RAKYATACEH | BIREUEN – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Bireuen, menggelar temu rembuk gerakan sipil dengan pemerintah kabupaten atau pengambil kebijakan.
Kegiatan tersebut berlangsung di aula hotel Fajar Bireuen, Rabu sore (28/5) sekira pukul 15.30 WIB.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Bupati Bireuen yang diwakili oleh Irwan SP MSi, selaku Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik. Kemudian, hadir juga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen, Surya Dharma SH, Asisten II Setdakab, Dailami SHut MLing, Kepala Dinas Kesehatan Bireuen, Irwan, pihak Bappeda, perwakilan Disdukcapil, Komisioner Baitul Mal, perwakilan Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, DPMG-PKB, Disperindagkop, dan Diskominsa.
Sementara perwakilan masyarakat sipil, turut diundang PPDI, HWDI, SAK, Daweut Apui, PWI, AJI, AWF, Akademisi, Gampong Seunebok Rawa, Meubumoe, RADAR, Harian Rakyat Aceh, KabarBireuen.com, Generasi DemRes, HMI, aparatur desa, aktivis masyarakat, aktivis mahasiswa, dan pendamping desa, serta perwakilan masyarakat sipil lainnya.
Koordinator GeRAK Bireuen, Murni M Nasir dalam kesempatan tersebut menyampaikan, ada beberapa aspek yang menjadi fokus utama pembahasan gerakan sipil untuk diusulkan kepada Pemkab Bireuen, yang kemudian dapat diusulkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2025-2029.
Adapun fokus gerakan sipil antara lain, membahas tentang sosial dan beduya yang berkaitan dengan bidang pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan. Kemudian, tentang pengembangan sektor ekonomi lokal. Lalu, kebutuhan pemuda, penyandang disabilitas, dan perempuan, serta mengenai persoalan lingkungan hidup.
“Kami melihat, Pemkab belum cukup memberikan ruang terbuka kepada masyarakat sipil. Sehingga, GeRAK Bireuen menggelar temu rembuk yang mempertemukan gerakan sipil dengan pemangku kebijakan,” ujar Murni.
Ia mengaku, pada pagi hari, Rabu (28/5) pihaknya juga menggelar kegiatan diskusi di aula hotel Djarwal Bireuen, dengan sesama perwakilan gerakan sipil, untuk menyatukan persepsi dalam menyampaikan sejumlah program kepada pemerintah.
“Setelah menyepakati sejumlah poin tuntutan kepada pemerintah untuk dibahas ke dalam RPJM, kita langsung melanjutkan dengan temu rembuk untuk menyerahkan langsung butir-butir program yang sudah dikemas dalam satu rangkuman kepada Pemkab Bireuen,” kata Koordinator GeRAK Bireuen.
Adapun diantara poin-poin program yang diusulkan gerakan sipil kepada Pemkab Bireuen antara lain, Beasiswa Dana Desa (DD) untuk anak dari keluarga tidak mampu, mengaktifkan dan memaksimalkan fungsi BLK sebagai pusat pelatihan keterampilan kerja untuk pemuda, perempuan, dan pencari kerja di Kabupaten Bireuen.
Kemudian, menggalakkan gerakan budaya lokal dengan menetapkan satu hari dalam sepekan sebagai hari berbahasa Aceh di lingkungan sekolah, pemerintahan, dan masyarakat. Lalu, menyediakan tempat khusus bagi pelaku seni dan budaya untuk tampil, berlatih, serta mengembangkan potensi mereka secara berkelanjutan, serta puluhan program lainnya yang berkaitan dengan pelayanan publik.
Sementara itu, Irwan SP MSi, selaku Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh gerakan sipil sudah sangat tepat, dan pihaknya berkomitmen untuk mempertimbangkan agar dapat dibahas dalam RPJM.
“Semua program yang disampaikan sudah sangat tepat, kita akan mempertimbangankan semua poin-poin tersebut guna dibahas nantinya ke dalam RPJM. Namun, tidak semua terealisasi, kita juga harus melihat kesanggupan Pemkab Bireuen dalam hal anggaran,” terang Irwan.
Sedangkan Pimpinan DPRK Bireuen, Surya Dharma SH, siap mendukung Gerakan Sipil untuk dilibatkan langsung dalam pembahasan RPJM.
“Kita sebagai perwakilan rakyat, siap mendukung masyarakat sipil dalam pembangunan daerah ke arah lebih baik,” terang Surya Dharma. (akh)
