RAKYATACEH | BIREUEN – Kejaksaan Negeri (Kejari) menggelar rapat koordinasi dengan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bireuen dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten setempat, terkait program digitalisasi pembelajaran anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, serta pembangunan dan pengelolaan sekolah menengah atas unggul garuda di Kabupaten Bireuen.
Kegiatan tersebut berlangsung di aula kantor Kejaksaan Bireuen, Selasa (16/9).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bireuen, Munawal Hadi, Kasi intelijen Kejari Bireuen, Wendy Yuhfrizal, Kacabdin Wilayah Bireuen, Abdul Hamid, Analisis Kebijakan ahli Muda Bidang Pembinaan SD Disdik Bireuen, Khairul Mursalin, seluruh kepala sekolah yang menerima revitalisasi sekolah, dan seluruh pelaksana kegiatan.
Diketahui, kegiatan itu dilakukan sebagai langkah awal pelaksanaan pengamanan pembangunan strategis yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan melalui digitalisasi pembelajaran, sekaligus memastikan setiap proses pembangunan dan pengelolaan dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, transparan, dan akuntabel.
Kajari Bireuen mengatakan, revitalisasi sekolah bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut peningkatan mutu pendidikan, penguatan tata kelola, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bermartabat bagi anak-anak kita.
“Dalam konteks ini, Kejaksaan Negeri Bireuen hadir bukan sebagai lembaga yang sekadar mengawasi, tetapi juga sebagai mitra strategis yang siap mendukung dan mengawal setiap langkah program ini, agar berjalan sesuai dengan aturan dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Sehingga, melahirkan mutu pendidikan yang berkualitas,” ujar Munawal Hadi.
Dalam koordinasi itu, Kajari mengaku bahwa peran pihaknya untuk mengawal, karena program tersebut merupakan dari pusat yang harus diselesaikan dengan baik. sehingga nanti dalam pelaksanaannya, tidak terjadi kendala atau hambatan yang mempengaruhi, baik dari teknis maupun bangunannya.
“Koordinasi yang erat antara Dinas Pendidikan dan Kejaksaan Negeri menjadi sangat penting. Melalui pendekatan preventif dan edukatif, kami berharap potensi permasalahan hukum dalam pelaksanaan revitalisasi dapat dicegah sejak dini. Pendampingan hukum yang kami berikan adalah bagian dari peran kejaksaan dalam mewujudkan pembangunan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” terang Munawal.
Ia juga menegaskan kepada peserta rapat, agar jangan takut untuk berkoordinasi dengan kejaksaan untuk menghasilkan administrasi yang lebih tertib dan tentunya lebih mudah untuk dilakukan koreksi.
Kajari Bireuen juga berpesan agar pekerjaan yang dilakukan saat ini tepat mutu, tepat sasaran, dan ada nilai estetikanya.
Ia juga mengaku, kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Pedoman Jaksa Agung RI Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengamanan Pembangunan Strategis peran aktif Kejaksaan sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang di bidang intelijen penegakan hukum diwujudkan dalam melaksanakan pengamanan pembangunan strategis dengan mendeteksi dini potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang akan memberikan dampak terhadap pembangunan. (akh)
