RAKYAT ACEH | LHOKSUKON – Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun 2024, Kabupaten Aceh Utara mengalami Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pendapatan (SiLPA) sebesar Rp 91. 133.158.521.32.
“Secara persentase dapat kita lihat bahwa, Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 mencapai 99,56 persen. Ini terjadi kenaikan sebesar 0,14 persen dibandingkan tahun anggaran 2023,” kata Bupati Aceh Utara dalam rapat paripurna DPRK Aceh Utara masa persidangan III tahun sidang 2025 dalam rangka penyampaian LPJ pelaksanaan APBK tahun 2025, Senin, 7 Juli 2025.
Rapat Paripurna Masa Persidangan III ini dipimpin langsung Ketua DPRK Aceh Utara, Arafat, SE, MM dan dihadiri seluruh anggota DPRK Aceh Utara, Kepala SKPK dan Camat.
Bupati Aceh Utara yang diwakili Sekda dalam laporannya LPJ 2024 secara garis besar menyebutkan Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp 2.592.986.644.365.58.
Sedangkan Realisasi Belanja dan Transfer Daerah sebesar Rp 2.609.457.530.569.11. Dengan rincian belanja sebesar Rp 1.851.024.186.413.11. dan Transfer Rp 758.433.344.156.00.
“Selisih antara Realisasi Pendapatan dengan Belanja dan Transfer didapat defisit sebesar Rp 16.470.886.203.53. Pembiayaan Dearah Rp 107.604.044.715.85. Dengan demikian pada akhir tahun anggaran 2024 terdapat Silpa,” kata Bupati.
Sementara itu, Ketua DPRK Aceh Utara, Arafat, SE, MM saat memberikan sambutan sekaligus membuka rapat persidangan mengingatkan kepada Sekda Aceh Utara, sehubungan dengan pembahasan LPJ, seluruh SKPK utamanya pimpinan SKPK untuk tidak memberikan izin keluar daerah.
“Menunda perjalanan dinas keluar daerah selagi pembahasan LPJ oleh DPRK Aceh Utara bersama mitra kerja terhitung 10 sampai 16 Juli 2025,” kata Arafat.
Hal ini dilakukan, ujarnya, semata-mata untuk kelancaran dan ketepatan waktu sesuai yang dijadwalkan Panitia Musyawarah DPRK Aceh Utara. (ung/hra)
