Gaji Aparatur Gampong Dipotong, Pemkab Bireuen Bungkam

RAKYATACEH | BIREUEN – Alokasi Dana Gampong (ADG) merupakan dana yang sangat dibutuhkan saat ini. Semakin banyak yang dialokasikan, maka semakin berkembangnya gampong dalam hal pembangunan dan sosial kemasyarakatan.

Namun cukup memprihatinkan, ADG di Kabupaten Bireuen di tahun 2025 dipotong hampir Rp2,8 miliar, dengan rincian setiap desa mengalami pemotongan hingga Rp4,5 juta.

Pemangkasan anggaran tersebut cukup besar, mengingat ADG diperuntukkan kepada kemaslahatan masyarakat. Termasuk pembayaran insentif atau honor aparatur dan kelembagaan gampong.

Akibat pemotongan tersebut, aparatur dan kelembagaan gampong harus rela gajinya dipotong. Bukan ditambah, malah dipangkas. Inilah yang membuat miris kondisi yang terjadi di 609 desa di lingkungan Kabupaten Bireuen.

Baru-baru ini, berbagai pihak mendesak Bupati Bireuen agar menaruh perhatian khusus kepada ketua pemuda dengan menambah honornya setiap bulan yang notabene saat ini cukuplah rendah, dan tidak layak dengan kinerjanya di gampong.

Bukannya merespon terkait penambahan honor ketua pemuda, malahan sekarang, gaji atau insentif ribuan aparatur desa juga terancam mengalami pemangkasan akibat berkurangnya ADG.

Kepada media ini, salah seorang Sekretaris Desa (Sekdes) di Bireuen mengaku bahwa akibat pemotongan ADG, dirinya bersama keuchik harus menyesuaikan gaji aparatur untuk tahun 2025.

“Akibat pemotongan ADG, kami terpaksa memangkas gaji aparatur tahun ini, dan semua perangkat gampong terkena imbasnya,” sebut Sekdes itu kepada Rakyat Aceh, Jumat (15/8).

Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen tidak mau merespon dan membisu. Berulang kali media ini mencoba mengonfirmasi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pemkab Bireuen, Mawardi. Namun, ia lebih memilih bungkam.

Padahal, ribuan aparatur desa di Bireuen menjadi korban akibat pemotongan ADG, tapi tak ada penjelasan secara rinci kenapa tahun 2025 mengalami penyesuaian anggaran.

Sejumlah pertanyaan dengan tujuan dapat memberikan pemahaman kepada seluruh aparatur desa, sudah dipertanyakan media ini kepada Kepala BPKD Bireuen, tapi tak ada jawaban. Sehingga, Pemkab dinilai bahwa bungkamnya saat ini akibat tak mau menghiraukan kegelisahan masyarakat.

Pemangku kepentingan memilih abai terkait pemotongan ADG. Kesannya, aspirasi para keuchik dan aparatur desa tidak ditanggapi dengan baik oleh Pemkab Bireuen saat ini. (akh)