Ketum PNA: Aspirasi Rakyat Tak Boleh Dibungkam dengan Senjata, Insiden Pidie Harus Diusut Transparan

RAKYAT ACEH | LHOKSEUMAWE – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Nusantara Aceh (DPP PNA), Misbahul Munir, ST., MM., yang akrab disapa Rahul Cobra, mendesak pengusutan menyeluruh atas insiden penembakan di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.

Rahul menegaskan, peristiwa tersebut tidak boleh dipandang sebagai persoalan keamanan biasa. Insiden itu menyangkut keselamatan masyarakat sipil sekaligus menjadi ujian serius bagi komitmen seluruh pihak dalam menjaga perdamaian Aceh yang telah dibangun melalui perjalanan panjang dan pengorbanan besar.

Baca Juga

4 hari  lalu

TA. Khalid Kecam Penembakan Warga di Pidie: Penegakan Hukum Tak Boleh Dibayar dengan Nyawa Rakyat

13 redaksi

Menurutnya, setiap aspirasi masyarakat, termasuk yang berkaitan dengan dinamika politik dan kekhususan Aceh, harus disikapi melalui dialog, pendekatan hukum, serta mekanisme demokrasi. Bukan dengan tindakan kekerasan, apalagi penggunaan senjata api.

“Suara rakyat tidak boleh dijawab dengan letusan senjata. Negara memiliki kewajiban melindungi masyarakat, menjamin hak-hak warga negara, serta memastikan setiap persoalan diselesaikan melalui mekanisme hukum yang adil,” tegas Rahul dalam keterangannya kepada Rakyat Aceh, Senin (9/11/2026).

Ia mengingatkan, perdamaian Aceh yang telah memasuki tahun ke-21 sejak penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki pada 15 Agustus 2005 bukan sekadar berakhirnya konflik bersenjata.

Baca Juga

4 hari  lalu

KSOP Meulaboh Sosialisasikan Keselamatan Pelayaran bagi Pramuka Aceh Barat

70 redaksi

Lebih dari itu, perdamaian harus diwujudkan melalui jaminan keamanan, keadilan, penghormatan terhadap hak masyarakat, dan terbukanya ruang demokrasi bagi seluruh elemen rakyat Aceh.

“Jangan sampai perdamaian hanya dimaknai sebagai tidak adanya perang. Perdamaian sejati harus dirasakan langsung oleh masyarakat melalui rasa aman, keadilan, dan penghormatan terhadap hak-hak mereka,” ujarnya.

Persoalan Bendera Aceh Jangan Diselesaikan dengan Pendekatan Kekerasan

Rahul juga menyinggung dinamika aspirasi masyarakat terkait pengibaran bendera bulan bintang yang selama ini menjadi bagian dari pembahasan mengenai kekhususan dan identitas politik Aceh.

Menurutnya, persoalan tersebut memiliki dimensi historis, politik, dan regulasi yang tidak bisa disederhanakan menjadi persoalan keamanan semata.

Ia menilai, perbedaan pandangan mengenai implementasi kekhususan Aceh harus diselesaikan melalui komunikasi politik, dialog antar lembaga, serta mekanisme hukum yang berlaku.

Karena itu, pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh dinilai perlu membuka ruang komunikasi yang lebih konstruktif agar persoalan yang belum menemukan titik penyelesaian tidak terus berkembang menjadi ketegangan di tengah masyarakat.

“Perbedaan pandangan mengenai simbol dan aspirasi politik Aceh harus diselesaikan secara bermartabat. Jangan sampai persoalan yang seharusnya bisa dibicarakan melalui jalur politik justru berkembang menjadi konflik di lapangan,” katanya.

Rahul mengingatkan, pendekatan represif yang tidak proporsional berisiko membangkitkan kembali trauma kolektif masyarakat terhadap pengalaman konflik masa lalu.

Desak Fakta Penembakan Dibuka ke Publik

Terkait insiden di Pulo Keunari, Rahul meminta aparat penegak hukum dan seluruh institusi berwenang segera melakukan penyelidikan secara menyeluruh, independen, transparan, dan akuntabel.

Ia menegaskan, pengungkapan kasus tidak boleh berhenti pada pernyataan atau penjelasan sepihak. Masyarakat berhak mengetahui kronologi kejadian, penyebab penggunaan senjata api, pihak-pihak yang terlibat, serta bentuk pertanggungjawaban hukum apabila ditemukan pelanggaran.

Menurutnya, proses penyelidikan juga harus menjamin perlindungan terhadap saksi, korban, dan keluarga korban agar pengungkapan fakta berlangsung secara objektif.

“Jangan biarkan kasus ini menyisakan tanda tanya di tengah masyarakat. Semua fakta harus dibuka secara terang. Jika ditemukan pihak yang melakukan pelanggaran hukum, siapa pun orangnya harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan perundang-undangan,” tegasnya.

Ia menambahkan, transparansi penanganan kasus menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Sebab, ketidakjelasan penanganan peristiwa yang menimbulkan korban jiwa berpotensi memperbesar ketegangan sosial dan memperlemah kepercayaan publik terhadap komitmen perdamaian.

Di sisi lain, Rahul mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk mantan kombatan, tokoh politik, tokoh adat, pemuda, dan generasi muda Aceh untuk tetap menahan diri serta tidak mudah terprovokasi oleh perkembangan situasi.

Namun, ia mengingatkan bahwa menjaga perdamaian bukan berarti masyarakat harus kehilangan keberanian menyampaikan kritik maupun memperjuangkan hak-haknya.

Aspirasi rakyat tetap harus disuarakan, tetapi melalui jalur konstitusional, demokratis, damai, dan bermartabat.

“Kita tidak boleh membiarkan peristiwa ini menjadi pemicu ketegangan baru. Masyarakat harus tetap tenang, tetapi proses pengungkapan fakta dan penegakan hukum tidak boleh diabaikan. Menjaga perdamaian dan memperjuangkan keadilan merupakan dua hal yang harus berjalan beriringan,” pesannya.

Rahul menegaskan, tanggung jawab menjaga perdamaian Aceh tidak hanya berada di pundak masyarakat, tetapi juga pemerintah, aparat keamanan, dan seluruh pemangku kepentingan.

Ia berharap insiden di Pulo Keunari menjadi momentum bagi semua pihak untuk mengevaluasi pendekatan penyelesaian persoalan di Aceh, terutama yang berkaitan dengan aspirasi politik dan hak-hak masyarakat.

“Perjuangan mewujudkan keadilan dan cita-cita Aceh harus terus berjalan. Tetapi jangan sampai pengorbanan rakyat justru melahirkan luka baru. Aceh tidak membutuhkan kekerasan, melainkan keadilan, kepastian hukum, dan komitmen nyata untuk menjaga perdamaian,”terang Rahul. (arm/ra)