RAKYATACEH | BIREUEN- Alokasi Dana Gampong (ADG) merupakan dana yang sangat dibutuhkan saat ini. Semakin banyak yang dialokasikan, maka semakin berkembangnya gampong dalam hal pembangunan dan sosial kemasyarakatan.
Namun cukup memprihatinkan, ADG di Kabupaten Bireuen di tahun 2025 dipotong hampir Rp2,8 miliar, dengan rincian setiap desa mengalami pemotongan hingga Rp4,5 juta.
Pemangkasan anggaran tersebut cukup besar, mengingat ADG diperuntukkan kepada kemaslahatan masyarakat. Termasuk pembayaran insentif atau honor aparatur dan kelembagaan gampong.
Akibat pemotongan tersebut, aparatur dan kelembagaan gampong harus rela gajinya dipotong. Bukan ditambah, malah dipangkas. Inilah yang membuat miris kondisi yang terjadi di 609 desa di lingkungan Kabupaten Bireuen.
Baru-baru ini, berbagai pihak mendesak Bupati Bireuen agar menaruh perhatian khusus kepada ketua pemuda dengan menambah honornya setiap bulan yang notabene saat ini cukuplah rendah, dan tidak layak dengan kinerjanya di gampong.
Bukannya merespon terkait penambahan honor ketua pemuda, malahan sekarang, gaji atau insentif aparatur desa juga terancam mengalami pemangkasan akibat berkurangnya ADG.
Sebelumnya, Kabid Pemerintahan, Kemukiman dan Gampong pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMG-PKB) Kabupaten Bireuen, Juniadi SE, mengaku, pemotongan ADG hampir Rp2,8 miliar disebabkan berkurangnya Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat.
“Pemotongan dilakukan karena berkurang DAU dari Pemerintah Pusat,” sebut Juliadi seraya meminta media ini agar menghubungi Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Bireuen untuk informasi lebih lanjut.
Menyikapi statement Kabid Pemerintahan, Kemukiman dan Gampong pada DPMG-PKB Bireuen tersebut, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kecamatan Gandapura, Tgk Mauliadi, kembali mempertanyakan apakah benar bahwa DAU dipangkas oleh Pemerintah Pusat yang berimbas kepada seluruh desa di Bireuen.
“Kami para keuchik mengetahui bahwa di tahun 2025, kita mengalami efisiensi anggaran dengan berkurangnya DAU. Namun kami mempertanyakan, apakah efisiensi yang diterapkan pemerintah harus berimbas ke seluruh gampong. Jika itu benar, maka kami menilai bahwa pemerintah sangat tega kepada masyarakat Bireuen,” ujar Tgk Mauliadi kepada Rakyat Aceh, Selasa (29/7).
Ia mengaku, para keuchik sangat membutuhkan ADG untuk memajukan gampong. Menurutnya, pemerintah perlu menambah ADG di setiap gampong, bukan malah dikurangi.
“Kami sangat kecewa bahwa hampir Rp5 juta dipangkas di gampong, dan angka tersebut sangatlah berdampak terhadap kemaslahatan masyarakat. Pemkab harus bertanggung jawab, jangan korbankan 609 gampong dengan iming-iming efisiensi,” tegas Keuchik Gampong Tanjong Raya tersebut.
Menurutnya, ADG bersumber dari DAU, sementara terjadi pengurangan Pagu DAU karena APBN devisit. Akibatnya, terjadilah efesiensi atau penghematan. Namun, kata Mauliadi, yang diminta untuk berhemat itu adalah jangan digunakan anggaran untuk hal-hal yang tidak terlalu penting, seperti perjalanan dinas, pengadaan alat tulis kantor (ATK), dan biaya maintenance.
“Kenapa penghasilan tetap (Siltap) aparatur desa yang sama-sama kita ketahui sangatlah kecil bahkan dibawan UMK, yang harus dikorbankan akibat efesiensi anggaran, padahal yang harus berhemat yaitu semua orang, termasuk pejabat. Jikapun perlu pemotongan, jangan korbankan gampong, pejabat harus berkecil hati dan ikhlas untuk dikorbankan dengan dikurangi tunjangannya selama difisit anggaran, bukan malah mengorbankan 609 desa,” tegas Ketua Apdesi itu.
Tgk Mauliadi juga menyayangkan sikap 40 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen yang bungkam terkait pemotongan ADG. Padahal, katanya, semua dewan dipilih oleh rakyat untuk memikirkan kepentingan rakyak, bukan malahan diam saat seperti ini.
“Saat seperti ini, kemana para dewan! Apakah mereka tak peduli terhadap aparatur dan masyarakat di gampong. Lalu, kapan mereka muncul lagi, apa saat kampanye maju kembali di masa Pemilu nantinya. Atau kami menduga, para dewan sudah bersekongkol dengan Pemkab Bireuen agar mereka sama-sama aman dan menjaga jatahnya masing-masing supaya tidak dipangkas, sehingga imbasnya dibebankan kepada 609 desa,” tegas Mauliadi.
Ia berharap, semoga Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRK Bireuen, secepat mungkin dapat mencari solusi agar gampong tidak terkena imbas dari difisit anggaran DAU. (akh)
