RAKYAT ACEH | LHOKSEUMAWE – Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Lhokseumawe hingga 248 persen memicu protes keras dari berbagai elemen masyarakat.
Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Lhokseumawe, Khalish Nur Hidayatullah, menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk ketidakpekaan pemerintah terhadap kondisi rakyat.
“Lonjakan ini tidak masuk akal. Rakyat sedang berjuang menghadapi tekanan ekonomi, malah dibebani pajak yang naik berkali lipat. Apakah rakyat dianggap sapi perah untuk menutup defisit anggaran?” tegas Khalish, dalam keterangannya kepada Rakyat Aceh, pada Jumat (29/8/2025).
Khalish menyoroti bahwa kenaikan PBB tersebut bukan hanya di luar nalar, tetapi juga bertentangan dengan pedoman dari Kementerian Dalam Negeri. Ia mengacu pada Surat Edaran Nomor 900.1.13.2/4525/SJ Tahun 2025, yang menegaskan bahwa kenaikan PBB maksimal hanya diperbolehkan hingga 100%.
“Kalau pemerintah pusat saja membatasi maksimal 100%, bagaimana mungkin Pemko Lhokseumawe berani menaikkan hingga 248%? Ini bukan hanya soal pelanggaran regulasi, tapi juga pengkhianatan terhadap rasa keadilan,” lanjutnya.
Kebijakan ini dinilai telah menimbulkan keresahan luas di tengah masyarakat. Khalish mendesak agar Pemerintah Kota Lhokseumawe segera mengevaluasi dan mencabut keputusan tersebut. Ia menegaskan bahwa regulasi tidak boleh dijadikan tameng untuk menutupi kebijakan yang menyengsarakan rakyat.
“Jangan bersembunyi di balik Qanun dan Perwali. Aturan dibuat untuk mensejahterakan rakyat, bukan menindas mereka. Jika kebijakan ini terus dipaksakan, Pemko Lhokseumawe sedang bermain api dengan kesabaran warganya sendiri,”terangnya.
Ia juga memperingatkan bahwa jika Pemko tidak segera mengambil langkah korektif, krisis kepercayaan publik akan semakin dalam.
“Pemerintah semestinya mendengar suara rakyat. Jangan buat mereka merasa ditinggalkan. Batalkan segera kenaikan PBB 248% ini, sebelum kepercayaan rakyat benar-benar hilang,” tutup Khalish. (adi/ra)
