Aceh sebagai Modal Peradaban Bangsa
Prof. Dr. Apridar, S.E., M. Si.Oleh: Prof. Dr. Apridar, S.E., M. Si.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis USK serta Ketua Dewan Pakar ICMI Orwil Aceh
Email: apridar@usk.ac.id
Dalam perjalanan panjang bangsa Indonesia, Aceh bukan sekadar wilayah di ujung barat kepulauan Nusantara. Ia adalah halaman depan peradaban. Gelar “Serambi Mekkah” yang melekat padanya bukan sekadar atribut keagamaan, melainkan pengakuan atas peran strategisnya sebagai simpul utama jaringan intelektual, diplomatik, dan kebudayaan yang menghubungkan Nusantara dengan dunia Islam dan dunia internasional pada masanya. Jika kita berbicara tentang modal peradaban bangsa, Aceh adalah salah satu fondasi utamanya dan sayangnya, modal ini kerap belum dikelola secara sadar sebagai kekuatan kebangsaan di masa kini.
Kesultanan Aceh Darussalam pada abad ke-16 hingga ke-17 tidak hanya menguasai jalur perdagangan Selat Malaka, tetapi juga menjadi pusat studi Islam yang disegani. Para penguasa Aceh menjalin hubungan diplomatik dengan Kesultanan Utsmaniyah, Inggris, Belanda, dan Perancis. Kapal-kapal Aceh membawa lada, emas, dan rempah, tetapi juga membawa pulang kitab-kitab, gagasan, dan pengakuan internasional. Di masa itu, Aceh bukan penerima pasif budaya luar, melainkan aktor yang mampu mengolah pengaruh asing menjadi peradaban yang khas dan berdaulat.
Namun, kejayaan politik dan ekonomi seringkali lebih mudah diceritakan daripada kedalaman peradaban. Aceh menyimpan tradisi intelektual yang luar biasa. Nama-nama seperti Hamzah Fansuri, Syamsuddin al-Sumatrani, dan Nuruddin ar-Raniri bukan sekadar ulama, melainkan filsuf yang karya-karyanya dibaca hingga ke dunia Melayu dan Timur Tengah. Syair-syair Hamzah Fansuri tentang wujudiyah mengajarkan bahwa peradaban tidak hanya tegak di atas masjid dan istana, tetapi juga di atas kemampuan manusia merenung, menulis, dan menyebarkan gagasan. Di sinilah letak modal pertama: tradisi literasi yang kokoh.
Sayangnya, lompatan sejarah pascakolonial dan konflik panjang Aceh pada akhir abad ke-20 semacam “mengistirahatkan” tradisi intelektual itu. Fokus pada isu politik dan keamanan membuat narasi peradaban Aceh tereduksi. Padahal, setelah perdamaian 2005, Aceh memiliki peluang emas untuk membangun Kembali, tidak hanya infrastruktur fisik, tetapi juga infrastruktur kebudayaan. Dalam konteks itulah kehadiran Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Aceh menjadi penting. Didirikan pada 2014 sebagai perguruan tinggi negeri seni budaya pertama di Sumatera, ISBI Aceh lahir dari kesadaran bahwa peradaban harus dikelola secara akademik, tidak hanya diwariskan secara oral.
Aceh sebagai modal peradaban bangsa memiliki setidaknya tiga lapis nilai yang masih relevan hingga kini.
Pertama, Aceh menunjukkan bagaimana sebuah masyarakat mampu memadukan keterbukaan dan identitas. Kesultanan Aceh menerima teknologi persenjataan dari Ottoman, menjalin konsesi dagang dengan Inggris, tetapi tidak kehilangan jati diri sebagai pusat kebudayaan Melayu-Islam. Keterbukaan tanpa kehilangan akar adalah resep penting bagi peradaban di era globalisasi saat ini.
Kedua, Aceh memiliki kekayaan budaya adiluhung yang diakui dunia. Tari Saman, misalnya, telah ditetapkan UNESCO sebagai Warisan Budaya Takbenda sejak 2011. Namun warisan seperti Saman bukan sekadar tontonan wisata; ia menyimpan nilai-nilai pendidikan, kerja sama, dan spiritualitas yang dapat menjadi model pendidikan karakter bangsa. Demikian pula dengan seni didong Gayo, rapai geleng, sastra lisan hikayat, hingga arsitektur rumah adat Rumoh Aceh. Semua itu adalah artefak hidup yang jika dikelola dengan pendekatan ilmiah, seperti yang coba dirintis ISBI Aceh melalui program studi seni pertunjukan, seni rupa, dan kajian sastra bisa menjadi sumber inovasi budaya nasional.
