe akan membentuk panitia seleksi (pansel) yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, dan kalangan profesional.
Pembentukan pansel menjadi bagian penting dalam memastikan proses seleksi berjalan secara objektif, transparan, dan berdasarkan kompetensi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
14 Jabatan Strategis Menanti Pejabat Definitif
Berdasarkan data yang disampaikan, terdapat 14 jabatan di lingkungan Pemko Lhokseumawe yang saat ini masih diisi pelaksana tugas (Plt), yakni:
Asisten I Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe.
Asisten II Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe.
Staf Ahli Walikota bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan.
Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.
Kepala Dinas Sosial.
Kepala Dinas Kesehatan.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Sekretaris Dewan (Sekwan).
Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar).
Kepala Dinas Pertanahan.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
“Banyaknya jabatan strategis yang belum terisi secara definitif membuat proses seleksi ini menjadi salah satu agenda penting dalam penataan birokrasi Pemko Lhokseumawe,”ucap Sekda A.Haris.
Jabatan-jabatan tersebut memiliki fungsi berbeda, mulai dari koordinasi pemerintahan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, penanganan bencana, hingga pengelolaan aparatur sipil negara (ASN). Karena itu, kepastian pengisian jabatan melalui mekanisme yang sesuai ketentuan menjadi penting untuk menjaga kesinambungan program dan efektivitas pelayanan publik.
Transparansi Seleksi Jadi Sorotan
Di tengah penantian persetujuan BKN, tantangan berikutnya bagi Pemko Lhokseumawe adalah memastikan proses seleksi tidak hanya memenuhi prosedur administratif, tetapi juga menghasilkan pejabat yang memiliki kapasitas kepemimpinan, integritas, dan rekam jejak yang memadai.
Keterbukaan informasi mengenai tahapan seleksi, persyaratan peserta, mekanisme penilaian, hingga hasil akhir akan menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap proses pengisian jabatan tersebut.
Publik juga menantikan kepastian jadwal pelaksanaan seleksi, mengingat 12 posisi tersebut mencakup sejumlah perangkat daerah yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat.
Hingga persetujuan BKN diterbitkan, jadwal resmi pembukaan seleksi dan kepastian pengisian masing-masing jabatan masih menunggu perkembangan lebih lanjut.
Bagi Pemko Lhokseumawe, seleksi terbuka ini bukan sekadar agenda pergantian pejabat, melainkan momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan melalui penempatan aparatur yang profesional, kompeten, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.(arm/ra)
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Lhokseumawe, A. Haris, S.Sos., M.Si., mengatakan pihaknya telah mengajukan permohonan izin kepada BKN. ARMIADI RAKYAT ACEH
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar