RAKYATACEH | BIREUEN – Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kecamatan Gandapura, Tgk Mauliadi, mendesak Bupati Bireuen, H Mukhlis ST, agar mengeluarkan Surat Edaran (SE) Tentang Penetapan Kenaikan Honorarium Ketua Pemuda Gampong.
Desakan itu disampaikan Tgk Mauliadi bukan tanpa alasan, mengingat dirinya sebagai keuchik di gampong, merasa bahwa honor ketua pemuda tidaklah layak untuk saat ini, dibandingkan dengan tugas dan tanggung jawabnya di gampong.
“Kita perlu memerhatikan semua unsur, termasuk unsur kepemudaan di gampong, mereka harus diberikan perhatian khusus. Pembinaan perlu, namun jika dalam proses pembinaan para pemuda tidak kita hargai, maka tak ada satupun yang mau berbuat untuk kemajuan desa,” ujar Tgk Mauliadi kepada Rakyat Aceh, Selasa (24/6).
Sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi para ketua pemuda, kebijakan dikeluarkannya SE oleh Bupati Bireuen tentang kenaikan honor ketua pemuda dianggap tidak berlebihan, dengan harapan mampu memotivasi pemuda agar lebih aktif dalam program-program kemasyarakatan di tingkat gampong.
“Tugas dan fungsi kepemudaan, sangatlah berpengaruh terhadap pembangunan gampong di setiap bidang. Karenanya, kita mendesak bupati agar menghargai kenerja pemuda dengan cara mengeluarkan SE kenaikan honornya,” desak Ketua APDESI Gandapura.
Ia juga turut prihatin dengan honor yang diterima ketua pemuda gampong saat ini, mereka memiliki peranan penting sama halnya dengan keuchik, dan aparatur gampong. Namun, aparatur mendapatkan honor jutaan rupiah ditambah tunjangan, sedangkan ketua pemuda hanya mendapatkan maksimal Rp300 ribu, terkadang di sejumlah gampong hanya di gaji Rp 200 ribu per bulan.
“Pemuda selalu dituntut untuk selalu menjadi gerda terdepan dalam pembangunan desa. Di setiap ada masalah, mereka dilibatkan, setiap aksi sosial kemasyarakatan, mereka selalu di depan. Orang berkelahi, mereka juga yang atasi, apalagi bagian olahraga dan pembinaan anak-anak usia dini, semua diserahkan kepada kepemudaan. Karenanya, kenaikan honor mereka merupakan suatu hal yang wajib direalisasi saat ini,” sebut Tgk Mauliadi.
Ia mengaku, dirinya dan para keuchik saat ini, tidak bisa menganggarkan honor ketua pemuda melebihi honor maksimal yang telah tertuang dalam Perbup Bireuen Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong, yaitu sejumlah Rp 300 ribu per bulan.
“Kami ingin sekali menganggarkan lebih kepada ketua pemuda, namun tertahan dengan Peraturan Bupati Bireuen, sehingga tidak bisa dinaikkan. Karenanya, kami mendesak Bupati Mukhlis, agar mengambil sikap mengeluarkan SE untuk kenaikan honor ketua pemuda,” tegas keuchik tersebut seraya mengaku bahwa jika tak terbentur dengan perbup, pihaknya akan menambahkan honor ketua pemuda.
Selain meminta agar honor ketua pemuda dinaikkan, Ketua APDESI juga mendesak Bupati Bireuen agar memerintahkan para keuchik memasukkan sejumlah program prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG), mulai dari beasiswa bulanan untuk santri berprestasi dari keluarga kurang mampu, santunan kematian, serta bantuan pemasangan listrik gratis bagi rumah orang miskin.
Sebelumnya, Bupati Bireuen, H Mukhlis ST, sempat merespon terkait kenaikan honor ketua pemuda. Namun responnya tidak berpihak kepada pemuda, melainkan meminta agar menunggu Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik.
“Dukung kami menaikkan PAD dulu, baru nanti kita pikirkan gaji ketua pemuda gampong,” sebut Mukhlis di ketika itu.
Jika mengiyakan permintaan Bupati Bireuen itu, keuchik dan ketua pemuda di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen menilai bahwa hingga pergantian bupati sekalipun, tak akan terealisasi. (akh)