Ketiga, Aceh memiliki pengalaman historis dalam mengelola keragaman. Sebagai wilayah yang pernah menjadi simpul perdagangan internasional, Aceh telah lama hidup bersama berbagai etnis dan budaya. Kini, dengan 11 suku asli dan berbagai komunitas pendatang, Aceh sesungguhnya memiliki modal sosial untuk menunjukkan bagaimana kebudayaan dapat menjadi perekat, bukan pemecah. Kongres Peradaban Aceh yang diinisiasi ISBI Aceh pada 2024, yang menghasilkan rekomendasi pembakuan ejaan bahasa Aceh dan pembangunan Museum Peradaban Aceh, adalah langkah konkret untuk mengelola keragaman itu secara sistemik.
Namun, modal peradaban tidak akan berarti jika tidak dirawat. Dalam dunia yang bergerak cepat dengan kecerdasan buatan (AI) dan arus informasi yang deras, ancaman terbesar bukanlah hilangnya artefak budaya, tetapi hilangnya kemampuan masyarakat untuk memaknai warisannya. Di sinilah literasi budaya menjadi kunci. ISBI Aceh, melalui deklarasi Forum Aceh Menulis (FAMe) Chapter ISBI Aceh pada Januari 2023, mencoba membangun gerakan literasi yang tidak hanya soal membaca dan menulis, tetapi juga menulis ulang narasi Aceh dari perspektif akademik dan artistik. Dosen dan mahasiswa didorong untuk menerbitkan tulisan di media massa, membuat podcast “Meudrah”, dan mengadakan pekan literasi yang melibatkan masyarakat. Ini adalah upaya untuk menghidupkan kembali tradisi intelektual yang pernah menjadi ciri Aceh.
Tentu, tantangannya besar. Infrastruktur kebudayaan masih terbatas. Museum Peradaban Aceh yang direkomendasikan KPA 2024 belum berdiri. Program studi sejarah yang diamanatkan kepada ISBI Aceh baru terbentuk dan perlu pengembangan secara signifikan. Pembangunan fisik kampus ISBI Aceh di Jantho di atas lahan 30 hektar berjalan pelan karena keterbatasan anggaran. Namun yang lebih mendasar adalah tantangan kesadaran: belum semua pihak melihat kebudayaan sebagai urusan utama pembangunan. Kebudayaan masih sering diposisikan sebagai pelengkap, bukan sebagai poros.
Padahal, jika kita menelusuri ke belakang, peradaban Aceh tidak pernah dibangun dengan cara instan. Hamzah Fansuri menulis syairnya di atas kapal dagang yang singgah di berbagai pelabuhan. Saman lahir dari pergumulan ulama dan masyarakat di tanah Gayo. Kesultanan Aceh bertahan selama berabad-abad karena ia memiliki ekosistem peradaban yang kuat: ada istana, ada pesantren, ada pasar, ada panggung seni, dan ada ruang publik untuk gagasan berkembang.
Mengembalikan ekosistem seperti itu di era modern bukanlah nostalgia, melainkan strategi kebangsaan. Karena bangsa yang besar tidak hanya diukur dari PDB atau persenjataannya, tetapi dari kemampuannya menawarkan cara hidup yang bermartabat kepada dunia. Aceh memiliki semua modal untuk itu: sejarah, seni, tradisi intelektual, dan kini sebuah institusi pendidikan yang berkomitmen menjadikan peradaban sebagai proyek akademik.
Tugas kita selanjutnya adalah menjadikan modal itu tidak sekadar kebanggaan masa lalu, tetapi energi untuk masa depan. Setiap tulisan yang lahir dari mahasiswa ISBI Aceh, setiap rekomendasi kongres yang ditindaklanjuti pemerintah, setiap program studi yang membuka ruang kajian baru tentang Aceh, adalah batu bata kecil peradaban. Seperti kata Nietzsche, “He who has a why to live can bear almost any how.” Jika kita memiliki alasan kuat, bahwa Aceh adalah modal peradaban bangsa, maka segala keterbatasan akan terasa ringan.
Akhirnya, naskah singkat ini adalah salah satu upaya untuk mendokumentasikan dan merayakan modal itu. Bukan sebagai klaim, melainkan sebagai undangan: mari kita rawat Aceh sebagai modal peradaban, bukan hanya untuk Aceh, tetapi untuk Indonesia yang merindukan akar kebudayaannya sendiri
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar